Perjuangan Berat Sepak Bola Perempuan Aceh Hingga Diharamkan

Belum pudar dari ingatan bagaimana seantero dunia terpukau dengan aksi Megan Rapinoe dan kawan-kawan yang sukses membawa tim nasional sepak bola perempuan Amerika Serikat (AS) menjuarai Piala Dunia. Mereka mengalahkan Belanda 2-0 dalam pertandingan final yang berlangsung di Stade de Lyon, Prancis, Minggu (07/07/19). Namun, tiga hari sebelumnya, Kamis (04/07), penolakan terhadap sepakbola perempuan justru terjadi di Aceh.

Dua kondisi yang bertolak belakang itu memang tak bisa dibandingkan satu sama lain. Yang satu melibatkan negara dengan jaminan kebebasan seluas-luasnya bagi warga negara, termasuk atlet-atlet sepakbola perempuannya, sementara satu lagi sebuah daerah otonom yang sudah sejak lama menerapkan syariat Islam.

Timnas sepak bola perempuan AS tampil superior di panggung Piala Dunia Perempuan 2019. Bintang-bintang mereka seperti Megan Rapinoe dan Alex Morgan menarik perhatian dunia lewat keterampilan olah bola. Sepanjang turnamen, kedua nama itu memang kerap dielu-elukan, imbasnya negara mereka pun terus mendapat sentimen positif dan dijagokan untuk juara.

Lebih dari itu, Rapinoe yang tampil sebagai kapten tim, menyelipkan kritik menohok di setiap selebrasi golnya dengan menyerang langsung Presiden AS Donald Trump, yang ia anggap sebagai pemimpin rasis, seksis, dan misoginis. Bahkan, ia enggan menyanyikan lagu kebangsaan AS sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Trump.

Rapinoe adalah perlawanan dari lapangan hijau. Dari sana, pesepakbola berusia 34 tahun ini dengan lantang menyuarakan ketidakadilan. Atau lewat lapangan hijau, Morgan juga dengan bebas mengekspresikan dirinya usai mencetak gol ke gawang Inggris dengan selebrasi minum teh, yang kemudian justru memunculkan dua respons: Morgan berjiwa patriot dan Morgan tidak menaruh respek karena dianggap menghina Inggris.

Baca Juga: Megan Rapinoe dan Perlawanan dari Lapangan Hijau

Apapun itu, Rapinoe dan Morgan, serta semua pesepakbola perempuan dari negara-negara peserta Piala Dunia Perempuan 2019 kemarin, sudah menjadi simbol bagi kesetaraan. Melalui sepakbola, mereka membuktikan bahwa perempuan berhak menunjukkan kepiawaiannya dan berprestasi.

Sekadar informasi, ini adalah kali keempat AS menjadi kampiun Piala Dunia Perempuan. Sebelumnya, mereka pernah juara di ajang serupa pada tahun 1991, 1999, dan 2015, sekali menjadi runner up di 2011, dan tiga kali berada di peringkat tiga pada edisi 1995, 2003, dan 2007.

Sepak Bola Perempuan Haram di Aceh

Di tengah-tengah perayaan yang gegap gempita atas kesetaraan dan gelar juara Timnas Sepak Bola Perempuan AS, sepak bola di Aceh justru menghadapi situasi sebaliknya. Dua hari sebelum AS juara, tim sepak bola perempuan Aceh justru mendapatkan penolakan keras.

Forum Komunikasi Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Pengawal Syariat Islam, Kota Lhokseumawe, Aceh, menolak gelaran turnamen seleksi Piala Menpora Sepak Bola U-17 Putri yang dihelat Badan Liga Sepak Bola Pelajar Indonesia (BLiSPI) Aceh di Stadion Perta Arun Gas, Lhokseumawe.

Penolakan itu muncul pada Kamis (04/07) di depan halaman Masjid Islamic Center, Lhokseumawe, atau empat hari setelah turnamen seleksi tim sepak bola putri itu selesai digelar pada Minggu (30/06). Koordinator Forum Komunikasi Ormas dan OKP, Teungku Sulaiman Lhokweng, menilai kegiatan sepak bola putri itu melecehkan martabat, kearifan lokal dan marwah masyarakat Aceh dengan mengeksploitasi perempuan Aceh.

