Vaksin Berbayar Timbulkan Kontroversi

PT Kimia Farma akan menjual vaksin secara individu mulai Senin (12/7/2021). Penjualan mulai dilakukan melalui jaringan klinik dan apoteknya. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari Kementerian BUMN untuk mempercepat vaksinasi massal masyarakat Indonesia, melalui vaksinasi mandiri dan upaya mempercepat penerapan vaksinasi gotong royong.

Vaksin Mandiri Dijual di Enam Kota

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima oleh Asumsi.co, vaksin individu akan dijual oleh Kimia Farma di enam kota. Vaksinasi itu akan dilakukan secara bertahap di mulai dari delapan gerai Kimia Farma di Jawa dan Bali.

Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk, Verdi Budidarmo menjelaskan lokasi-lokasi yang siap melayani program vaksinasi individu ini adalah klinik Kimia Farma Senen, Pulo Gadung, dan Blok M untuk Jakarta, Supratman untuk Bandung, Citarum untuk Semarang, Sukoharjo untuk Solo, Sedati di Surabaya, dan Batubulan di Bali.

Adapun harganya sama seperti harga vaksin gotong royong. Berdasarkan ketetapan Kementerian Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021 harga vaksin gotong royong sebesar Rp 321.660 per dosisnya dan penyuntikan dilakukan sebanyak dua kali.

Baca Juga: Tiga Juta Dosis Vaksin Moderna Tiba di RI​

Penerima vaksin juga juga harus membayar biaya pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per penyuntikan. Jika ditotal, maka untuk mendapatkan layanan vaksin individu melalui Kimia Farma dibutuhkan biaya Rp 879.140.

Adapun cara pendaftaran peserta vaksinasi berbayar bisa dilakukan melalui tiga jalur. Pertama, melalui contact/call centre Kimia Farma di nomor 1-500-255. Kedua, melalui website www.kimiafarmaapotek.co.id, kemudian akan diarahkan melalui koneksi nomor WhatsApp. Ketiga, pendaftaran vaksinasi berbayar juga bisa melalui aplikasi Kimia Farma (KF) Mobile yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Namun pendaftaran lewat Kimia Farma Mobile baru bisa dilakukan mulai Kamis (15/7/2021).

Perlu Ada Pengawasan

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan, program vaksinasi gotong royong untuk individu ini dibuka demi memperluas cakupan vaksinasi.

Kebijakan vaksinasi individu ini, kata Nadia bukan untuk mencari untung, melainkan ikhtiar pemerintah untuk memperluas cakupan vaksinasi.

“Pemerintah memang sedang mengejar target vaksinasi COVID-19 sampai dua juta dosis per hari demi kekebalan kelompok segera tercapai,” katanya.

Menanggapi adanya vaksin individu epidemiolog Bigwanto menilai, program ini sangat mendukung terutama untuk percepatan vaksinasil. Namun, yang perlu jadi perhatian adalah pengawasan dari BPOM, terutama soal memastikan harga agar tidak terlampau mahal dan memastikan tidak ada peredaran vaksin palsu di masyarakat.

“Kasus vaksin palsu ini sudah terjadi di India soalnya. Mungkin nanti perlu diumumkan ke publik penjual dan distributor resminya, jadi tidak sembarangan bisa dijual beli,” katanya saat dihubungi oleh Asumsi.co, Minggu (11/7/2021).

Masalah Vaksinasi Gotong Royong Belum Selesai, Muncul Vaksinasi Individu

Di balik tersedianya vaksin individu, persoalan mengenai program vaksinasi gotong royong pun belum selesai. Program yang sudah dimulai sejak 18 Mei lalu itu menimbulkan banyak persoalan. Seperti daftar tunggu yang lama, harus di Jabodetabek, dan ketersediaan stok vaksin yang sering kosong, seringkali terjadi. Masyarakat khawatir, program vaksin individu akan lebih berantakan dari program vaksinasi gotong-royong.

Baca Juga: Harga Obat COVID-19 Melonjak, saat Kasus Penularan Terus Pecahkan Rekor Tertinggi​

Salah seorang warganet, Daniel Giovanni Latumahina, mempertanyakan masalah vaksin gotong royong yang penyelenggarannya belum lancar. Masalah yang timbul ia sebut di antaranya, per akhir Juni baru 500 dari 28.400 perusahaan pendaftar yang programnya terealisasi, data NIK pegawai yang sudah terdaftar untuk vaksin gotong royong tidak dapat digunakan untuk vaksin gratis, dan alasan stok vaksin yang tidak mencukupi. 

