Panas-Dingin Hubungan SBY dan Prabowo dari Masa ke Masa

Ungkapan “Tidak ada lawan dan kawan abadi dalam politik, yang ada hanya kepentingan abadi” tampaknya sejalan dengan hubungan Partai Demokrat dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang memanas saat ini. Kader kedua partai mulai saling sindir. Pemicunya tak lain adalah ketegangan yang terjadi antara dua pimpinan partai yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto.

Pada Senin (3/6) lalu, Prabowo Subianto melayat ke rumah SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Mulanya Prabowo menyampaikan rasa belasungkawa atas wafatnya Ani Yudhoyono pada 1 Juni di National University Hospital (NUH) Singapura. Ia juga sempat meminta maaf pada SBY lantaran baru bisa melayat dan sempat membatalkan rencana menjenguk Ani yang kedua kalinya saat masih menjalani perawatan di Singapura.

Setelah melakukan pertemuan secara tertutup, Prabowo memberi pernyataan singkat di hadapan awak media. Awalnya, Prabowo bercerita soal kenangannya bersama Ani. Lalu, di akhir pernyataannya, Prabowo menilai bahwa dirinya merasa dekat dengan Ani, terlebih ia mendapat informasi bahwa Ani mendukungnya di Pilpres 2014 dan 2019. 

Dari siaran televisi, terlihat jelas SBY tak tenang dan langsung melipatkan kedua tangannya saat mendengar pernyataan Prabowo itu. Tak lama setelah itu, mantan Komandan Jenderal Kopassus itu bergegas pergi meninggalkan rumah SBY.

"Saya mohon statement Pak Prabowo yang Bu Ani pilih apa pilih apa, tidak elok disampaikan. Saya mohon, itu saja, tolong mengerti perasaan kami yang berduka, Ibu Ani yang baru saja berpulang, tidak ingin dikaitkan dengan politik apapun," kata SBY.

Praktis, pernyataan Prabowo itu membuat dirinya menjadi sasaran kritik publik. Bahkan di media-media sosial, warganet mengecam Prabowo yang dinilai tak memberikan penghormatan terhadap mendiang Ani Yudhoyono. Sampai akhirnya muncul ketegangan antara SBY, Prabowo, Demokrat, dan BPN.

Hubungan Demokrat - BPN Memanas

Ketegangan pun berlanjut ketika Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade mengatakan bahwa ucapan Prabowo itu bukan pernyataan spontan. Andre menyebut Prabowo justru diminta oleh SBY untuk memberikan testimoni mengenai istrinya.

"Pak Prabowo dibully tentang pilihan Bu Ani di Pilpres 2014 dan 2019, padahal info ini didapatkan langsung oleh Pak Prabowo langsung dari Pak SBY. Dan Pak SBY sendiri yang minta agar Pak Prabowo testimoni tentang kebaikan Bu Ani di depan wartawan waktu mau pulang," tulis Andre lewat akun Twitter-nya, Minggu (9/6). 

Tak terima dengan pernyataan Andre, Demokrat menilai pernyataan BPN yang mengungkap alasan mengapa Prabowo berbicara soal pilihan politik Ani itu konyol dan tak pantas. Demokrat menyebut BPN tak bisa membedakan mana kebaikan dan mana politik. 

Sampai akhirnya, Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menantang buka-bukaan BPN terkait pernyataan Prabowo saat melayat di kediaman SBY. Ia menyebut pernyataan Prabowo saat itu bisa membuat gempar jika dibongkar ke publik

Sebenarnya bukan kali ini saja ketegangan antara SBY dan Prabowo itu muncul. Hubungan keduanya juga sempat naik turun. Dimulai dari masa-masa di mana keduanya sama-sama terjun ke dunia militer, hingga akhirnya tampil sebagai tokoh politik.

Perjalanan Hubungan SBY dan Prabowo

Prabowo dan SBY merupakan tokoh politik yang dibesarkan militer. Pada 1970, keduanya mulai belajar Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Meski demikian, SBY lulus lebih dulu pada 1973, sebagai lulusan terbaik, sementara Prabowo baru lulus setahun setelahnya.

Keduanya memiliki latar belakang keluarga yang berbeda, di mana SBY merupakan anak dari Raden Soekotjo, pensiunan pembantu letnan satu dan petinggi Koramil di Pacitan. Sedangkan Prabowo merupakan anak dari Sumitro Djojohadikusumo, seorang ekonom Indonesia yang terkenal dan memiliki murid-murid yang berhasil menjadi menteri pada era Suharto seperti JB Sumarlin, Ali Wardhana, dan Widjojo Nitisastro.

Sumitro pernah mengemban jabatan-jabatan penting pada dua pemerintahan sekaligus yakni era Sukarno dan Suharto. Di masa pemerintahan Sukarno, Sumitro pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia ke-7, periode 6 September 1950-27 April 1951 dan Menteri Keuangan ke-8 periode 3 April 1952-30 Juli 1953. Sementara di era Presiden Suharto, Sumitro menjadi Menteri negara Riset Indonesia ke-3 periode 28 Maret 1973-28 Maret 1978.

Sedangkan kakek Prabowo merupakan pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) Margono Djojohadikusumo.

Persamaan keduanya adalah SBY dan Prabowo sama-sama menikahi anak Jenderal Angkatan Darat. SBY menikah dengan Ani Yudhoyono, putri dari Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, sementara Prabowo menikah dengan Titiek Suharto, putri dari Jenderal Suharto, meski akhirnya bercerai.

Namun, SBY dan Prabowo mengakhiri karier militernya dalam situasi yang berbeda. SBY mengakhiri pengabdiannya dengan pangkat letnan jenderal, kemudian melanjutkan karier sebagai menteri. Sementara Prabowo, yang mendapatkan pangkat sama, tak lagi mengabdi karena diberhentikan pada 1998.

