Perpanjangan PPKM Darurat Selama 5 Hari, Bikin Ekonomi Akan Pulih?

Presiden Joko Widodo menilai, melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga berlanjut 25 Juli 2021, merupakan langkah tepat untuk dilakukan. Secara bertahap, sektor-sektor industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi dibuka.

Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, mendukung kebijakan perpanjangan PPKM Darurat yang telah diputuskan oleh pemerintah. Apalagi, pemerintah akan membuka sektor-sektor ekonomi secara bertahap dengan melihat penurunan kasus pandemi Covid-19.

Ia melihat bahwa, sebetulnya antara kesehatan dan ekonomi harus jalan beriringan, tidak bisa memilih salah satu. Arsjad menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah mendengar aspirasi para pengusaha. Dengan ini ia mengajak pemerintah untuk bersama-sama menangani pandemi covid-19 ini.

“Dari sini kita mengerti kesehatan paling penting sehingga kita fokus menangani masalah ini. Disi lain roda ekonomi harus tetap terjalan. Untuk itu kami sampaikan akan berperang bersama pemerintah,” katanya, dalam konferensi pers virtual yang dihadiri Asumsi.co, Rabu (21/7/2021).

Apa yang sudah dilakukan pemerintah, sangat perlu didukung, karena menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi. Persatuan dan kesatuan antara pengusaha sangat penting dalam membantu pemerintah.

Ekonomi dan Kesehatan Jalan Beriringan

Menurut Arsjad Rasjid, permasalahannya selama dua tahun ini, dengan adanya kebijakan pembatasan tidak hanya berpengaruh pada pengusaha, tapi juga pekerja informal dan formal. Sebab, tidak semua dari mereka mempunyai tabungan yang cukup untuk bertahan.

Di sisi lain, para pengusaha ingin mengutarakan bagaimana pentingnya melihat kembali roda ekonomi tetap berjalan, khususnya industri manufaktur baik esensial dan ekspor oriented.

Baca Juga: Bakal Dipajaki Sri Mulyani Mulai 2022, Apa Itu Pajak Karbon? | Asumsi

“Kami meminta pemerintah untuk sektor kritikal dan esensial dan ekspor oriented untuk beroperasi 100 persen. Tentunya dengan protokol kesehatan tetap dijalankan, dan vaksinasi dipercepat untuk semua pekerja,” katanya.

Arsjad optimis, ekonomi Indonesia bisa pulih apabila pemerintah dan para pengusaha bekerja sama dalam menghadapi pandemi. Ia juga menawarkan kepada pemerintah, bahwa syarat operasi 100 persen di ketiga sektor tersebut adalah dua kali vaksinasi, dan protokol kesehatan yang ketat. Ini untuk menghindari penalty dari luar negeri dan pertimbangan Indonesia di mata internasional

“Selain sektor tersebut, pemerintah juga harus memerhatikan sektor retail, pariwisata, dan UMKM, sehingga kita bisa menghadapi secara bersama,” ucapnya.

Senada dengan Arsjad, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonsus Widjaja, juga mengatakan bahwa dengan adanya PPKM Darurat berdampak besar terhadap pusat belanja, dan mereka yang bergantung ekonominya di sekitar tempat belanja.

“Pertama harus diketahui dengan ditutupnya pusat pembelajaan sektor kecil non formal disekitar pusat pembelajaan yang bergantung dari pegawai pusat pembelajaan mereka akan kehilangan pelanggannya,” katanya,

Apalagi, kondisi pusat belanja saat memasuki tahun 2021 sangat berat dibandingkan 2020, karena saat itu ada dana cadangan. Berbeda dengan tahun ini, banyak yang defisit dan harus menghadapi PPKM Darurat.

“Perpanjangan lima hari ini, kami sepenuhnya mendukung, tapi kami berharap pemerintah membantu pusat pembelajaan. Banyak biaya dibebankan terhadap pusat pembelanjaan, meski ditutup. Listrik, gas, kena biaya minimum. Termasuk kami harus membayar PBB dan pajak reklame,” katanya.

Insentif Pekerja

Di samping itu, Arsjad juga menyampaikan perlu adanya insentif upah yang diberikan oleh pemerintah kepada para pekerja di berbagai sektor. Ia melihat, kebijakan itu sangat penting. Karena dengan adanya PPKM Darurat, memberatkan para pengusaha dalam membayar gaji karyawan.

“Disisi lain bicara sosial, para pekerja ini adalah saudara kita. Sehingga perlu adanya kebijakan terkait ini subsidi atau insentif gaji kepada mereka,” katanya.

Baca Juga: Rencana Tarif PPN Naik Jadi 12%, Daya Beli Dikhawatirkan Melemah | Asumsi

Senada dengan Arsjad, Alphonsus berharap pemerintah bisa mensubsidi semua pekerja akibat adanya kebijakan PPKM Darurat. Subsidi ini bisa diberikan melalui BPJS atau mekanisme lainya untuk menghindari PHK

“Intinya kami mendukung kebijakan pemerintah, karena kondisi sudah berat. Pengorbanan satu tahun lebih ini sangat sulit. Apalagi akibat pandemi ini, banyak pusat pembelanjaan yang dijual dan gulung tikar,” katanya.

Pemulihan Ekonomi Melambat

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kebijakan pemerintah yang hanya memperpanjang PPKM Darurat hanya lima hari, justru membuat pemulihan ekonomi lebih lambat.

“Kalaupun ada pemulihan, sifatnya semu. Padahal, masalah utamanya kan pandemi Covid-19, harusnya fokus dulu 14 hari turunkan kasus harian signifikan dan BOR rumah sakit,” ujar Bhima saat dihubungi Asumsi.co, Rabu (21/7/2021)

Bhima menilai, kasus harian masih tergolong tinggi dan pengetatan mobilitas masih diperlukan.

Senada dengan Bhima, Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, mengatakan bahwa yang menjadi pengerjaan rumah adalah angka testing yang menurun perlu dipertimbangkan. 

Disamping itu, pemerintah juga mendengar saran epidemiolog, karena lonjakan Covid-19 sudah diperingatkan oleh mereka.

“Kebijakan berdasarkan perhitungan epidemiolog bisa dilihat ke depan. Jika mereka memperingatkan akan meledak, maka seharusnya sudah ada kebijakan yang  harus ditempuh. Jika ini tidak dilakukan maka akan membuat pemulihan ekonomi menjadi lama,” imbuh Andry.