Salah Kaprah Prabowo Soal Penambahan Jumlah Perkebunan Kelapa Sawit di Debat Pilpres

Debat calon presiden (capres) yang kedua kemarin telah berlangsung dengan membahas tema tentang energi, pangan, lingkungan hidup, infrastruktur, dan sumber daya alam. Debat kali ini dipandu dua moderator, yaitu Tommy Cokro dan Anisha Dasuki. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah menunjuk delapan panelis.

Mereka di antaranya ialah Rektor ITS Surabaya Joni Hermana, Rektor IPB Arif Satria, Direktur Eksekutif WALHI Nur Hidayati dan Ahli Pertambangan IPB Irwandy Arif, pakar energi UGM Ahmad Agustiawan, pakar lingkungan hidup UNDIP Sudharto P Hadi, Sekjen KPA Dewi Kartika, dan pakar hukum lingkungan hidup Unair Suparto Wijoyo. Salah satu pertanyaan panelis dalam Debat Pilpres 2019 kedua adalah mengenai bagaimana tata kelola perkebunan sawit diperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan petani mandiri.

Pertanyaan itu tertuju untuk capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Menjawab pertanyaan tersebut, Prabowo mengatakan akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memperbanyak jumlah perkebunan sawit plasma, di mana petani bekerja sama dengan pabrik. Dia menyatakan kondisi saat ini harus diubah karena komposisinya masih 80 persen perkebunan inti sawit dan 20 persen plasma. 

“Kita harus berani kayak Malaysia, plasma-nya lebih banyak, agar petani rakyat bisa mendapatkan lebih banyak,” kata Prabowo dalam debat capres kedua, di Golden Balroom Hotel Sultan, Tanah Abang, Jakarta pada Minggu, 17 Februari 2019.

Moderator pun memberikan kesempatan kepada capres petahana Joko Widodo (Jokowi) untuk menanggapi pernyataan dari saingannya tersebut. Jokowi membalas, bahwa saat ini produksi sawit Indonesia sudah mencapai 46 juta ton per tahun. Perkebunan sawit, kata Jokowi, juga sudah melibatkan 16 juta petani.  "Ini jumlah yang sangat banyak," jawabnya. 

Kritik dari Serikat Petani Kelapa Sawit

Kedua pernyataan para capres saat debat kemarin itu pun ditanggapi Mansues Darto, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Menurut Mansues, solusi yang diberikan Prabowo tentang ingin memperluas jumlah usaha perkebunan sawit plasma tidak akan memberi solusi untuk rakyat. Sebab, lanjutnya, hal itu tidaklah menguntungkan. "Karena secara benefit dengan sistem ekonomi dan politiknya tidak menguntungkan," ungkap Mansues pada Minggu, 17 Februari 2019.

Mansues Darto menyatakan, pertanian plasma yang ada saat ini beserta sawit swadaya sudah cukup tanpa harus diperluas. Dia juga menambahkan bahwa ada tiga hal yang perlu dilakukan dalam permasalahan sawit di Indonesia. Program penanaman kembali (replanting) dan juga memanfaatkan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menjadi beberapa hal yang seharusnya digalakkan.

"Pertama, tingkatkan produktivitas petani sawit seperti program saat ini untuk replanting. Manfaatkan dana BPDP sebenar-benarnya untuk petani, dan peningkatan SDM petani. Kedua, akses petani untuk masuk ke revolusi 4.0 agar mereka terhubung sama pembeli dan pabrik. Pabrik yang beli dan petani siapkan Tandan Buah Segar (TBS) yang bagus," imbuhnya.

Masalah-masalah yang Ditimbulkan Kelapa Sawit

Siapa yang tak ingat dengan kejadian kabut asap yang kerap menimpa beberapa wilayah di Indonesia? Hal itu kerap kali terjadi di musim kemarau dan bukan tanpa alasan. Adanya pengalihan lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit lah yang menjadi penyebab sebab itu merupakan satu cara termurah namun juga tidak ramah lingkungan.

Jika diteliti, ada beberapa dampak buruk penanaman kelapa sawit selain proses pembukaan lahannya. Adanya perkebunan kelapa sawit yang berhektar-hektar tentunya akan merusak kerusakan keanekaragaman hayati. Sebab kebun kelapa sawit bukan seperti hutan. Hewan-hewan yang bisa hidup di sana hanya hewan perusak tanaman, seperti babi, ular, dan tikus. Tentunya, dibanding kelapa sawit, hutan jauh lebih penting keberadaanya.

Belum lagi kerusakan unsur hara dan air dalam tanah. Peneliti lingkungan dari Universitas Riau, Ariful Amri Msc, pernah meneliti kerusakan tanah karena perkebunan kelapa sawit. Penelitian itu menyimpulkan bahwa, dalam satu hari satu batang pohon sawit bisa menyerap 12 liter unsur hara dan air dalam tanah.

Hal itulah yang seringkali menjadi penyebab utama bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Bahkan di musim kemarau, wilayah perkebunan kelapa sawit kerap mengalami kekeringan,. Hal itu terjadi karena sifat dari pohon sawit yag menyerap banyak unsur hara dan air dalam tanah.

Belum lagi konflik antarwarga yang timbulkan adanya perusahaan besar. Seperti beberapa warga di Kalimantan yang bentrok dengan aparat karena tanah mereka akan dialihfungsikan menjadi perkebenunan sawit. Selain itu ada pula konflik antarwarga yang menolak dan yang menerima masuknya perkebunan sawit di lingkungan tempat tinggal mereka.

Solusi untuk Kelapa Sawit yang Menguntungkan

Tak bisa dipungkiri, meski menimbulkan banyak masalah, kelapa sawit itu memang menyumbang energi dan devisa yang besar bagi Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa penyumbang devisa terbesar berasal dari ekspor minyak sawit dan produk turunannya. Hal itu pula yang membuat neraca perdagangan Indonesia pada 2017 mengalami surplus 11,84 miliar dolar AS. Belum lagi industrinya yang mampu menyerap tanaga kerja hingga jutaan orang.

Sayangnya, saat debat Pilpres 2019 kemarin, pertanyaan soal “bagaimana tata kelola perkebunan sawit diperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan petani mandiri?” tak bisa dijawab dengan baik oleh kedua capres. Padahal hal ini pernah disinggung oleh Andika Putraditama, peneliti di World Resources Institute Indonesia.  Dalam penjelasan tersebut, disebutkan bahwa alternatif untuk permasalahan kelapa sawit di Indonesia adalah dengan mereformasi industri dan tata kelola lahan nasional.

Contohnya, kata Andika, menanam sawit di lahan-lahan yang rendah karbon. Tentunya dengan tetap melihat status lahan serta persetujuan masyarakat. Selain itu juga, tambah Anidka, menambah luasan kebun tidaklah perlu dilakukan, melainkan perlu meningkatkan jumlah panen sawit yang sudah ada.

Pemerintah sendiri sebenarnya sudah memiliki aturan untuk membenahi industri kelapa sawit. Seperti kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang dipilih untuk meningkatkan daya saing di pasar dunia, namun tetap harus berpartisipasi untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Tapi kebijakan tersebut hanyalah regulasi tanpa ada implementasi. Berbagai pelanggaran pun akhirnya terus terjadi.

Related Article