Wiranto dan Kivlan Zen di Pusaran Kasus Kerusuhan 1998

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto terlibat perseteruan dengan Mayor Jenderal (Prun.) TNI Kivlan Zen dalam beberapa hari terakhir. Keduanya berseteru soal siapa sosok yang bertanggung jawab di balik tragedi kerusuhan Mei 1998 silam. Bahkan, keduanya saling tuduh dan menolak mengaku.

Tudingan itu disampaikan Kivlan dalam acara Para Tokoh Bicara 98 di Gedung Ad Premier, Jakarta Selatan, pada Senin, 25 Februari 2019. Awalnya, Kivlan Zen menuding bahwa Wiranto merupakan dalang atau orang yang bertanggung jawab di balik kerusuhan Mei 1998. Ia juga menyebut Wiranto memainkan peranan ganda dan isu propagandis saat masih menjabat sebagai Panglima ABRI. 

Cerita Kivlan Zen soal Keterlibatan Wiranto dalam Kerusuhan Mei 1998

Kivlan membeberkan bahwa keterlibatan Wiranto sebagai dalang kerusuhan 1998 bisa dilihat dari sejumlah hal. Misalnya, Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI melarang adanya pasukan dari luar daerah untuk dikirim ke Jakarta yang tengah dilanda kerusuhan. Selain itu, menurut Kivlan, Wiranto juga yang menggerakkan mahasiswa menduduki Gedung MPR untuk melengserkan Soeharto. 

Kivlan Zen punya cerita sendiri soal apa yang sebenarnya terjadi saat kerusuhan 1998 lalu. Ketika kondisi Jakarta kacau, kericuhan, dan demo ada di mana-mana, penjarahan hingga pembakaran, mahasiswa, aktor politik, hingga kekuatan militer bergerak mengambil sikap dengan tujuan berbeda.

Menurut Kivlan, ada yang menuju ke arah reformasi dan ada pula yang berusaha keras untuk mengamankan kericuhan di Jakarta. Saat itu menurut Kivlan, militer menurunkan ribuan anggota Kostrad ke Jakarta untuk mengamankan kerusuhan. Hal itu mulai dilakukan sejak kericuhan pecah pada 12 Mei 1998.

Baca Juga: Dampak Jika Dwifungsi ABRI Kembali Muncul

"Tanggal 12 Mei saya dipanggil Prabowo untuk datang ke Kostrad. Kumpulkan pasukan, amankan Jakarta. Mengamankan sidang umum MPR dan Pemilu 1997 masih berlaku," kata Kivlan.

Kivlan menjelaskan bahwa pasukan Kostrad tersebut dikumpulkan dari berbagai daerah seperti dari Garut, Tasikmalaya, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Makassar. Hal ini dilakukan karena pada tanggal 13 Mei 1998, kericuhan di Jakarta semakin meluas. Sekitar 15 ribu anggota Kostrad masuk memenuhi jalan-jalan ibu kota.

"Maka kita kerahkan pasukan Kostrad untuk diserahkan ke Pangdam, tanggal 13 (Mei) saya masuk ke seluruh Jakarta. Karena kekacauan makin melebar," ujarnya.

Lalu, lanjut Kivlan, dalam upaya mengirimkan pasukan Kostrad, ia sendiri meminta kepada Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto, untuk meminjamkan pesawat Hercules. Sayangnya, Kivlan menyebut Wiranto tak mengizinkan peminjaman pesawat Hercules tersebut.

Puncaknya, saat kericuhan semakin memuncak, tanggal 14 Mei, Wiranto malah tak ada di Ibu Kota. Ia pergi ke Malang, untuk meresmikan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC). Kivlan menuturkan, 15 ribu anggota Kostrad yang datang ke Jakarta dianggap pihak lain akan melakukan kudeta militer. 

Namun, Kivlan membantah hal tersebut. Ia menyebut diturunkannya pasukan Kostrad untuk meredam kerusuhan. Setelah masuknya pasukan Kostrad, Kivlan menyebut kondisi Jakarta mulai bisa diatasi. Situasi berangsur membaik. Namun, pada 15 Mei 1998, Kivlan menyebut, ada manuver politik yang dilakukan oleh Panglima ABRI Jenderal Wiranto untuk meminta Presiden Soeharto mundur dari kekuasaanya.

"Pak Harto tangal 15 turun dari pesawat dari Mesir, Wiranto dengan Paspampres bilang keadaan kacau. Tidak bisa diatasi. Lebih baik Bapak mundur. Wiranto ini yang perintahkan mundur. Ini saya ngalamin," kata Kivlan.

Pada 18 Mei 1998, Kivlan beserta dengan Prabowo mendatangi Presiden Soeharto dan meminta untuk tidak mundur. Namun, Pak Harto menyebut kondisi saat itu sudah tidak memungkinkan untuk mempertahankan kekuasaan.

