Syarat Masuk Mal Harus Divaksin, Seberapa Urgen?

Sertifikat vaksin akan menjadi syarat masyarakat untuk memasuki pasar ataupun pusat perbelanjaan. Tujuannya untuk screening masyarakat yang sudah divaksinasi. Rencana ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Rencananya kami akan mengintegrasikan ke PeduliLindungi  untuk melakukan screening di mal atau pun di merchant karena ini akan dihubungkan dengan sistem di Kementerian Kesehatan dan di Kementerian Komunikasi dan Informasi, sehingga menggunakan QR code bisa men-screening mereka yang sudah divaksinasi dan juga yang juga sudah dites PCR,” jelas dia dalam konferensi pers yang dihadiri Asumsi.co.

Penggunaan kartu vaksinasi itu juga atas usulan Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid. Ia mengatakan sudah lama mengusulkan agar pengunjung mal menunjukkan kartu vaksinasi COVID-19 saat penerapan PPKM masih berlanjut.

“Kalau bisa sudah vaksinasi pekerja di dalam mal itu semua, dan kalau yang hadir bisa menunjukkan bahwa sudah divaksinasi, harapannya tetap dibuka supaya ritelnya pun tetap berjalan,” jelas dia dalam konferensi pers Minggu (25/7/2021).

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyambut baik usulan penggunaan kartu vaksinasi. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat mendorong percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity.

“Usulan yang baik dan patut dipertimbangkan karena akan mendorong percepatan vaksinasi nasional yang mana pada akhirnya juga akan mempercepat proses herd immunity,” ujar Alphonzus saat dihubungi Asumsi.co, Selasa (27/7/2021).

Kebijakan berlebihan

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai kebijakan yang meminta masyarakat untuk menggunakan kartu vaksinasi saat memasuki pusat belanja begitu berlebihan.

“Iya, itu sudah berlebihan dan memberatkan pelaku usaha di mal. Masyarakatnya juga menjadi malas datang ke mal. Persoalannya orang divaksin nggak ada jaminan di mal itu nggak terkena Covid,” katanya saat dihubungi Asumsi.co, Selasa (27/7/2021).

Baca Juga: Benarkah Janin Ibu Hamil Berisiko Tinggi Terinfeksi COVID-19?

Ia menyarankan pemerintah melakukan pengetatan di beberapa sektor, ketimbang mengeluarkan kebijakan yang tidak populis.

“Mal merupakan tempat yang sudah menerapkan protokol kesehatan ketat, kasus penularan di mal pun belum pernah ramai dibahas. Apalagi sampai saat ini belum ada data terpapar Covid-19, kecuali di industri,” katanya

Tidak urgen

Trubus melihat kebijakan menggunakan kartu vaksinasi di mal tidak urgen dan merupakan alasan yang dicari-cari. Ia menambahkan bahwa persoalan sebetulnya pengusaha pusat belanja selama ini tidak diberikan stimulus.

“Jadi memang ada ketidakpuasan dari pengusaha pusat belanja. Itu hanya asumsi ketakutan mereka saja,” katanya.

Trubus menegaskan kebijakan tersebut berbahaya. Ia mempertanyakan mengapa harus memakai kartu vaksinasi untuk masuk ke mal atau pasar.  “Perlu dikaji lagi ini kebijakannya, jangan larang ini itu, tapi enggak dikasih insentif. Ini kan ganggu pergerakan ekonomi,” katanya.

Trubus meminta pemerintah untuk fokus merawat pasien Covid-19 agar angka kematian tidak mencetak rekor terus.

Selain itu, memperkuat fasilitas kesehatan dan terus memberikan pengetatan ke sektor yang sudah terbukti memberikan kontribusi tinggi. “Kan pabrik itu sudah ramai kan sebagai salah satu sektor yang sumbang jumlah pasien, fokusnya ke tempat yang tinggi angka penularan aja. Ketimbang pusat belanja,” katanya.