Kinerja Pemerintahan Jokowi di Bidang Pendidikan, Bagaimana Janji dan Capaiannya?

Salah satu topik yang akan dibicarakan pada debat pilpres ke-3 adalah mengenai pendidikan. Debat Pilpres Jilid 3 ini hanya akan diikuti oleh para calon wakil presiden, Ma’ruf Amin dari kubu 01 dan Sandiaga Salahuddin Uno dari kubu 02. Debat ini sendiri akan diadakan pada Minggu, 17 Maret 2019 besok di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta.

Kalau kita kembali pada Pilpres 2014, Joko Widodo (Jokowi) sebagai pasangan Ma’ruf Amin sekaligus petahana dalam pertarungan Pilpres 2019 ini sempat memegang beberapa janji di bidang pendidikan. Bersama calon wakilnya saat itu, Jusuf Kalla (JK), mereka berhasil menang karena salah satu program yang cukup menarik mereka di bidang pendidikan. Adalah pemberlakukan subsidi penuh untuk anak-anak hingga tingkat SMA yang menjadi programnya. Janji itu mereka tunjukkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Selain subsidi, untuk urusan pendidikan, Jokowi-JK juga sempat berjanji untuk menghapus aturan tentang Ujian Nasional (UN). Sebab sistem UN sebelumnya memang dijadikan satu-satunya patokan tunggal untuk mengukur keberhasilan pendidikan. Ditambah perumusan kurikulum baru berbasis budi pekerti, program-program untuk dunia pendidikan ini memang berhasil mengumpulkan simpati warga.

Jokowi-JK kemudian merumuskan sejumlah misi yang terkait dengan persoalan pendidikan. Hal itu tercantum dalam dokumen Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla 2014. Agenda kebijakan pendidikan Jokowi-JK ini juga terumuskan secara lebih jelas terangkum dalam ringkasan agenda pemerintahan Jokowi-JK yang disingkat sebagai Nawa Cita;

Butir 5, “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program ‘Indonesia Pintar’ dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.”

Baca Juga: Kematian Santri Akibat Kekerasan dan RUU Pesantren yang Tak Kunjung Disahkan

Butir 6, “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional [dengan] membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah, politeknik dan SMK-SMK dengan sarana dan prasarana berteknologi maju.”

Butir 8, “Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kurikulum pendidikan nasional.”

Lalu, bagaimana realisasi janji-jani tersebut?

Capaian Kinerja Pemerintahan Jokowi di Bidang Pendidikan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sempat memaparkan pencapaian kinerja selama empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Menristekdikti Mohamad Nasir membenarkan, bahwa dalam empat tahun anggaran dialokasikan memang untuk kebutuhan beasiswa di pendidikan tingkat tinggi. Dia menyatakan adanya peningkatan jumlah penerima beasiswa Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (BIDIKMISI).

“Ada peningkatan terus menerus dari tahun ke tahun, yakni 2014-2018 alokasi bagi penerima beasiswa,” ujar Nasir dalam konferensi pers di Gedung Kemenristekdikti, Jakarta, Jumat, 26 Oktober 2018 lalu.

Baca Juga: “Kartu Sakti” Jokowi Berikan Gaji Bagi Pengangguran, Gimana Anggarannya?

Secara rinci, penerima bidik misi pada tahun 2014 sebanyak 196.408 mahasiswa. Tahun berikutnya yaitu 2015 bertambah menjadi 258.015 mahasiswa. Kemudian di 2016 ada 305.205 mahasiswa. Sementara tahun 2017 sebanyak 339.348 mahasiswa.

“Adapun untuk tahun 2018, hingga kuartal III-2018 sudah sebanyak 302.764 mahasiswa yang menerima. Ini dari target yang ditetapkan sebanyak 368.961 mahasiswa,” ungkapnya.

Sementara untuk, beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Papua dan 3T (daerah tertinggal, terdepan dan terluar) pada tahun 2014 tercatat 1.673 mahasiswa, 2015 sebanyak 2.151 mahasiswa, 2016 sebanyak 2.746 mahasiswa, serta di 2018 sebanyak 3.468 mahasiswa. Adapun untuk di tahun 2018, hingga kuartal III penerima sebanyak 4.715 mahasiswa dari target sebanyak 5.437 penerima.

Meski begitu, anggaran untuk Kemenristekdikti masih jauh di bawah Kementerian Pertahanan, PUPR, Agama, Kesehatan, Perhubungan, dan Sosial. Adapun untuk alokasi dana pendidikan dlaam APBN 2018 diberikan sebanyak Rp444,1 triliun atau sebanyak 20% dari total anggaran belanja. Sebanyak 149,7 triliun untuk pusat, untuk transfer ke daerah sebesar Rp 279,5 triliun, serta Rp15 triliun untuk pembiayaan.

Kritik Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan

Selama kepemimpinan Jokowi-JK, ada beberapa kebijakan di bidang pendidikan yang mendapatkan kritikan dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Setidaknya ada tiga kebijakan yang menjadi sorotan, yaitu sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan zonasi, kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), serta kebijakan Kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriawan Salim menuturkan, kebijakan sistem PPDB online dengan zonasi menuai banyak masalah, terutama di daerah kabupaten/kota yang minim sekolah negerinya. Satriawan mengatakan, akibat sistem PPDB online dengan zonasi, banyak anak di Gresik yang tidak bisa bersekolah di sekolah negeri.

Kemudian kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) yang dilahirkan dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 juga tak luput dari catatan kritis FSGI. Menurut Satriawan, kebijakan PPK ini sulit diimplementasikan oleh para guru. Dari pantauannya, hampir di seluruh skeolah unggulan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat saja, tak mampu membagikan rapor sesuai jadwal yang ditetapkan.

Sedangkan untuk kebijakan Kurikulum 2013 untuk SMK, ada dampak berupa perubahan kode mata pelajaran. Di mana hal itu mengakibatkan kacaunya penerimaan Tunjang Profesi Pendidik (TPP). Contohnya, kata Satriawan, di Tasikmalaya banyak guru dan Kepala Sekolah SMK hanya mendapat satu bulan TPP, yang harusnya mendapat enam bulan TPP.

Kini Jokowi kembali maju sebagai calon presiden. Beberapa janji Jokowi di Pemilu sebelumnya memang sudah ada yang terlaksana, namun tentunya masih ada pula yang perlu dievaluasi. Hal inilah yang pastinya menjadi bahan untuk debat calon wakil presiden 17 Maret 2019 nanti.