Meninjau Pernyataan ‘Berantem’ dari Pidato Jokowi

“Jangan membangun permusuhan, jangan membangun ujaran-ujaran kebencian, jangan membangun fitnah-fitnah. Tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang lain, tapi kalau diajak berantem juga berani. Tapi jangan ngajak, lho. Saya bilang tadi tolong digarisbawahi, jangan ngajak. Kalau diajak, tidak boleh takut.”

Begitulah arahan Presiden Joko Widodo kepada para relawan pendukungnya untuk Pilpres 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada Sabtu (4/8/2018). Sebenarnya tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi, hanya saja pernyataan tersebut sudah kadung menggelinding liar ke publik sehingga menimbulkan berbagai opini miring.

Terutama soal diksi ‘berantem’ yang dikatakan Jokowi. Salah satu opini miring yang muncul yaitu bahwa diksi itu bisa mengarah kepada provokasi. Opini itu pun diangkat ke ranah media karena objek opini tersebut adalah orang yang notabene penting, seorang presiden.

Irreversible

Pada prinsipnya, komunikasi itu bersifat irreversible. Dalam tinjauan ilmu komunikasi, hal ini berarti segala pesan yang disampaikan dari komunikan (penyampai pesan) tidak akan bisa dikendalikan setelah ia diterima oleh audiens. Pun, ia tidak bisa sepenuhnya ditarik sehingga keadaan kembali sebagaimana sebelum komunikan menyampaikan pesan tersebut.

Contoh kasus paling sederhana adalah pernyataan Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin yang belum lama menyatakan bahwa PKS membuka opsi abstain dalam Pilpres 2019 jika kadernya tidak dipilih sebagai calon wakil presiden. Walaupun kemudian pernyataan ini diklarifikasi sebagai pernyataan pribadi, komunikasinya di awal kepada publik sudah terlanjur dianggap sebagai pernyataan resmi PKS yang tampak kecewa dengan Prabowo karena berpotensi tidak memilih cawapres dari kadernya.

Dalam kasus Jokowi pun tidak jauh berbeda seperti itu. Meskipun kemudian para jubir Jokowi, baik dari dalam istana maupun dari pihak partai pendukungnya, ramai-ramai mengklarifikasi dan menerjemahkan pernyataan Presiden Indonesia ke-7 tersebut, keadaan tidak akan bisa berubah seperti sebelum pernyataan itu dilontarkan.

Pernyataan Jokowi di Bogor adalah satu hal. Sedangkan klarifikasi dari para jubirnya adalah hal lain yang tidak akan bisa sepenuhnya mengendalikan (menerjemahkan/menarik kembali) hal pertama yang diungkap oleh Jokowi ke publik.

Tinjauan Filsafat Bahasa

Salah satu pandangan terkenal filsafat bahasa soal komunikasi adalah ketika seseorang mengatakan sesuatu, maka ia telah melakukan sesuatu (by/in saying something we are doing something). Anggapan ini dikemukakan oleh filsuf bahasa kenamaan Inggris, John Langshaw Austin, dalam bukunya How To Do Things With Words (1962: 12).

Austin beranggapan tidak ada sesuatu yang salah atau benar dalam sebuah ungkapan seseorang. Justru yang ada adalah apakah ungkapan itu layak (happy) atau tidak layak (unhappy) untuk dipercaya. Dikatakan layak bilamana ungkapan tersebut sejalan dengan tindakannya, sedangkan dikatakan tidak layak bilamana sebaliknya.

Ungkapan Jokowi, sebagai orang penting, kepada relawannya tentu mesti digarisbawahi sebagai sesuatu yang layak (happy). Masa seorang presiden tidak berkomitmen dengan perkataannya sendiri? Soal komitmen ini tentu akan memengaruhi kredibilitas dan moralitasnya sebagai presiden. Menurut Austin, perkataan kita itu adalah tulang (yang ada pada) diri kita (1962:10).

Selain itu, Austin menegaskan setiap ungkapan setidaknya menghasilkan tiga elemen yaitu: locution (apa yang dikatakan), illocution (apa yang dimaksud), dan perlocution (apa yang menjadi konsekuensi perkataan tersebut).

Perkataan Jokowi jelas mengandung locution yang dapat terdengar atau terbaca pesannya sesuai dengan kutipan letterlijk (harafiah) di atas. Adapun elemen illocution mungkin baru jelas tampak setelah adanya klarifikasi, misal salah satunya, dari jubir Johan Budi yang mengatakan kalau ‘berantem’ merupakan kiasan yang tidak boleh diartikan secara fisik.

Sedangkan yang terakhir, elemen perlocution bisa menghasilkan lebih dari satu konsekuensi atas pernyataan ‘berantem’ Jokowi. Hal ini bergantung pada tiap-tiap audiens yang menerima pernyataan tersebut.

Ada orang yang mungkin beranggapan kalau pernyataan Jokowi adalah provokasi. Bisa juga sebenarnya kalau pernyataan Jokowi dibaca sebagai penyematan semangat militansi terhadap kader-kadernya untuk bertarung dalam pilpres 2019. Semua anggapan/tafsiran yang muncul, sebagai sebuah konsekuensi perkataan Jokowi, kembali kepada publik sebagai penerima pesan.

Ketiga elemen inilah yang mesti diperhatikan oleh Presiden Jokowi ketika melontarkan pernyataan di depan publik. Tidak masalah apa yang menjadi locution atau ilocution dari setiap pernyataan tersebut. Akan tetapi, sebagai presiden yang patut mengayomi seluruh rakyat Indonesia, pernyataan Jokowi harus dipilih dan dipilah agar tidak menimbulkan perlocution yang negatif.

Agaton Kenshanahan adalah alumnus Universitas Padjajaran, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Hubungan Internasional.