Nol Kematian dan Melonggarkan Lockdown, Apa Rahasia Vietnam?

Pemerintah Vietnam secara resmi melonggarkan lockdown pada Kamis (23/2), setelah negara tersebut mencatat tidak ada penambahan kasus positif selama 8 hari beruntun. Vietnam berbatasan langsung dengan Cina, tetapi pemerintahnya sanggup mengurung COVID-19 hanya dengan 268 kasus positif dan tanpa kematian.

Di beberapa wilayah, termasuk ibu kota Hanoi, masyarakat sudah dapat beraktivitas seperti sedia kala. Namun, Perdana Menteri Nguyễn Xuân Phúc mengatakan masyarakat Vietnam harus menerapkan perilaku "new normal." Ia mengimbau masyarakat agar tetap mengenakan masker di tempat umum serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Beberapa kegiatan bisnis yang dinilai tidak "esensial" akan tetap ditutup.

"Sementara mencegah dan memerangi pandemi dengan [menerapkan] jarak sosial yang ketat, kita harus tetap memastikan perdagangan barang, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sosial ekonomi," kata Phúc dalam pertemuan komite pengarah.

Menurut Phuc, saat ini tidak ada lagi provinsi di Vietnam yang tergolong "sangat rentan" terhadap pandemi COVID-19. Vietnam menuai pujian dari dunia internasional karena dapat menangani penyebaran pandemi secara efektif walaupun tak sekaya Korea Selatan dan Taiwan.

Apa yang Dapat Dipelajari Indonesia?

Strategi Vietnam menggunakan kombinasi antara penanganan dini, karantina massal, pelacakan kontak yang ketat, serta pengujian masif secara cepat untuk membatasi penyebaran penularan COVID-19 lebih luas.

Vietnam adalah negara dengan rasio tes terbesar terhadap kasus positif COVID-19 di dunia. Menurut data yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Vietnam, mereka telah melakukan 180.067 tes hingga hari Rabu (22/4). Ini setara dengan 706 tes untuk setiap kasus positif.  Diikuti oleh Taiwan yang telah melakukan 136 tes untuk setiap kasus, dan New Zealand yang telah melakukan 91 tes untuk setiap kasus.

Sehari setelah dua kasus pertama terdeteksi di Vietnam pada 23 Januari, pemerintah segera menghentikan aktivitas penerbangan ke Wuhan, Cina, yang dianggap sebagai episentrum penyebaran COVID-19. Beberapa hari kemudian, Vietnam menutup perbatasannya dengan Cina yang terbentang sepanjang 1.400 kilometer untuk segala kepentingan, kecuali bisnis dan perjalanan yang bersifat darurat. Pada Maret, Vietnam mewajibkan penggunaan masker di tempat umum secara nasional

Vietnam mengerahkan militer untuk mengawasi masyarakat secara ketat demi memerangi penyebaran pandemi. Dan yang tak terduga: para hacker dianggap berkontribusi terhadap kecakapan Vietnam menangani COVID-19. Mereka meretas informasi dari Cina untuk memperoleh berbagai informasi tentang COVID-19.

Perusahaan keamanan siber Amerika Serikat FireEye mengungkapkan bahwa peretas yang didukung negara berusaha untuk membobol informasi di pusat penangan Beijing untuk memerangi wabah COVID-19. Kelompok peretas yang dikenal sebagai APT32 dipercaya oleh FireEye beroperasi atas nama pemerintah Vietnam.

"Setidaknya dari Januari hingga April, tersangka aktor APT32 Vietnam melakukan tindakan intrusi terhadap Cina, yang diyakini oleh Mandiant Threat Intelligence, dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang krisis COVID-19," kata pihak FireEye kepada Telegraph.

Meski informasi yang dihimpun oleh peretas masih misterius, keterlibatan itu menunjukkan bahwa Vietnam menyadari COVID-19 adalah masalah serius sejak awal.

“Serangan-serangan ini menunjukkan bahwa virus tersebut telah menjadi prioritas intelijen--semua pihak mengerahkan segala yang mereka miliki, dan APT32 adalah apa yang dimiliki Vietnam,” kata Ben Read, manajer senior untuk analisis di unit ancaman intelijen Mandiant FireEye.

Keseriusan Vietnam menghadapi pandemi COVID-19 juga dapat dilihat dari kewaspadaan mereka terhadap ancaman gelombang kedua. Pada 6 April lalu, PM Nguyễn Xuân Phúc telah meminta persiapan skenario pencegahan hingga 15 April untuk gelombang kedua wabah tersebut.

Setelah mengapresiasi jerih payah tentara, tenaga medis, dan pasukan keamanan publik sebagai pekerja garis depan, Phúc memperingatkan: pandemi masih tetap menjadi ancaman yang berbahaya dan dapat pecah lagi kapan saja. Oleh sebab itu, pemerintah pusat maupun daerah, kementerian, serta lembaga-lembaga harus terus menerapkan protokol pandemi secara lebih ketat.

Related Article