“Kami meminta Menpora RI membatalkan perhelatan olahraga sepak bola perempuan dan menghormati kearifan lokal Aceh yang menerapkan syariat Islam,” kata Teungku Sulaiman.

Tak hanya itu, Wakil Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Teungku Faisal Ali menuturkan dikeluarkannya fatwa haram terhadap sepak bola perempuan di Aceh memang mempertimbangkan sejumlah faktor, terutama karena sepak bola perempuan bukan budaya masyarakat Aceh dan berpotensi menimbulkan reaksi yang tidak baik, bahkan bisa memicu kekacauan di kalangan masyarakat.

Menurut Faisal, setiap permainan yang membuat gerak-gerik berlebihan itu dilarang, laki-laki saja tidak boleh apalagi perempuan, haram hukumnya. “Hari ini saya kurang tau lagi bagaimana perkembangannya, apa mereka buat perlombaan bola lagi atau nggak. Saya sudah seminggu ini di Kuala Lumpur dan baru pulang ke Aceh sekarang. Jadi belum ngikutin lagi perkembangannya,” kata Faisal saat dihubungi Asumsi.co, Jumat (12/07).

Sebelumnya, Faisal juga menjelaskan bahwa diharamkannya sepak bola perempuan di Aceh juga karena tidak adanya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung seperti lapangan tertutup. “Kalau olahraga itu boleh saja, cuma ketentuannya harus di tempat tertutup, wasit, dan penontonnya juga harus perempuan. Tapi ini tidak ada. Kalau di Aceh ini tidak ada lapangan yang tertutup dan layak untuk perempuan,” ucapnya.

Baca Juga: Seruan Melarang Perempuan Keluar Malam Merupakan Diskriminasi

Meski begitu, MPU Aceh meluruskan bahwa pihaknya hanya mengeluarkan fatwa haram terhadap sepak bola perempuan di Aceh. Namun, Faisal menyebut bukan ranah mereka jika sudah bicara terkait larangan untuk perempuan bermain sepak bola di Aceh karena ada pihak yang lain mengurus hal yang sifatnya larangan itu.

Sementara itu, Koordinator seleksi BLiSPI Aceh, Ishak Rizal, menuturkan turnamen sepak bola perempuan yang digelar di Lhokseumawe merupakan seleksi tim sepak bola perempuan Aceh U-17 tingkat provinsi untuk diikutsertakan ke tingkat nasional. Seleksi itu digelar pada Minggu (30/06) dan berlangsung selama tiga jam, dari pukul 11.00-12.00 WIB, istirahat, dan dilanjutkan pukul 14.00-16.00 WIB.

Perlu diketahui, seleksi tim sepak bola perempuan digelar untuk pertama kalinya di Aceh. Dalam seleksi, ada empat klub yang ikut yakni Langsa, Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Aceh Tengah. Dari seleksi itu, tim Langsa lolos dan mewakili Aceh ke tingkat nasional.

“Saat ini kita sudah selesai seleksi sepak bola putri di Aceh, jadi nggak ada lagi dan sudah terbentuk tim. Seleksinya cuma tiga jam,” kata Ishak saat dihubungi Asumsi.co, Jumat (12/07).

Seiring penolakan tersebut, Ishak menyebut bahwa tim sepak bola putri asal Langsa yang terpilih dari seleksi tersebut akan menunggu keputusan dari Pemerintah Aceh, untuk diberangkatkan atau dibatalkan pada kompetisi selanjutnya.

“Tinggal menunggu keputusan pimpinan daerah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh, apakah tim yang sudah terbentuk ini boleh berangkat atau tidak. Insya Allah Minggu depan saya melapor. Karena kan tim perwakilan Acehnya sudah ada, tinggal untuk mengikuti tingkat nasional di Bandung di awal Agustus nanti,” ujarnya.

Ishak tak bisa menerka-nerka apakah keputusan Gubernur Aceh nanti bakal dipengaruhi oleh polemik sepak bola perempuan di Aceh yang diharamkan itu. “Kalau urusan haram itu kan bukan hanya sepak bola perempuan saja, laki-laki juga haram kalau begitu.”

