Polemik Wacana Maskapai Asing Layani Rute Domestik

Mahalnya tiket pesawat domestik di Indonesia sudah lama menjadi perbincangan. Jelang lebaran, harga tiket pesawat pun dikabarkan semakin mencekik. Hal ini membuat Presiden Joko Widodo mengeluarkan wacana baru untuk menciptakan kompetisi yang lebih sehat di industri transportasi pesawat terbang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan bahwa Jokowi berencana memberikan kesempatan maskapai asing melayani rute-rute domestik. Dengan adanya kompetisi, harga dapat terus ditekan.

“Beberapa hari lalu pak presiden beri saran bahwa berilah kemungkinan satu kompetisi yang lebih baik, kompetisi bisa terjadi apabila penerbangan asing ikut dalam ini,” ujar Menteri Budi di Pelabuhan Kalianget, Sumenep, Jawa Timur, Senin (3/6), dikutip dari detik.com.

Meski demikian, Menteri Budi tidak serta merta langsung membuka kesempatan bagi maskapai asing melayani rute domestik. Ia mengaku akan mengkajinya terlebih dahulu.

Pada kesempatan yang berbeda, Budi juga berharap bahwa maskapai lokal Indonesia dapat terus berbenah. Sehingga, jika maskapai asing benar-benar masuk melayani rute domestik, maskapai lokal tetap menjadi pilihan utama.

“Efektif atau tidak itu tergantung kesiapan mereka sendiri, tetapi sebenarnya saya masih menaruh harapan bahwa maskapai yang ada itu melakukan suatu reformasi,” tutur Menteri Budi di Jakarta, Senin (10/6). Ia pun melanjutkan, “supaya ada suatu keseimbangan harga, keseimbangan supply and demand sehingga maskapai asing itu menjadi alternatif.”

Hingga saat ini, maskapai asing memang tidak bisa melayani rute domestik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan asas cabotage yang berangkat dari konsep kedaulatan. Asas ini memastikan bahwa jalur-jalur penerbangan dalam negeri hanya dapat secara eksklusif dilayani oleh maskapai dalam negeri.

Secara universal, memang ada larangan bagi maskapai asing melayani rute domestik suatu negara. Pengecualian dapat diberikan jika memang tidak ada maskapai lokal yang mampu melayani rute domestik. Dalam kondisi seperti itu, maskapai asing boleh masuk dan melayani rute domestik yang diizinkan.

Hanya Air Asia yang Sudah Layani Rute Domestik

Di dalam industri pesawat terbang Indonesia, maskapai asing didefinisikan sebagai maskapai yang sebagian besar saham atau seluruhnya dikuasai oleh asing. Untuk maskapai asing ini, jelas mereka tidak dapat melayani rute domestik Indonesia. Syarat untuk menjadi maskapai lokal Indonesia adalah mendirikan perusahaan berbadan hukum Indonesia, mencari mitra lokal, dan mematuhi asas cabotage, yakni asing hanya memiliki 49% saham, sisanya harus dikuasai lokal. Dari seluruh maskapai asing yang tersedia, ada satu pengecualian, yakni Air Asia Indonesia.

Air Asia Indonesia merupakan anak perusahaan dari perusahaan asing Air Asia Berhad. Maskapai Air Asia Indonesia berbadan hukum Indonesia. Hal ini membuat Air Asia Indonesia dapat melayani rute-rute domestik tertentu, seperti Jakarta-Bali, Jakarta-Surabaya, Yogyakarta-Bali, dan Yogyakarta-Medan.

Wacana yang diutarakan oleh Menteri Budi ini pun disambut baik oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Ketua Kadin Rosan Roeslani menuturkan bahwa rencana ini diharapkan dapat memperbaiki kompetisi di industri pesawat terbang.

“Di dunia usaha, kompetisi bukan suatu yang harus ditakuti. Adanya maskapai asing masuk akan membuat kompetisi menjadi lebih baik dan efisien,” tuturnya di acara Halal Bi Halal, di Kemang Timur, Kamis (6/6).

Pemain Lokal Khawatir Kelangsungan Bisnis Nasional Menjadi Lebih Buruk

Dari sisi maskapai lokal, ada kekhawatiran masuknya maskapai asing justru semakin merusak peluang pemain lokal. Selama ini saja, maskapai penerbangan lokal dianggap sulit mendapat keuntungan. Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan, menyebutkan bahwa sudah ada 24 maskapai penerbangan lokal yang bangkrut. Kehadiran maskapai asing jelas dapat memperparah kondisi ini.

“Jangan sampai mengistimewakan maskapai asing. Di Indonesia sudah ada 24 maskapai penerbangan nasional yang bangkrut akibat persaingan yang tidak sehat,” ujar Ikhsan, Jumat (7/6), dilansir dari Beritagar.id.

Ikhsan berharap bahwa pemerintah justru dapat mengedukasi masyarakat terkait harga tiket yang mahal. Sehingga, ada pengertian dari masyarakat mengenai hal ini.