Pengorbanan Tasdi buat PDIP yang Berujung Bui

Kabupaten Purbalingga yang berada tepat di kaki Gunung Slamet, tahun ini menjadi sorotan banyak pihak. Tak lain karena Tasdi sebagai Bupati Purbalingga periode 2016-2021 diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tepat di akhir Desember 2017 lalu.

Selama menjalani sidang atas perkara suap dan gratifikasi proyek Gedung Islamic Center yang menjeratnya, perilaku Tasdi pun menarik perhatian banyak orang. Seperti sore ini, Rabu 28 November misalnya, ia berani blak-blakan memberikan pernyataan kepada awak media ihwal berbagai kebijakan yang ia lakukan demi menyokong kebutuhan PDIP sebagai partai pengusungnya.

Ia mengaku selain jadi penguasa Bumi Purbalingga, ia juga rangkap jabatan sebagai ketua DPC PDIP Purbalingga. “Di samping bupati, saya juga ketua partai sebagai pimpinan DPC PDIP Purbalingga. Saya diberi tugas untuk memenangkan partai. Mulai Pilpres, Pileg, Pilgub,” katanya setelah sidang di Pengadilan Tipikor Semarang.

Apa saja yang ia lakukan buat PDIP? Berikut empat fakta yang dihimpun Asumsi.co:

1. Galang Dana untuk Kemenangan Ganjar Pranowo

Tahun 2018 menjadi tantangan berat bagi PDIP untuk memenangkan Pilgub Jateng. Tasdi pun paham betul. Ia mengatakan untuk proses Pilgub Jateng, pihaknya dibebani target tinggi untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin (Ganjar-Yasin).

“Partai waktu itu menargetkan di Purbalingga meraih suara 70 persen bagi kemenangan Pak Ganjar,” akunya.

Demi memuluskan target perolehan suara sebesar itu, dirinya kemudian menggalang massa. Lebih lanjut, Tasdi bilang tepat 10 Juni 2018 atau sebelum perayaan Idulfitri, ia kemudian menggelar konsolidasi secara besar-besaran dengan tujuan mengumpulkan semua kader dan simpatisan banteng moncong putih.

Ketika itu, ujar Tasdi, acaranya bisa dibilang sukses besar. Semua saksi dari partainya ditambah para timses Ganjar-Yasin dapat dikumpulkan.

Setidaknya Tasdi menyebut ada 3.000 kader PDIP yang hadir dalam kegiatan itu. Dana untuk konsolidasi acara itu didapat dari berbagai sumber. Mulai Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto yang memberi iuran Rp 200 juta serta Ganjar Pranowo merogoh koceknya untuk iuran juga senilai Rp 100 juta.

“Ditambah lagi waktu itu saya minta sumbangan Rp 2,5 juta kepada 10 kepala dinas. Itu kejadiannya di rumah makan Joglo,” sambungnya.

2. Sumbang Mobil dan Motor bagi Pengurus PDIP

Tasdi mengungkapkan bahwa karir politiknya sejak awal dimulai sejak kelas dua SMA. Pria asli Purbalingga itu memulai semuanya dari tingkat paling bawah.

“Sejak kelas dua SMA saya sudah di PDIP. Saya sudah jadi pengurus ranting ketika Bu Mega (Ketum PDIP) menjadi anggota DPR RI,” tuturnya.

Kemudian posisinya secara perlahan terus merambat naik. Saat Pemilu 1999 sempat diulang, Tasdi berkata mulai bisa meraih posisinya sebagai anggota DPRD Purbalingga.

Ia menjabat anggota DPRD Purbalingga selama periode 1999-2004 dan 2004-2009. Selanjutnya jabatannya naik lagi sebagai Ketua DPRD Purbalingga periode 2009-2014, lalu menjabat Wakil Bupati Purbalingga. Di tahun 2016 ia meraih posisi sebagai Bupati.

Selama berpolitik, Tasdi mengklaim sudah menyumbang banyak fasilitas kepada partainya.

“Awal menjabat dewan sudah ngasih motor Jialing 25 buah. Tahun 2010 ngasih lagi 20 motor Suzuki, tahun kemarin ngasih lagi 10 motor Yamaha Nmax,” sambungnya.

Belum lagi, menurutnya bantuan lain yang ia berikan kepada PDIP. Ia menganggap punya beban ketika diminta meneruskan tradisi memberikan kontribusi kepada partai berupa sumbangan mobil operasional partai.

“Saya keluarkan uang Rp 800 juta buat beli mobil partai mengingat ada aturan kepala daerah dilarang pakai mobil dinas untuk keperluan kampanye. Saya juga ngasih puluhan motor buat orang-orang DPC sama PAC di 18 kecamatan Purbalingga,”.

3. Tetap Salam Metal

Karena itulah, ketika dirinya ditangkap KPK atas dugaan kasus suap dan gratifikasi yang merugikan negara Rp 22 miliar, ia menuturkan tak kapok berpolitik.

Ketika ditanya apakah setelah bebas akan ganti partai, Tasdi menjawab tegas “Sejak kecil hidup buat PDIP. Sampai kapanpun tetap setia. Makanya pas ditangkap KPK, saya acungkan metal,” katanya sambil memperagakan salam metal alias menang total khas PDIP.

4. Dijerat Pasal Berlapis

Tasdi bilang sesuai perintah Megawati,  selama berpolitik setiap kepala daerah tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai pelaksana pemerintahan. “Tapi belum sempat mendeklarasikan Pak Ganjar di Pilgub, saya keburu dibawa KPK waktu itu. Deklarasinya ya enggak jadi,” sergahnya.

Mohammad Takdir selaku Jaksa KPK yang menangani kasus Tasdi mendakwa yang bersangkutan menerima Rp 115 juta dari Rp 500 juta yang dijanjikan dalam proyek pembangunan Islamic Center tahap 2. Nilai proyeknya Rp 22 miliar.

Untuk perkara gratifikasi, Tasdi juga didakwa menerima uang Rp 1,465 miliar dan 20.000 dollar AS.

“Terdakwa dikenai dakwaan yang disusun secara akumulatif, dari Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,” jelasnya.