QRIS dan Urgensi QR Code bagi UMKM

Standarisasi kode Quick Response (QR) telah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Program yang dinamai Quick Respons Code Indonesia Standard (QRIS) ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi digital dalam sistem pembayaran di Indonesia. BI berharap QRIS dapat diimplementasikan pada Semester II tahun 2019. Beberapa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dianggap sudah siap pada bulan Mei 2019.

“16 sudah siap, lima lainnya finalisasi, dan juga ada yang akan menyusul setelah lebaran,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Pungky Wibowo, Senin (27/5), di Jakarta. Ia pun menyatakan harapannya terkait QRIS ini ketika sudah diimplementasikan secara penuh.

“Nanti akan ter-interoperabilitas, interkoneksi dengan QR Code seperti hari ini, dan tentu saja ke depan pasti melonjak transaksinya karena ditunjang dengan kemudahan.”

Agar Dapat Dikembangkan di Luar Negeri

Dalam persiapannya, QRIS pun terus digodok agar tidak hanya dapat digunakan di Indonesia. “Dalam uji coba tahap kedua, kami juga akan melakukan cross border transaction di Thailand dan Singapura agar QRIS juga bisa digunakan di dua negara tersebut,” ujar Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ricky Satria, dalam sebuah jumpa pers, Kamis (4/4).

Dalam tahap uji coba kedua, BI juga berfokus pada penyelesaian-penyelesaian kemungkinan dispute yang dihadapi oleh pengguna.

“Misalnya ketika transaksi saldo sudah terpotong namun dana belum masuk merchant. Kemudian bagaimana juga transaksi di daerah blankspot.

BI  Ajak Beberapa PJSP Uji Coba di Singapura

Berbagai PJSP pun diajak oleh BI dalam tahap uji coba di Singapura. Lembaga domestik asal Indonesia dilibatkan agar tahap uji coba ini benar-benar mampu menunjukkan kemungkinan-kemungkinan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh PJSP-PJSP tersebut di merchant luar negeri.

“Untuk uji coba di Singapura, lembaga domestik dari Indonesia sudah banyak yang terlibat menggunakan QRIS misalnya LinkAja, CIMB Go Mobile, OVO, dan Sakuku BCA. Merchant pun sudah banyak dicoba, baik di bandara maupun di luar bandara,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng, seperti dilansir Kontan.

Selain dorongan dari BI, beberapa PJSP pun sudah melakukan penjajakan secara mandiri ke luar negeri agar QR Code miliknya tetap dapat digunakan. Salah satunya seperti LinkAja yang sudah bekerja sama dengan Singtel agar penggunanya bisa menggunakan LinkAja di Singapura.

“Untuk cross border payment, pengguna LinkAja asal Indonesia ketika bepergian di Singapura bisa dipakai di merchant berlogo VIA. Ini masih dalam tahap uji coba namun sudah bisa digunakan,” tutur Chief Marketing Officer LinkAja Edward Killian Suwignyo.

UMKM Juga Butuh Digitalisasi Ekonomi

Melihat semangat dari BI dan PJSP yang terlibat, jelas tampak adanya optimisme terkait mekanisme penerapan QRIS di luar negeri. Namun hal ini jangan sampai melupakan pelaku-pelaku ekonomi domestik yang sama membutuhkannya, terutama mereka-mereka yang termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Masa depan digitalisasi ekonomi Indonesia harus lebih berfokus pada UMKM.

UMKM adalah motor ekonomi domestik di Indonesia. Namun sayangnya, hanya segelintir yang benar-benar terintegrasi dengan sistem ekonomi digital seperti QR Code ini. Sisanya? Pengguna masih harus membayar dengan uang fisik. Hal ini jelas menghambat digitalisasi ekonomi Indonesia yang semakin gencar, terutama di kalangan masyarakat urban.

Ke depannya, jika Pemerintah Indonesia benar-benar mendukung gerakan cashless society, UMKM ini tidak boleh terlupakan. Keseharian masyarakat Indonesia yang masih bergantung dengan UMKM menjadi satu alasan utama mengapa UMKM ini perlu terpapar digitalisasi ekonomi secara masif. Paparan digitalisasi ekonomi ini tidak hanya akan mempermudah pembeli dalam membayar, tetapi juga penjual dalam meningkatkan pendapatannya sehari-hari.

Related Article