Lebih dari 30 Warga Palestina Tewas dalam Serangan Roket Israel, AS Diminta Tegas

Lebih dari 30 warga Gaza, Palestina, tewas akibat serangan roket Israel ke kawasan tersebut sejak Selasa (11/5/2021). Dari total jumlah korban jiwa itu, hampir separuhnya adalah anak-anak. Amerika, sebagai mitra-utama Israel, diminta untuk bersikap tegas dalam menghentikan kebrutalan mitranya

Mengutip Al-Jazeera, Yara Asi, seorang rekan non-residen di Arab Center Washington DC, dan seorang sarjana pascadoktoral di University of Central Florida, mengatakan bahwa ketegasan Amerika penting dalam menurunkan eskalasi tekanan Israel atas Palestina. Soalnya, tidak ada aktor eksternal yang lebih intim di luar Israel dan Palestina selain Amerika Serikat.

“Ini telah terjadi selama beberapa dekade dan terus berlanjut,” kata Yara.

Baca juga: Eskalasi Tekanan Israel Terhadap Palestina, Ini yang Perlu Kamu Tahu | Asumsi

Urutan bawah Prioritas AS

Presiden AS Joe Biden pernah menyebut kalau persoalan Palestina-Israel berada di urutan bawah dalam daftar prioritas, terutama di tengah urusan dalam dan luar negeri AS lain yang dinilai lebih mendesak. Tetapi, toh, AS masih menyalurkan 3,8 miliar dollar AS setiap tahun untuk bantuan militer ke Israel dan memberikan perlindungan diplomatik serta politik kepada negara zionis itu. Aksi ini, dinilai Yara, menjadi bentuk dukungan AS pada apa yang terjadi di Palestina hari ini.

“Di satu sisi, AS mendukung semua yang terjadi,” ucap dia.

Serangan Israel atas Palestina yang makin brutal, hingga menewaskan anak-anak pun dinilai sebagai kegagalan Biden memenuhi janjinya. Sebelumnya, Biden berjanji untuk mengambil pendekatan berbasis HAM terhadap kebijakan luar negeri AS.

Phyllis Bennis, seorang analis di Institute for Policy Studies yang berbasis di AS, mengatakan bahwa selama AS tidak siap untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas apa yang mereka lakukan di Palestina, maka pernyataan apa pun dari pemerintahan Biden tentang kekerasan yang sedang berlangsung tidak akan menyebabkan de-eskalasi.

“Apa yang tidak kami lihat adalah komitmen nyata terhadap hak asasi manusia dan tentunya dalam kasus ini, tidak ada kesediaan untuk menggunakan modal politik,” kata Bennis kepada Al Jazeera dalam sebuah wawancara.

Pembelaan Israel

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, Hamas dan Jihad Islam Palestina akan membayar harga yang sangat mahal untuk permusuhan mereka, Selasa (11/5/2021). Ini mengacu pada tembakan rudal Hamas ke Israel. Melansir Aljazeera, tiga orang Israel tewas oleh serangan Hamas.

Baca juga: Jangan Ada yang Tertinggal: Pidato Presiden Jokowi di Sidang Umum PBB | Asumsi

Pada hari Selasa, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price menyerukan pengekangan dan ketenangan. Namun pernyataan Price bersayap. Menurutnya, Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri dan menanggapi serangan roket. “Begitu pula rakyat Palestina juga memiliki hak atas keselamatan dan keamanan, seperti halnya Israel,” ucap Price.

Namun, tak ada asap bila tak ada api. Perlawanan Palestina atas Israel dalam beberapa pekan terakhir terjadi karena ketegangan yang memuncak atas pemindahan paksa beberapa keluarga Palestina dari Sheikh Jarrah, lingkungan Palestina di Yerusalem Timur yang dicaplok oleh pemukim Yahudi. Upaya Israel untuk menghapus pemukim Arab di area tersebut sudah terjadi selama beberapa dekade.

Situasi meningkat ketika polisi Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa di Kota Tua Yerusalem – situs tersuci ketiga dalam Islam – dan melukai ratusan jemaah Palestina yang sedang beribadah Ramadan. Dilaporkan lebih dari 300 jemaah terluka.

Menanggapi ini, protes pecah di seluruh wilayah pendudukan dan di dalam Israel. Faksi Palestina Hamas, yang berkuasa di sekitar Gaza, menjawab rentetan serangan di Yerusalem dengan meluncurkan roket ke Israel.

Price juga dikritik oleh sejumlah analis karena pernyatannya yang mendesak pejabat Israel dan Palestina untuk bertindak tegas mengurangi ketegangan dan menghentikan kekerasan. Pernyataan ini tidak tepat karena wilayah Yerusalem Timur yang jadi titik api telah diduduki oleh Israel pada 1967 dan dicaplok sepihak pada 1980.

Para pendukung hak-hak Palestina juga mengecam Price karena gagal mengatakan bahwa warga Palestina memiliki hak untuk membela diri ketika didesak oleh wartawan selama pengarahan Departemen Luar Negeri pada hari Senin. Setelah diskusi bolak-balik, Price akhirnya berkata: “Saya tidak dalam posisi untuk memperdebatkan legalitas dari atas sini. Pesan kami adalah penurunan ketegangan.”

Sementara itu, para pendukung Palestina melakukan protes di luar Departemen Luar Negeri AS di Washington DC, pada Selasa (11/5/2021) sore waktu setempat, untuk menuntut pemerintah Biden mencegah pengusiran paksa keluarga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem Timur.

Laura Albast, anggota Palestinian Youth Movement, salah satu kelompok yang terlibat dalam demonstrasi, mengatakan, sebuah petisi dengan lebih dari 200.000 tanda tangan telah dikirim ke Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Petisi itu mendesak AS untuk menghentikan pemindahan paksa.

“Kami mengirim miliaran dolar uang pembayar pajak ke Israel untuk mendanai militer. Tapi mengapa Israel menjadi pengecualian dalam hal pelanggaran hak asasi manusia?” kata Albast

Khaled Elgindy, direktur program dari Palestine and Palestinian-Israeli Affairs di Middle East Institute, sebuah lembaga pemikir di Washington DC, mengatakan, sangat penting bagi pemerintahan Biden segera turun tangan mencegah lebih banyak kekerasan di Gaza. Bila tidak, situasinya dapat berubah menjadi pengulangan serangan militer Israel atas wilayah Palestina yang mengerikan di masa lalu.

“Seperti yang terjadi pada tahun 2014, yang menewaskan lebih dari 2.000 warga Palestina. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintahan ini untuk melakukan segala yang dapat dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi. Dan itu berarti mengerem Israel,” kata Elgindy.