Yang menarik, sesaat setelah penolakan terhadap sepak bola perempuan di Aceh heboh, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, langsung bersuara di hari yang sama. Ia mendukung penolakan itu lewat kicauan di akun media sosial Twitter pribadinya pada Kamis (04/07).

“Saya sepakat, tidak semua nomor dan cabang olahraga harus ada turnamennya di Aceh. Harus patuh pada kearifan lokal,” tulis Nova menanggapi sebuah berita berjudul “MPU Lhokseumawe Desak Sepak Bola Putri Piala Menpora Dihentikan”.

Lebih lanjut, Ishak mengungkapkan bahwa selama turnamen seleksi berlangsung, tidak ada penolakan dari masyarakat sekitar. Pakaian yang digunakan oleh pemain perempuan pun lebih rapi dari pakaian olahraga lain, sudah syariah dan sesuai dengan ajaran Islam serta menutup aurat.

Untuk itu, Ishak berharap semua pihak bisa bersikap objektif dan adil dalam melihat turnamen sepakbola perempuan di Aceh ini. Bahkan ia pun menyebut selama ini ada olahraga lain yang juga melibatkan perempuan serta memakai pakaian yang tidak sesuai kaidah Islam.

“Coba saja lihat cabang olahraga lain yang mungkin saja pelanggaran syariatnya lebih banyak, tapi mungkin karena sudah biasa ya dimaklumi. Tapi ini sepak bola putri ini juga kan baru pertama kali, jadi ya kita maklumi,” ujarnya.

Komnas Perempuan: Olahraga Itu Tidak Bergender

Kontroversi fatwa haram sepak bola perempuan di Aceh pun memicu banyak perdebatan. Komisioner Komnas Perempuan Khariroh Ali mengatakan bahwa dengan status sebagai daerah otonomi khusus dengan menjalankan syariat Islam, Aceh dalam perjalanannya memang menghadapi berbagai macam permasalahan terutama terkait pemenuhan hak asasi perempuan.

“Jadi ada banyak peraturan dan kebijakan yang justru malah kita anggap mengurangi mobilitas dan memberikan restriksi atau batasan-batasan terhadap hak-hak asasi perempuan di Aceh, termasuk dalam hal ini terkait hak perempuan untuk menikmati olahraga,” kata Khariroh saat berbincang dengan Asumsi.co, Jumat (12/07).

Khariroh pun melihat ada dua faktor kenapa kemudian fatwa haram dan penolakan terhadap sepak bola perempuan itu muncul. Pertama, alasannya bahwa perempuan itu tabu untuk bermain bola. “Nah, kami mengkritisi bahwa pandangan tabu ini pandangan siapa sih sebenarnya? Siapa sih yang menganggap bahwa perempuan bermain bola itu tabu? Itu yang jadi sorotan.”

Menurut Khariroh, ketabuan itu akarnya berawal dari budaya patriarki yang selama ini sudah mengakar, hingga sampai ke hal-hal yang sifatnya olahraga saja, sudah mulai muncul segregasi. Persepsi dan paradigma patriarkis itulah yang  kemudian menganggap sepakbola itu olahraganya laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukannya.

“Bahwa olahraga A cocoknya untuk laki-laki, olahraga B itu cocoknya untuk perempuan. Jadi sebenarnya itu berawal dari akar-akar patriarki yang sudah sangat dalam tertanam di masyarakat kita.”

“Padahal sebenarnya kan olahraga itu nggak bergender. Asal Anda kompeten, asal Anda berlatih, laki-laki dan perempuan bisa jadi pemain bola. Kita bisa lihat baru-baru ini tim sepak bola perempuan Amerika Serikat juara dunia dan itu mereka selebrasinya luar biasa. Dan apa masalahnya?.”

Persepsi patriarki itu memang sifatnya relatif. Menurut Khariroh, mungkin hanya di Aceh saja sepak bola itu tabu. Namun, ia melihat daerah lain justru memandang sepak bola itu bukanlah hal yang tabu, misalnya sepak bola perempuan di Papua, yang memiliki segudang pemain-pemain bola perempuan bagus dan terus berkembang.

