Pelatihan Pembuatan Masker Grab: Membantu atau Menambah Beban Keluarga Mitra?

Baru-baru ini, platform penyedia layanan transportasi Grab menggelar pelatihan bagi para istri mitra pengemudinya untuk memproduksi masker kain. Pelatihan yang dilakukan di Makassar dan mengikutsertakan puluhan orang ini dinyatakan bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mitra-mitra pengemudi yang ekonominya terdampak pandemi. Mereka diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan turut menambah penghasilan keluarga.

Pelatihan bekerja sama dengan perusahaan konveksi Makassar Jeans House. Berlangsung selama enam hari, pelatihan ini menghasilkan 3.000 masker—dengan 300 di antaranya dapat dibawa pulang oleh para istri mitra pengemudi untuk dijual kembali.

“Saat pandemi berlanjut, banyak mitra pengemudi kami yang terdampak. Dengan menghadirkan pelatihan bagi para istri mitra pengemudi bersama dengan Makassar Jeans House, mereka dapat keterampilan baru dan meningkatkan produktivitas di tengah situasi ini. Kami harap pelatihan ini dapat turut menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari keluarga para mitra pengemudi kami,” ungkap City Manager Makassar Grab Ahmad Hidayat dalam rilis pers pada 8 Mei lalu.

Indri Yuliani, seorang mitra pengemudi Grab, berkomentar, “Nggak salah sih, tapi caranya kurang tepat. Sama saja kita kerja tapi dibayar sama masker,” kata Indri kepada Asumsi.co (11/5).

Masker bukan lagi barang langka. Masker kain dijual di mana-mana. Begitu pula masker bedah, yang mulai kembali ke pasaran. Menurut Indri, tidaklah mudah bagi para istri mitra pengemudi ini untuk dapat menjual kembali masker-masker yang mereka buat. “Di jalanan saja sekarang sudah banyak banget yang jual masker. Belum tentu masker itu bisa kejual. Kalau bisa sih jangan maskernya yang dikasih, tetapi berikan upahnya. Biar pihak Grab saja yang mengatur penyalurannya,” tutur Indri.

Mitra pengemudi Grab lain, Boi, juga mengatakan hal serupa. “Stok masker kain di pasaran saat ini sudah sangat berkecukupan. Bahkan banyak bantuan yang membagikan masker secara gratis. Apalagi ini kan nggak dibayar,” kata Boi kepada Asumsi.co (11/5).

Selama pandemi, jumlah pesanan layanan transportasi telah berkurang drastis. Apalagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat pengemudi ojek online tidak bisa membawa penumpang. Alhasil, mereka hanya bisa mengambil permintaan layanan antar barang dan makanan. Sebelum pandemi, Indri mengatakan ia bisa mendapat 11-15 permintaan setiap harinya. Kini, ia hanya mendapatkan 3-5 permintaan setiap minggunya.

“Jatuhnya malah rugi. Kita di luar itu kan beli bensin, beli makan. Belum juga minum. Itu kan semua harus dibeli, sedangkan kita nggak dapet orderan. Kayak sekarang aja saya sudah keluar dari jam 8 pagi, tapi sampai sekarang [pukul 1 siang] belum dapat juga,” kata Indri. Ia pun biasanya hanya bekerja sampai sore hari. Namun saat ini, ia mesti beroperasi hingga 12 jam setiap harinya demi mencari penumpang.

Sistem bonus atau reward yang membuat mitra pengemudi dengan performa lebih bagus dan lebih rajin mendapatkan order juga dinilai tidak membantu. “Banyak teman yang mengeluh kalau sehari-harinya nggak dapat order. Saya yang order-nya cukup jadi merasa nggak enak. Saya dapat uang sementara teman-teman saya kesusahan. Sementara sekarang banyak mitra yang mulai aktif kembali karena terkena PHK dari pekerjaannya. Menurut saya saat ini yang namanya reward order-an bisa dihilangkan dulu. Soalnya yang butuh bukan kita sendiri, tapi semua orang,” ungkap Boi.

Peneliti di International Center for Development and Decent Work, Hariati Sinaga, mengatakan bahwa pelatihan memproduksi masker ini mengindikasikan lemahnya jaring pengaman sosial yang diberikan perusahaan kepada mitra-mitra pengemudinya.

“Alih-alih menawarkan jaminan ekonomi kepada mitra, perusahaan transportasi justru seakan melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada istri-istri pengemudi. Mungkin bagi mereka ini adalah inisiatif yang bagus untuk belajar keterampilan baru, tapi ini juga menambah beban para istri yang umumnya masih bertanggung jawab atas pekerjaan domestik dan reproduktif,” jelas Hariati kepada Asumsi.co (11/5).

Dalam rilis persnya, Grab menjelaskan bahwa 2.700 dari 3.000 masker yang diproduksi akan dibagikan oleh Grab kepada keluarga mitra pengemudi, merchant GrabFood, dan GrabKios.

“Jika murni pelatihan, waktu pelatihan seharusnya tidak lama dan jumlah masker yang dibuat tidak harus banyak. Begitu pula dengan alokasi masker. Pelatihan ini perlu dikritisi sebagai mekanisme pengalihan tanggung jawab perusahaan dalam penyediaan masker,” kata Hariati.

Selama ini, terdapat relasi kuasa yang timpang antara perusahaan penyedia layanan transportasi dan mitra-mitranya. Status mitra yang terkesan setara justru membuat para pengemudi berada di posisi rentan karena mereka tidak dianggap karyawan dan hak-haknya tidak diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Tarif mengemudi dan algoritma aplikasi kerap berubah tanpa persetujuan mereka. Penghasilan setiap harinya pun menjadi tak menentu.

“Para pengemudi tidak memiliki banyak pilihan selain mengikuti aturan main perusahaan karena akses ke pasar yang dikuasai oleh perusahaan,” kata Hariati.

Hariati menuturkan penyediaan masker dan alat pelindung diri seharusnya telah menjadi tanggung jawab perusahaan selama pandemi. Namun, minimnya regulasi membuat perusahaan lepas dari tanggung jawab tersebut. “Kalau untuk kasus buruh pabrik, misalnya, jelas ada mekanisme regulasi K3.”

Menurut Indri, perusahaan selama ini memang menyediakan masker, hand sanitizer, dan vitamin untuk mitra-mitra pengemudi yang dibagikan bersamaan dengan jadwal penyemprotan disinfektan. Namun, bantuan-bantuan lain seperti sembako atau penangguhan cicilan kendaraan tidak diberikan secara merata kepada semua pengemudi. Sembako yang menurut Grab telah dibagikan kepada para mitra pengemudi belum diterima oleh Indri.

“Saya pergi langsung ke perusahaan leasing untuk meminta penangguhan. Jadi inisiatif sendiri, nggak menunggu dari Grab. Banyak teman saya yang ditarik motornya karena nggak sanggup bayar,” kata Indri.

Mengadakan pelatihan membuat masker kain bisa jadi merupakan niat yang baik. Namun, pelatihan ini sama sekali tidak membantu penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan layanan penyedia transportasi daring yang berakar dari lemahnya sistem regulasi yang ada saat ini.

“Perusahaan transportasi daring sebaiknya menyediakan mekanisme jaminan ekonomi untuk para mitranya, terutama pada saat krisis. Selama ini, karena tidak ada mekanisme regulasi yang jelas, bantuannya bersifat reaksioner dan insidental,” pungkas Hariati.

Related Article