Di dunia politik, karier SBY justru melesat, terutama setelah Suharto lengser. SBY bahkan berhasil menjadi presiden selama dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014. Ia tercatat sebagai tentara kedua setelah Suharto yang menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Sebaliknya, hingga saat ini, Prabowo tak kunjung sukses dalam pertarungan Pilpres. Baik SBY maupun Prabowo saat ini menjadi pemimpin partai politik besar di Indonesia, di mana SBY merupakan pimpinan Partai Demokrat, sementara Prabowo merupakan ketua umum Partai Gerindra. 

SBY dan Prabowo pernah bertarung pada Pilpres 2009. Saat itu SBY berpasangan dengan Boediono, sementara Prabowo jadi wakilnya Megawati Soekarnoputri. Pada pertarungan itu, SBY-Boediono menang mutlak dengan perolehan suara lebih dari 60%, sedangkan Megawati-Prabowo hanya mendapat 32 juta suara atau setara 26,79% saja. 

Saat itu, dua pasangan capres-cawapres yang kalah mengajukan keberatan atas hasil Pilpres 2009 ke Mahkamah Konstitusi. Prabowo mengatakan bahwa di seluruh Indonesia terjadi persoalan DPT (Daftar Pemilih tetap) hingga banyak dugaan kecurangan. Meski begitu, MK tetap memutuskan SBY-Boediono terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selama lima tahun mendatang.

Setelah masa jabatan berakhir, SBY tak lagi bisa mencalonkan diri sebagai capres di Pilpres 2014 karena kekuasaan presiden dibatasi hanya dua periode setelah reformasi. SBY pun membawa Demokrat sebagai partai netral saat itu.

Pada 19 Mei 2014, Prabowo dan Hatta Rajasa yang bertarung di Pilpres 2014, ternyata sempat menawarkan koalisi ke Demokrat. Prabowo saat itu terlihat optimistis dengan potensi bergabungnya Demokrat ke koalisi, meski akhirnya tak pernah terealisasi.

Demokrat hanya masuk sebagai partai pendukung, sementara partai pengusung Prabowo-Hatta adalah Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan PBB. Setelah Pilpres 2014, Demokrat kerap dianggap sebagai partai netral.

Jelang Pilpres 2019, SBY dan Prabowo menjajaki peluang koalisi. Tercatat, pada 24 Juli 2018, keduanya bertemu di rumah SBY di Mega Kuningan. Pertemuan selanjutnya terjadi pada 30 Juli 2018, SBY menyambangi kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, di mana pembicaraan masih seputar potensi kesepakatan melaksanakan kerja sama politik yang tentunya akan terwujud dalam koalisi.

Meski akhirnya SBY dan Demokrat memutuskan bergabung ke koalisi Prabowo-Sandiaga Uno, namun hubungan yang terbangun tetap saja tak mulus. BPN sempat menganggap SBY setengah hati dalam memberikan dukungan kepada Prabowo-Sandiaga Uno lantaran jarang muncul saat kampanye.

SBY sendiri sempat menyurati tiga petinggi Partai Demokrat terkait gelaran kampanye akbar capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu, 7 April 2019. SBY berbicara soal ketidaklaziman di kampanye itu dan cenderung eksklusif.

Pernyataan itu disampaikan SBY dalam surat yang ditujukan ke Ketua Wanhor PD Amir Syamsuddin, Waketum PD Syarief Hasan dan Sekjen PD Hinca Pandjaitan. Dalam surat yang tersebar melalui grup WhatsApp itu, SBY juga meminta kepada Amir Syamsuddin, Syarief Hasan dan Hinca Panjaitan agar dapat memberikan saran kepada Prabowo mengenai beberapa hal.

Beberapa hal tersebut di antaranya adalah memastikan penyelenggaraan kampanye nasional senantiasa mencerminkan "inclusiveness", dengan sasanti "Indonesia Untuk Semua", juga mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan, mencerminkan persatuan "unity in diversity". Selain itu, ada juga ajakan mencegah adanya "show of force" identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuasa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrim.

"Sore hari ini, Sabtu, tanggal 6 April 2019 saya menerima berita dari tanah air tentang set up, run down, dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif," kata SBY dalam surat tersebut.  "Malam hari ini, saya mendapat kepastian bahwa informasi yang didapat dari pihak lingkaran dalam Bapak Prabowo, berita yang saya dengar itu mengandung kebenaran.”

Sementara itu, gelagat hubungan yang tak baik antara BPN dengan Demokrat juga semakin jelas terlihat ketika hasil quick count atau hitung cepat diketahui usai pencoblosan pada 17 April lalu. Saat Prabowo tak terima, Demokrat melalui Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) justru menyarankan Prabowo untuk menunggu hasil penghitungan resmi Pilpres 2019 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Meski begitu, Prabowo tetap pada pendiriannya untuk menolak hasil Pilpres 2019. Selain itu, Demokrat juga menyarankan: jika ada kecurangan di Pilpres 2019, harus diselesaikan melalui cara-cara konstitusional lewat Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut AHY, Demokrat menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi.

Isu-isu panas lain yang membuat hubungan Demokrat dan BPN kian memanas adalah jenderal kardus, setan gundul, fitnah terhadap Ani Yudhoyono yang dinilai berpura-pura sakit, hingga AHY bertemu Jokowi.

Puncaknya, SBY menginstruksikan kepada seluruh pengurus partai dan kadernya agar tidak terlibat segala kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan harus menghormati hukum. Instruksi itu disampaikan SBY melalui surat yang ditujukan kepada Sekjen, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan dan Waketum Demokrat Syarief Hasan serta ditembuskan kepada Komandan Kogasma Demokrat. 

Related Article