Tak Ada Reshuffle Rabu 21 April, Spekulasi Makin Awet

Isu perombakan kabinet Indonesia Maju ramai diperbincangkan dalam beberapa pekan terakhir. Isu ini muncul seiring rencana pembentukan Kementerian Investasi dan dileburnya Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, beberapa waktu lalu.

​Namun, belum juga terlaksananya pengumuman menteri, membuat isu reshuffle jadi bola liar. Gosip mengenai siapa menggantikan siapa banyak beredar.

​Mulanya sejumlah pengamat memperkirakan reshuffle akan digelar Rabu (21/4/2021). Ini mengacu pada empat reshuffle yang dilakukan Jokowi sejak menjabat sebagai Presiden. Namun, anggapan ini disanggah oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

​Dalam video yang diterima oleh media, Selasa (20/4/2021), Pramono memastikan Presiden Joko Widodo tidak melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet pada Rabu (21/4/2021). Pramono menyebut tak ada agenda reshuffle kabinet dalam daftar kegiatan Jokowi esok hari. Menurutnya, Jokowi telah dijadwalkan melakukan kunjungan kerja.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Jokowi, Gimana Jatah Partai Oposisi? 

“Besok Presiden kunjungan kerja ke Jawa Barat,” kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Sekretariat Negara Pratikno juga menyampaikan hal serupa. Dia memastikan tak ada jadwal reshuffle kabinet pada Rabu (21/4/2021). Pratikno memastikan reshuffle kabinet tak akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, ia enggan merinci waktu persis pelaksanaan perombakan kabinet.

“Enggak, ditunggu saja,” ucap Pratikno saat ditanya kemungkinan reshuffle digelar usai Idulfitri.

Dalam diskusi daring Lembaga Kajian Politik PARA Syndicates, yang digelar Jumat (16/4/2021) dan diunggah di Youtube, Direktur Eksekutif PARA Syndicates, Ari Nurcahyo, menyebut kalau isu reshuffle yang terlalu lama dibiarkan ini telah menjadi bola liar. Tak heran kalau kemudian isu ini menimbulkan respon publik pada beberapa kementerian yang perlu kena ganti.​

Namun, Ari menyebut kalau Joko Widodo memang hendak mendirikan Kementerian Investasi sebagai kementerian baru pada periode kedua kepemimpinannya. Tetapi, rencana ini urung dilaksanakan dengan berbagai alasan sehingga kebijakannya dimasukkan ke dalam kewenangan Menko Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan.

“Tapi karena pukulan pandemi dan target investasi yang besar, terutama untuk recovery ekonomi pasca-Covid dan rencana Ibu Kota Negara baru, Jokowi merasa perlu memunculkan ini,” kata Ari.

Sementara peleburan Kemenristekdikti dengan Kemendikbud juga memunculkan pertanyaan lain perihal posisi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pasalnya, BRIN yang semula ada di Kemenristekdikti akan dilepas dari kementerian dan menjadi badan sendiri meski tetap setingkat menteri di bawah presiden dan mengintegrasikan semua program dan lembaga riset negara.

Baca juga: Jokowi Reshuffle Kabinet, Siapa Saja Menteri yang Terdepak? 

​
Dalam wacana mengenai Kementerian Investasi, Ari juga mempertanyakan bagaimana integrasi dengan lembaga terkait yang mengurus investasi. Mengingat Indonesia sudah memiliki beberapa lembaga,  seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Indonesia Investment Authority. Jika skenario menjadikan BKPM dari badan jadi kementerian, maka besar kemungkinan ketua BKPM Bahlil Lahadalia, akan duduk di posisi itu.

“Kalau bukan Bahlil, ya, profesional non-partai karena mesti berpengalaman dengan baik di bidang ini. Kami pikir nama Muhammad Chatib Basri bisa cocok,” ucap dia.

Sementara pengisian jabatan kemendikbudristek, posisi Nadiem disinyalir bisa terganti. Namun, ada beberapa faktor tersendiri mengingat Nadiem adalah orang pilihan Jokowi. PARA Syndicate menganalisa, bisa jadi Nadiem diganti atas inisiatifnya sendiri, mengingat penggabungan dua kementerian akan membuat beban kerjanya semakin besar jika dia memaksakan diri. Nadiem, kata Ari, akan lebih baik untuk dirotasi ke posisi Kementerian Koperasi dan UMKM.

“Apalagi rekam jejaknya di Gojek. Kalau dalam posisi itu, bagaimana kang Teten? Kang Teten bisa ke Kemendes PDTT. Pas dengan rekam jejak dia. Sementara Kemendikbudristek diisi oleh unsur Muhammadiyah seperti sebelum-sebelumnya. Isu sudah santer, karena biasanya berlaku Kementerian Agama itu dari NU, Kementerian Pendidikan dari Muhammadiyah,” katanya.

Sementara untuk posisi kepala BRIN, Ari menilai, kapasitas dan pengalaman Bambang Brodjonegoro sangat cocok di sini. Namun apakah Bambang mau? “Kayaknya beliau akan menolak, baik karena alasan pribadi dan profesional. Karena melacak statement di media, dia kayaknya kurang berkenan. Sehingga siapa yang menempati kepala BRIN, besar kemungkinan berisi peneliti dan tentunya dari kalangan kampus,” ucapnya.

PARA Syndicates juga menganalisis beberapa nama yakni Kepala KSP, Moeldoko, Kemenhub Budi Karya Sumadi, dan Kemendes PDTT, Abdul Halim Iskandar sebagai menteri yang mungkin kena ganti. Menurut Ari, Moeldoko telah membebani Istana dengan isu dualisme Partai Demokrat, Budi Karya juga beberapa kali blunder pada isu mudik dan pengelolaan transportasi saat Covid-19. Sementara Abdul Halim Iskandar dinilai belum memperlihatkan langkah maju selama memimpin Kemendes PDTT.