Lalu faktor kedua, Khariroh melihat ternyata dalam agama pun nggak ada dalil yang menyebutkan bahwa sepak bola itu haram. Ia juga mengkritisi soal kata-kata haram yang dimunculkan itu, apakah haram dalam arti yang memiliki konsekuensi hukum bahwa itu berdosa atau bukan. “Karena memang zaman dulu juga (mungkin) belum ada sepakbola ya, adanya olahraga memanah dan renang.”

“Jadi terminologi haram di sini menurut saya bukan terminologi agama yang itu berimplikasi kepada dosa. Karena kan dalam ajaran-ajaran fiqih itu sendiri kan tidak pernah membahas soal sepak bola itu haram atau nggak.”

Khariroh pun menyayangkan bahwa penafsiran haram itu hanya dilakukan oleh sebagian tokoh yang nyaris laki-laki semua, yang imbasnya justru merugikan perempuan. Ia pun tak menampik bahwa Aceh memang punya hak untuk menerapkan syariat Islam, namun di sisi lain, dalam penerapan syariat tersebut, juga tidak boleh membatasi dan juga mengalangi hak-hak perempuan untuk menjalankan ekspresi, aktivitas, termasuk juga mendapatkan hak untuk sehat, dan menikmati olahraga yang memang disukai.

Sementara itu, Aktivis Perempuan Aceh dari Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA), Norma Manalu, menegaskan bahwa siapapun itu, entah perempuan atau anak-anak, harusnya punya ruang untuk berkreasi, menyalurkan bakatnya, dan itu difasilitasi oleh pemerintah. Sehingga, lanjut Norma, mereka bisa diarahkan ke hal-hal yang sifatnya lebih positif.

“Daripada kemudian anak-anak muda ini beralih pada aktifitas yang merugikan, harusnya difasilitasi oleh negara. Apalagi kita lihat angka-angka narkoba juga tinggi, apalagi di Aceh, kenakalan remaja juga tinggi, kekerasan seksual di bawah umur juga tinggi. Negara harus memerhatikan itu,” kata Norma kepada Asumsi.co, Kamis (11/07).

Norma pun berharap pemerintah bisa merespons cepat kondisi yang terjadi di Aceh saat ini. “Situasi ini harus cepat diatasi dan ditemukan jalan keluar yang efektif sehingga perempuan dan anak-anak tidak lagi menjadi korban. Harus kreatif lah menemukan solusi itu, jangan hanya kemudian mengeluarkan larangan-larangan saja.”

Terkait sepak bola perempuan, Aceh sebetulnya tak sendiri. Ada Iran yang memberlakukan aturan ketat terhadap perempuan, terutama pascarevolusi Islam yang dipimpin Ayatollah Khoemeini pada 1979. Ada tiga hal yang membuat gerak para perempuan di Iran jadi tak bebas yakni aturan ketat soal pakaian, pekerjaan yang sulit didapatkan, dan larangan menonton sepak bola pria di stadion.

Ya, pemerintah Iran secara resmi membuat larangan perempuan menonton pertandingan sepak bola sejak 1980. Di awal masa kekuasaan Khoemeini, jangankan untuk hadir di stadion, menyaksikan pertandingan lewat televisi pun haram hukumnya bagi perempuan Iran. Alasannya, perempuan dilarang melihat aurat pemain sepak bola pria, memang memakai celana pendek di atas lutut.

Kabar gembira justru datang pada 2018, ketika untuk pertama kalinya sejak 38 tahun lalu, pemerintah Iran memperbolehkan perempuan di Iran untuk menonton sepakbola di stadion. Momen itu terjadi saat pertandingan Iran melawan Spanyol, Kamis 21 Juni 2018.

Saat itu, warga Iran, baik laki-laki maupun perempuan, berkumpul di Stadion Azadi untuk menggelar nonton bersama pertandingan itu. Meski Iran akhirnya kalah 0-1 dari Spanyol, setidaknya hak perempuan untuk bisa menonton bola secara langsung di negara tersebut mulai diakui lagi.