Prabowo Dukung Australia Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem, Apa Pandangan Negara Lain?

Berbicara mengenai hubungan Indonesia dengan Palestina dan Israel, terkuak fakta bahwa selama ini narasi dominan yang tercipta nampak jelas dan satu arah. Narasi tersebut menyebutkan bahwa Israel adalah penjajah Palestina dan kemerdekaan atas Palestina harus diperjuangkan. Dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina ini, salah satu hal yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mengecam tindakan-tindakan negara lain yang berusaha memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Seperti tidak tahu atau tidak sadar bahwa setiap pernyataan mengenai posisi Palestina dan Israel akan selalu dapat menimbulkan risiko yang besar, Prabowo di hari Rabu (21/11) kemarin menyatakan bahwa pemindahan kedutaan besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem adalah sesuatu yang harus dihormati. Ini karena, menurut Prabowo, kebijakan yang dibuat adalah urusan negaranya masing-masing. Secara spesifik, Prabowo berkata, “Untuk pemindahan kedutaan, saya belum membaca soal keputusan Australia memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Kita sebagai pendukung Palestina, kita tentu punya pendapat sendiri, tapi Australia juga merupakan negara independen dan berdaulat, maka kita harus menghormati kedaulatan mereka.”

Sontak ucapan Prabowo ini menjadi sesuatu yang kontroversial. Prabowo dinilai oleh sebagian besar publik di Indonesia sebagai seseorang yang tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Kecaman datang dari berbagai pihak, tidak hanya dari lawan politik Prabowo, tetapi juga datang dari kubu sendiri. Bahkan Front Pembela Islam (FPI), yang selama ini mendukung Prabowo sebagai calon presiden, berseberangan dengan posisi Prabowo. Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI), Munarman, menyatakan bahwa FPI akan konsisten menentang pemindahan kedutaan besar Australia ke Yerusalem. Dilansir dari CNN Indonesia, Munarman menyatakan bahwa, “Kalau Australia memindahkan kedubes ke Yerusalem, maka sikap FPI tetap konsisten, protes keras ke negara yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.”

Melihat kondisi di atas, nampak Prabowo semakin kesulitan mengingat FPI yang selama ini terlihat mendukung Prabowo ternyata berseberangan pandangannya mengenai pemindahan kedutaan besar ini. Namun sebenarnya, apa sih masalahnya dengan pemindahan kedutaan besar ke Yerusalem ini? Bagaimana pandangan negara-negara lain terhadap pemindahan ini?

Pemindahan Kedutaan Besar Ke Yerusalem Adalah Sebuah Pernyataan Mendukung Israel

Tentu tidak sedikit yang mempertanyakan makna dibalik pemindahan kedutaan besar ini. Yang pertama dan utama adalah bahwa setiap kedutaan besar hampir semuanya ditempatkan di ibu kota. Di sini, yang perlu digarisbawahi adalah ibu kota tersebut. Memindahkan kedutaan besar ke Yerusalem berarti secara implisit menyatakan bahwa negara tersebut mengakui ibu kota Israel adalah Yerusalem, tidak lagi Tel Aviv. Hal ini lah yang bermasalah.

Di tahun 1947, PBB menyatakan kalau Yerusalem adalah bagian dari kota internasional, bukan bagian dari negara manapun. Meskipun di tahun 1967 Israel berhasil menguasai Yerusalem sepenuhnya, resolusi PBB tersebut tidak berubah dan orang-orang Palestina tetap menganggap Yerusalem adalah ibu kota masa depan Palestina. Di tahun 1980, Israel mengeluarkan pernyataan hukum legal kalau Yerusalem adalah ibu kota Israel. Merasa enggan untuk setuju dengan Israel, banyak negara akhirnya memindahkan kedutaan besar dari Yerusalem ke Tel Aviv, demi menjauhi diri dari kecaman PBB. Di tahun 2006, Costa Rica dan El Salvador adalah dua negara terakhir dari 86 negara sahabat Israel yang memindahkan kedutaan besarnya dari Yerusalem ke Tel Aviv. Bahkan kedutaan besar Amerika Serikat saja selalu ditempatkan di Tel Aviv, tidak pernah di Yerusalem. Hal ini terus bertahan sampai Donald Trump terpilih menjadi presiden.

Ketika Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, salah satu keputusannya yang paling kontroversial adalah memutuskan untuk memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal ini ia lakukan karena ia pribadi setuju bahwa Yerusalem adalah ibu kota dari Israel. Setelah Trump, kini Australia pun berencana untuk melakukan hal yang sama. Menganggap Yerusalem sebagai ibu kota Israel berarti menentang resolusi PBB tahun 1947 yang menyatakan Yerusalem adalah kota internasional, bukan milik negara manapun, apalagi ibu kota untuk negara manapun.

Pandangan Negara-negara Lain

Sebenarnya, jika dilihat secara keseluruhan, tidak hanya Amerika Serikat yang memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Setelah Amerika Serikat memutuskan hal tersebut, Guatemala menjadi negara pertama yang menyusul Amerika Serikat. Selain itu, ada juga Paraguay, Republik Ceko, Romania, Honduras, dan kini Australia. Keputusan ini dirasakan oleh sebagian pihak adalah upaya negara-negara tersebut untuk ‘bertingkah’ baik di hadapan Amerika Serikat, demi mendapatkan keuntungan dalam perjanjian kerja sama dengan Amerika Serikat. Terlepas dari alasannya seperti apa, jelas bahwa ada negara-negara yang setuju dan mengikuti tingkah laku Amerika Serikat tersebut.

Di sisi lain, ada pula negara yang menolak posisi negara-negara tersebut memindahkan kedutaan besarnya. Masih ada negara-negara, baik di Eropa maupun Asia, yang masih menghormati keputusan PBB tersebut. Negara-negara tersebut antara lain adalah Iran, Turki, Kuwait, Lebanon, Jerman, dan Uni Eropa sebagai sebuah institusi yang merasa keberatan dengan pemindahan kedutaan besar beberapa negara tersebut ke Yerusalem. Jadi di sini jelas, bahwa tidak ada konsensus yang dicapai terkait keputusan ini. Yang jelas, gelombang perpindahan kedutaan besar ke Yerusalem ini dapat diikuti oleh semakin banyak negara, membuat posisi Palestina semakin ternegasikan dalam kancah politik internasional.

Related Article