Pileg 2019 Kurang Gaung, Politisi Minta Pemilu 2024 Tidak Serentak

Kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 memang tak segemerlap Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kalangan masyarakat akan dengan mudah mengingat dan membicarakan perihal pertarungan antara Joko Widodo dan Prabowo. Namun, mereka tidak menyoroti sederet calon legislatif (caleg) yang juga akan ikut bertarung. Ini terbukti di dalam hasil survei Charta Politika terkait Pileg 2019, Kamis, 4 April 2019,

Tak samanya gaung Pileg dengan Pilpres dinilai sebagai tragedi demokrasi.

Salah satu faktor paling jelas yang membuat gaung Pileg 2019 tenggelam adalah karena euforia masyarakat sudah terlanjur terfokus sebatas Pilpres 2019. Bagi sebagian besar masyarakat, pertarungan capres-cawapres, Joko Widodo-Ma’ruf Amin vs Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jauh lebih menarik untuk diperbincangkan.

Pemilu Serentak 2019 Jadi Tantangan Tersendiri

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2014 yang memutuskan Pemilu 2019 diselenggarakan serentak, justru membuat euforianya terbagi. Pilpres mendapatkan porsi perhatian lebih besar ketimbang Pileg. Situasi itu diharapkan tidak terjadi lagi di masa mendatang.

“Sejak putusan MK pada 2014 lalu soal penyelenggaraan pemilu serentak di 2019, di masyarakat itu euforianya yang besar cuma Pilpres. Di dalam kepala masyarakatnya itu ya adanya Pilpres, bukan Pileg. Ini jelas jadi tantangan tersendiri,” kata Masinton.

Menurut Masinton, memang pemilu itu identiknya dengan pilpres. Jadi di setiap penyelenggaraan pemilu, sorotan besar yang jadi perbincangan publik itu dipastikan seputar pertarungan capres.

“Di satu sisi, pemilu ini identiknya dengan Pilpres. Entah sosialisasinya kurang atau gimana, yang jelas yang diingat masyarakat itu ya Pilpres,” ucap Masinton.

“Saya melihat sosialisasi yang minim membuat masyarakat kita enggak ngerti (soal Pileg).”

Senada dengan Masinton, politisi Partai Demokrat Syarif Hasan, mengatakan bahwa pemilu kali ini justru sangat membingungkan masyarakat.

“Pertama, diterapkannya presidential threshold seperti di 2014. Kedua, pemilu serentak itu membuat bingung masyarakat,” kata Syarif di tempat yang sama.

Menurut Syarif, tentu situasi seperti itu bisa berdampak pada high cost dalam pesta demokrasi. Bahkan, Syarif pun berharap bahwa sistem dan aturan yang berlaku di Pemilu 2019, tak diterapkan lagi di Pemilu 2024 mendatang.

Baca Juga: Survei Charta Politika: Pileg 2019 Terlupakan dan 3 Partai Teratas

“Hampir dipastikan bahwa dari peserta caleg, ada satu kesepakatan yang tidak tertulis, bahwa Pemilu 2024 tidak boleh sama seperti Pemilu 2019. Harus dievaluasi, kalau bisa pilpres dan pileg dipisahkan. Aturan soal presidential thresold itu harus di-clear enough,” ucap Syarif.

Syarif pun menegaskan dengan situasi saat ini di mana gaung Pileg tak sebesar Pilpres, bahkan cenderung terlupakan, seharusnya ada peran dari KPU dan Bawaslu.

“Dengan anggaran yg begitu besar, itu belum maksimal,” ujarnya.

“Sekali lagi, harapan saya, pertama yang saya inginkan itu Pilpres dan Pileg itu dipisahkan saja saat Pemilu 2024 mendatang. Kedua, soal presidential thresold itu sendiri juga harus dievaluasi.”

Selamatkan Pileg 2019, Ada Usulan Debat Antar Partai Politik

Sementara itu, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman tak ingin menyalahkan KPU ataupun Bawaslu sebagai pihak yang dinilai kurang dalam mensosialisasikan Pileg 2019. Sebagai solusi, Andy pun mengusulkan diselenggarakannya debat antar partai politik, agar masyarakat tahu pertarungan mereka di level Pileg.

“Bagi kami, jika ada yang menganggap pileg 2019 itu sebagai pemilu yg terlupakan, kami tidak ingin menyalahkan KPU dan Bawaslu. Ini tentu ada kekecewaan dari masyarakat. Apalagi kekecewaan terhadap kinerja DPR, sehingga menimbulkan apatisme,” kata Andy di tempat yang sama.

“Kami dari PSI sudah mengusulkan ke KPU agar menyelenggarakan debat antar partai politik. Misalnya debat antar ketua umum parpol atau sekjen parpol untuk menyampaikan visi misi dalam lima tahun ke depan. Hal ini dilakukan agar pileg bisa mendapatkan perhatian di tengah masyarakat,” ujarnya.

Pemilu 2019 Dianggap sebagai Tragedi Demokrasi

Pernyataan lebih frontal disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Menurut Mardani, terlupakannya Pileg 2019 merupakan tragedi demokrasi yang seharusnya tak terulang lagi di masa mendatang.

“Di survei internal kami, ada sekitar 80 persen masyarakat mikirin pilpres, sisanya pileg. Ini adalah tragedi demokrasi. Biaya yang besar tapi tidak mengakomodir pileg secara maksimal,” kata Mardani.

Menurut Mardani, jelas gaung Pileg itu kalah dari Pilpres. Apalagi, Pilpres sendiri membicarakan soal national hero, sementara pileg hanya membicarakan soal local hero yang tak sepenuhnya dikenal masyarakat. Dari situ saja sudah jelas bahwa pileg semakin terlupakan.

“Sekali lagi, karena putusan MK pada 2014 bahwa pemilu itu diselenggarakan serentak, ya ini tragedi demokrasi. Tahun 2019 ini jadi pelajaran mahal. Penyatuan pilpres dan pileg ini merugikan partai politik,” ujarnya.

Mardani menegaskan bahwa peserta Pemilu 2019 itu ada tiga yakni capres-cawapres, partai politik, dan caleg.

“Harusnya secara equal treatment, partai politik dan caleg juga harus mendapatkan perlakuan yang sama, misalnya terkait usulan pengadaan debat antar partai politik biar dikenal masyarakat.”

Lebih lanjut, menurut Mardani, jika pada Pemilu 2024, pilpres dan pileg kembali digabungkan, dan bahkan ada wacana ditambahkan penggabungannya dengan pilkada, maka itu dianggapnya sebagai musibah besar.

“Jika Pemilu 2024, itu katanya pilpres, pileg, dan pilkada mau digabungkan, ya sudah itu musibah besar namanya.”