"Tanggal 18 saya dengan Prabowo ngadep Pak Harto. Pak, jangan mundur. "Gimana ini semua anti saya tidak ada yang mendukung," kata Kivlan mencontohkan ucapan Pak Harto.

Baca Juga: Muchdi PR dan Sejumlah Jenderal Bermasalah di Kubu Jokowi

Hingga kemudian pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya, diawali dengan adanya demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang menduduki gedung MPR/DPR.

"Kita-kita yang untuk amankan Jakarta tidak boleh kerahkan pasukan, itu. Jadi kita curiga 'lho keadaan kacau masa enggak boleh mengerahkan pasukan amankan', kenapa dia tinggalkan Jakarta, dan kemudian dia minta Pak Harto supaya mundur," ucap Kivlan.

"Kenapa dia minta Pak Harto mundur dan kenapa dia kerahkan mahasiswa ke MPR? Jadi kita tanda tanya apakah Pak Wiranto di-design dari grup para jendral yang ingin pak Harto mundur atau gimana kalau melihat kenyataanya dia yang minta pak Harto mundur berarti dia ikut terlibat dari kejadian itu lah," ucapnya.

Wiranto Bantah dan, Malahan, Ajak Kivlan Zen Sumpah Pocong

Tak tinggal diam, Wiranto pun langsung membantah segala tudingan Kivlan Zen. Selain itu, ia juga menantang Kivlan Zen beserta calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk melakukan sumpah pocong mengenai tuduhan tersebut. Dengan begitu, sumpah pocong ini bisa membuktikan ucapan siapa yang benar.

"Saya berani ya, katakanlah berani untuk sumpah pocong, dibilang 1998 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu saya, Prabowo, dan Kivlan Zein. Sumpah pocong kita, siapa sebenarnya dalang kerusuhan itu. Biar terdengar di masyarakat. Biar jelas, jangan asal tuduh," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2019.

Wiranto mengatakan, pada 1998, ia justru mendekati kalangan reformis agar tidak terjadi kerusuhan yang merugikan Indonesia. Ia pun membeberkan salah satu buktinya, seperti kondisi Indonesia justru sudah aman dalam tiga hari.

Baca Juga: Dari Militer Terjun ke Dunia Politik, Siapa Saja Mereka?

Wiranto juga membeberkan bahwa Kivlan kerap meminta bantuan kepadanya saat mengalami kesulitan ekonomi. "Saya buka sekarang bahwa yang bersangkutan pernah meminta uang kepada saya, dan saya berikan beberapa kali uang kepada yang bersangkutan."

Kivlan Zen Ajak Wiranto Debat di TV

Kivlan Zen pun merespons ajakan Wiranto untuk melakukan sumpah pocong. Ia justru menantang balik Wiranto untuk adu debat seputar kerusuhan 1998 di televisi. Tak hanya itu saja, ia juga mengajak Wiranto ke Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjelaskan peristiwa yang terjadi pada 1998.

"Saya ajak debat di TV untuk bahas peristiwa 98, supaya tahu duduk masalahnya. Jangan omong sumpah pocong. Apa itu? Masa saya mau sembah pocong. Sumpah saya demi Allah, sumpah prajurit itu," kata Kivlan kepada sejumlah media, Rabu, 27 Februari 2019.

Kivlan menganggap Wiranto merupakan sosok yang tidak tahu terima kasih. Ia membeberkan bahwa naiknya pangkat Wiranto menjadi jenderal bintang empat berkat jasa dirinya. "Bahkan dia berkhianat terhadap sumpah jabatan dan mengorbankan bawahannya yang menolong.”

Ada beberapa contoh sikap Wiranto yang dianggap tak tahu terima kasih itu. "Saya mengamankan Jakarta tapi dicopot dan dianggap kudeta. Ribuan prajurit tidak dihargai.”

Dalam masalah ini, Kivlan juga meminta agar Wiranto tak melibatkan nama mantan Pangkostrad Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo sama sekali tak mengetahui persoalan yang terjadi dalam peristiwa 98. "Jangan bawa Prabowo, dia enggak tahu duduk persoalan 98. Saya yang tahu. Prabowo diam saja.” 

Meski begitu, Kivlan mengklaim tak membela Prabowo dalam peristiwa kerusuhan 1998 seperti tuduhan Wiranto. Ia mengaku bersikap netral dan hanya ingin menunjukkan kebenaran yang terjadi dalam peristiwa 98. "Saya omong ini enggak mau ganggu pilpres kok. Saya omong kenyataan, toh saya bukan pendukung Prabowo maupun Jokowi," ucapnya.

Related Article