post

Current Affairs

Pemerintah Cina Larang Pameran di Prancis Memakai Nama Genghis Khan

Raka Ibrahim, 15 Oktober 2020

Sebuah museum di Prancis menunda pameran tentang Genghis Khan karena alasan yang mencengangkan. Pemerintah Cina menelepon mereka, dan bersikeras pameran tentang Genghis Khan itu tak boleh menggunakan istilah “Genghis Khan.” Akan kami jelaskan, janji kok.

Peristiwa malang ini menimpa museum sejarah Chateau des ducs de Bretagne yang terletak di Nantes, kota di wilayah barat Prancis. Tadinya, tahun ini mereka berencana mengadakan pameran akbar tentang napak tilas Genghis Khan dan kekaisaran Mongolia yang pernah ia bangun. Tak main-main, pameran tersebut berkolaborasi dengan Museum Inner Mongolia di Hohhot, kota di provinsi Inner Mongolia, Cina. Sempat bersorak sorai karena mendapat materi langsung dari TKP penaklukkan Khan, kolaborasi ini rupanya jadi awal mula masalah bagi museum sejarah Perancis tersebut.

Seperti diwartakan The Guardian, pemerintah Cina--melalui perantara Museum Inner Mongolia--mulai ikut campur dalam jalannya acara tersebut. Pada mulanya, mereka meminta kata-kata kunci seperti “Genghis Khan”, “Kekaisaran”, dan “Mongolia” dihapus dari materi pameran tersebut. Tentu saja, membuat pameran tentang Genghis Khan, pemimpin Kekaisaran Mongolia, tapi tak boleh memakai ketiga kata tersebut adalah pekerjaan mustahil.

Tapi, pemerintah Cina tak berhenti di sana. Mereka kemudian meminta punya hak veto untuk mengganti-ganti materi di brosur pameran, peta yang dipamerkan di museum, bahkan teks-teks pemandu di lokasi. Lama kelamaan, museum Chateau resah. Direktur museum tersebut, Bertrand Guillet, mengeluh bahwa “budaya Mongol ditulis ulang dengan bias untuk menciptakan naratif nasional baru.” Singkat cerita, kisah masyarakat Mongolia hendak dihapus secara perlahan oleh intervensi pemerintah Cina.

Lebih mengkhawatirkan lagi, kasus pameran Genghis Khan ini bukan insiden pertama diskriminasi terhadap etnis Mongolia di Cina. Beberapa tahun terakhir, pemerintah Cina dituding melakukan kampanye sensor dan penghapusan budaya tradisional di provinsi Inner Mongolia--provinsi kecil yang dikuasai Cina, namun secara sejarah dan etnis lebih dekat dengan negara Mongolia.

September 2020 lalu, ribuan warga etnis Mongolia di Cina Utara turun ke jalan untuk memprotes rencana pemerintah Cina menghapus bahasa Mongolia dari bahasa ajar sekolah-sekolah. Mata pelajaran penting speerti politik, sejarah, dan sastra tak akan lagi diajarkan dengan bahasa pengantar Mongolia, melainkan dengan bahasa Mandarin. Logika pemerintah Cina sederhana: satu bahasa, satu budaya, satu negara yang tidak mudah tercerai-berai.

Celakanya, logika ini menafikan keberagaman budaya yang hadir di negara tersebut. Enghebatu Togochog, aktivis hak Mongolia yang bekerja di AS, mengkritik langkah Cina sebagai bentuk “genosida kebudayaan” dan asimilasi kebudayaan yang dilakukan secara paksa. Kasus serupa penghapusan kebudayaan yang terjadi pada etnis Uighur di provinsi Xinjiang, misalnya, membuat warga Inner Mongolia resah melihat langkah pemerintah Cina.

Karena itu pula museum Chateau di Nantes menolak melanjutkan pameran tersebut. Sudah tertunda akibat pandemi hingga tahun depan, mereka memutuskan menunda lagi pameran tersebut sampai Oktober 2024. “Museum Nantes dan Hohhot tadinya punya hubungan kerja yang baik sampai pemerintah Cina mengganti kebijakannya dan memaksakan kehendaknya di luar negeri,” ucap Antoine Bondaz, peneliti kebudayaan di Perancis.

Museum Nantes sendiri memilih kata-kata yang lebih keras. “Kami menghentikan pameran ini atas nama nilai kemanusiaan, ilmiah, dan etika yang kami pertahankan sampai kapanpun.”