Rilis Data BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Naik, tapi Kebebasan Sipil Turun

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019 yang berada di angka 74,92 persen atau masuk dalam kategori sedang. Angka ini naik sebesar 2,53 poin dibanding tahun 2018 yang berada pada angka 72,39 persen. IDI 2019 berselisih 0,08 persen dari target IDI pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, yakni 75 persen.

“Ini menggembirakan, bahwa demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun naik, dan 2019 tertinggi,” kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto melalui konferensi pers daring, Senin (3/8/20).

Dalam dokumen yang dirilis BPS, IDI terbagi menjadi tiga kategori, yakni demokrasi buruk dengan nilai di bawah 60, demokrasi sedang dengan nilai 60 sampai 80, dan demokrasi baik dengan nilai di atas 80.

IDI dihitung berdasarkan tiga aspek utama, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Terdapat kenaikan pada aspek hak-hak politik sebanyak 4,92 poin dan lembaga demokrasi sebanyak 3,48 poin. Namun ada penurunan pada aspek kebebasan sipil sebanyak 1,26 poin.

“Indeks kebebasan sipil pada 2019 ini tingkat kebebasannya 77,20. Sedikit menurun dibanding posisi tahun 2018 (78,46) dan kategorinya masuk (demokrasi) sedang,” ujar Kecuk.

Ada empat variabel yang dinilai dalam aspek ini. Variabel kebebasan berkumpul dan berserikat mendapat 78,03 poin, turun 4,32 poin dari tahun 2018. Lalu, kebebasan berpendapat mencapai 84,29 poin, turun 1,88 poin.

Selanjutnya kebebasan berkeyakinan mendapat 83,03 poin, naik 0,17 poin dari tahun 2018. Yang terakhir kebebasan dari diskriminasi mendapat 92,35 poin, atau naik sebanyak 0,58 poin.

Kecuk mengungkapkan bahwa angka capaian IDI 2019 ternyata menjadi yang tertinggi dari keseluruhan angka IDI sejak 2009. Jika diurutkan tahun 2019 tertinggi dengan 74,92, disusul tahun 2014 dengan 73,04, tahun 2015 dengan 72,82, tahun 2018 dengan 72,39 dan tahun 2017 dengan 72,11.

Namun, dari 28 indikator yang dinilai, ada enam yang nilainya kurang dari 60,0 atau berkategori buruk. Adapun keenam indikator tersebut berasal dari tiga aspek. Dari aspek Kebebasan Sipil, ada Indikator Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Angkanya sebenarnya naik dari 45,96 pada 2018, menjadi 57,35 pada 2019.

Selanjutnya ada dua indikator yang berasal dari aspek Hak-hak Politik, yakni indikator Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi dan indikator Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan.

Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi turun, dari 2018 sebesar 59,61, menjadi 58,63 pada 2019. Sedangkan indikator Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan, meningkat sedikit menjadi 34,91 pada tahun ini, dari sebelumnya 30,37.

Tiga indikator terakhir berasal dari aspek Lembaga Demokrasi yakni Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD yang ada di angka 46,16 (naik dari sebelumnya 40,35), Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif yang turun dari 20,80 pada 2018 menjadi 16,70 pada 2019, dan Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah yang sedikit meningkat dari sebelumnya 41,42 menjadi 53,43 pada 2019.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Purnomo Sidi menilai capaian IDI tahun 2019 sudah cukup baik dan membuktikan demokrasi Indonesia terus bertumbuh.

“Capaian IDI tahun 2019 pada target yang tercantum dalam RPJMN akhir 2019 sebesar 75 dapat dikatakan tercapai, hanya kurang 0,08 poin. Sehingga akan jadi baseline positif target IDI pada RPJMN 2020-2024 nantinya,” kata Purnomo.

Meski begitu, Purnomo menyadari terkait enam capaian indikator IDI yang masih masuk kategori demokrasi buruk. Ia pun berjanji akan melakukan kooridnasi terkait hal tersebut dalam program pemerintah ke depan.