Mahfud MD: Indonesia Ada Kemajuan Meski Banyak Korupsi

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut, dari masa ke masa Indonesia terus mengalami kemajuan, meski tindakan korupsinya banyak. Pernyataan Mahfud itu pun dianggap aneh lantaran seorang menteri justru memaklumi situasi korupsi

Mahfud menyampaikan pernyataan itu saat membuka diskusi webinar Tadarus Demokrasi dengan tema ‘Ekonomi dan Demokrasi’, Sabtu (1/5/21). Menurut Mahfud, meski korupsi sering terjadi di Indonesia, angka kemiskinan di negeri ini justru terus mengalami penurunan.

Kondisi itu pun membuat Mahfud mengatakan bahwa masyarakat tak boleh menafikan pertumbuhan ekonomi Indonesia meski diterpa permasalahan korupsi yang terus terjadi.

“Tentu saja kita tidak boleh (menyebut), misalnya, negara kita ini sangat koruptif, oligarkis, dan sebagainya. Tidak boleh kita terlalu kecewa karena, nyatanya, dari waktu ke waktu kita itu mengalami kemajuan. Tentu kehidupan demokrasi kita itu tetap harus diperbaiki, tapi kemajuan yang telah dicapai selama ini juga tidak boleh dinafikan,” kata Mahfud.

Baca juga: Skandal Menggerogoti KPK, Kini Jadi Komisi ‘Diberantas’ Korupsi?​

Mahfud menjelaskan bahwa relasi antara ekonomi dan demkorasi adalah dua hal yang sangat penting dalam konstitusi sebagai nilai dasar atau prinsip berdirinya negara Indonesia. Menurutnya, demokrasi turut membangun ekonomi dalam rangka kesejahteraan rakyat.

“Sekarang orang menyalahkan demokrasi karena kebijakan ekonomi kita banyak diintervensi politik yang katanya dasarnya demokratis. Kemudian di situ banyak korupsi yang dibangun melalui proses secara formal, demokratis tapi banyak substansi yang salah,” ucapnya.

Mahfud Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi dari Era Soekarno Hingga Jokowi

Mahfud mengatakan bahwa ketika Indonesia belum merdeka, hampir semua rakyatnya miskin hingga diperkirakan mencapai 99%. Namun, setelah merdeka dan Presiden Soekarno memimpin sampai Tahun 1966, kemiskinan terus berkurang bahkan hingga mencapai angka sekitar 54%.

Lalu, Bung Karno digantikan Soeharto yang menjabat sebagai presiden hingga tahun 1998. Menurut Mahfud, sejak lengsernya Soeharto atau di akhir masa jabatannya itu, tingkat kemiskinan justru menurutn hingga menjadi 18%.

Di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), angka tersebut justru terus mengalami penurunan hingga mencapai 11,7%. Lalu, di era Presiden Jokowi angkanya mencapai 9,7% dalam perhitungan saat ini.

“Pada saat Pak Jokowi memerintah 5 tahun pertama, angka kemiskinan turun menjadi 9,1. Karena ada pandemi setahun terakhir ini, naik lagi angka kemiskinan menjadi 9,7. Artinya apa, ada kemajuan meskipun banyak korupsinya karena negara Indonesia ini kaya raya. Kalau dikelola meskipun secara koruptif, itu manfaatnya tetap banyak bagi rakyat, apalagi kalau dikelolanya nanti secara bersih dari korupsi,” kata Mahfud.

Mahfud turut bicara soal hubungan antara demokrasi dan hukum dalam suatu negara. Konfigurasi politik yang timbul, sebutnya, berpengaruh terhadap sikap hukum yang ada.

“Saya selalu mengatakan begini, korupsi itu selalu dilihat sebagai sesuatu fenomena pelanggaran hukum. Tetapi dalam disertasi saya, itu sebenarnya hukumnya akan baik atau jelek, baik pembuatan substansi hukumnya maupun penegakannya, itu tergantung pada demokrasinya,” ucap Mahfud.

“Kalau demokrasinya berjalan baik, hukum akan baik. Kalau demokrasinya buruk, hukum juga akan buruk. Konfigurasi politik demokratis tampil, hukum akan menjadi responsif. Kemudian konfigurasi politik tampil secara otoriter dan hegemonik maka hukum akan menjadi sangat sangat konservatif.” 

Baca juga: Pegawai KPK Curi Barang Bukti Emas, Ini Kronologinya!​

Pengamat: Korupsi Tetap Kejahatan Kelas Kakap

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyayangkan pernyataan Mahfud yang terkesan memaklumi perilaku korupsi di Indonesia. Menurut Ujang, tindak pidana korupsi tak pernah dibenarkan karena banyak merugikan negara.

“Praktik korupsi, apapun alasannya tetap merupakan kejahatan kelas atas. Walau pun dibungkus dengan demokrasi, korupsi tetaplah korupsi. Rakyat tak pernah memaklumi terkait praktik korupsi para pejabat,” kata Ujang saat dihubungi Asumsi.co, Minggu (2/5/21).

Menurut Ujang, hanya para koruptor yang memaklumi tindakan korupsi karena bertindak sebagai pelaku langsung. Sehingga, kata Ujang, sekelas menteri seperti Mahfud mestinya tak mengeluarkan pernyataan yang justru memancing polemik, apalagi terkait korupsi, yang selalu jadi sorotan di tanah air.

“Hanya para koruptorlah yang akan memaklumi dan melakukan permakluman atas tindakan korupsi. Ucapan Mahfud tersebut tidak tepat. Karena korupsi tetaplah perilaku maling dan garong uang negara dengan cara-cara haram. Ujungnya rakyat makin miskin. Jadi, tak perlu dimaklumi,” ucapnya.