Kadin bilang sampe 28 Juni baru 500 dari 28.400 perusahaan pendaftar Vaksinasi Gotong Royong (VGR) yang udah realisasi. Kendalanya stok vaksin. Skrg dibikin VGR berbayar, lha yg perusahaan aja masih jauh dari target. Kasian pegawai yg datanya nyangkut jadi gak bisa vaksin gratis. pic.twitter.com/jqVqqirPq0

— Daniel Giovanni Latumahina (@qronoz) July 11, 2021

Hal yang sama juga diungkapkan oleh akun @raviopatra yang menulis di Twitter bahwa ada kerabatnya yang mendaftar vaksin gotong royong namun diminta ke Jakarta untuk pelaksanaannya karena perusahannya tidak berkoordinasi untuk memberikan vaksinasi di luar ibu kota. Karena NIK-nya sudah terdaftar untuk vaksin gotong royong, kerabat tersebut, yang sedang berada 60km di luar Jakarta, ditolak ketika datang ke Puskesmas maupun mendaftar ke Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkan vaksin gratis. Ia mengaku sudah mencoba menghubungi empat nomor kontak KADIN untuk keperluan vaksinasi namun tidak ada satu pun yang menjawab.

Vaksin Berbayar Melawan Pernyataan Presiden

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menjelaskan, kebijakan yang dilakukan pemerintah sangat tumpang tindih dan kontradiksi.

Apalagi pada awalnya pemerintah sebenarnya sudah memutuskan untuk menggratiskan vaksin COVID-19 sepenuhnya. Pada Desember 2020 lalu. Presiden menyatakan pemerintah menggratiskan seluruh vaksin COVID-19 yang diberikan kepada masyarakat.

“Jadi, setelah banyak menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan ulang, mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” Presiden menegaskan dilansir dalam laman Presiden RI.

Oleh karena itu, menurut Trubus sebaiknya kebijakan untuk menjual dibatalkan, apapun alasannya. Apalagi Kimia Farma, sebagai BUMN harusnya memberikan darma baktinya karena dia bagian dari negara, untuk hadir ke masyarakat yang bertahan dalam menghadapi pandemi.

Apabila ini tetap dilakukan, ini akan menjadi kebijakan tumpang tindih, karena vaksinasi gotong royong itu gratis, sedangkan vaksinasi individu yang katanya untuk mempercepat vaksinasi gotong royong malah berbayar.

“Apalagi vaksinasi gotong royong diperlambat dengan alasan antre, ketersediaan vaksin yang belum ada. Ini yang menjadi korban adalah masyarakat. Bisa dibilang, sudah jatuh tertimpa tangga. Disuruh vaksin malah disuruh membayar, apalagi gotong royong antrenya panjang. Menurut saya, ini merugikan masyarakat,” ujarnya menegaskan kepada Asumsi.co, Minggu (11/7/2021)

Padahal, menurut Trubus, vaksin adalah tanggung jawab negara, tidak boleh dibisniskan dan merupakan kebijakan yang tidak elok dilakukan oleh pemerintah. Bukannya untuk memutus rantai COVID-19, melainkan untuk keuntungan bisnis BUMN sendiri sehingga masyarakat tidak punya pilihan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Nihayatul Wafiroh berniat akan memanggil Menteri Kesehatan dan Kimia Farma terkait penjualan vaksin kepada individu. Dilansir dari Kumparan, Nihayatul mengaku bahwa rencana vaksin berbayar ini belum pernah sama sekali dibahas di DPR sehingga ia terkejut ketika mendengar bahwa Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan peraturan baru yang mengizinkan vaksin individu berbayar.

Peraturan yang dimaksud adalah Permenkes No. 19 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Apotek Seharusnya Diberdayakan untuk Vaksinasi

Senada dengan Trubus, Dosen epidemiologi Universitas Indonesia, Tri Yunis Niko mengatakan bahwa seharusnya tidak ada vaksin yang dijual, kalau ini dijual, apalagi melalui Kimia Farma, menjadi kebijakan yang membingungkan.

Menurutnya, sebaiknya vaksin ini dijual ke orang kaya saja, bukan ke masyarakat karena nilainya hampir satu juta rupiah untuk dua kali vaksin. Namun, kalau untuk publik sebaiknya digratiskan, ia mencontohnya di Amerika yang apoteknya bisa memberikan vaksinasi mandiri.

“Kalau yang mau beli orang kaya silahkan. Selama yang menyuntikkan adalah paramedis, seperti dokter dan perawat aman saja. Di Amerika gratis lagi, malah di apotek,” katanya saat dihubungi Asumsi.co, Minggu (11/7/2021).

Di Amerika Serikat, berbagai jaringan apotek seperti Rite Aid dan CVS memang mendukung program pemerintah dengan menyediakan vaksinasi gratis untuk setiap warga di sana. Warga hanya perlu mendaftar melalui situs apotek untuk menentukan jadwal penyuntikan. Situs apotek Rite Aid menjelaskan bahwa walaupun pendaftar tidak memiliki kartu identitas atau asuransi, vaksin akan tetap diberikan.