Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Surabaya Berselisih tentang Mobil PCR

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berpolemik terkait penanganan pandemi COVID-19.

Persoalan ini bermula ketika video Risma marah-marah kepada seseorang melalui telepon beredar di internet pada Jumat (29/5).

Belakangan, diketahui aksinya tersebut disebabkan ia merasa pihak pemerintah Jawa Timur “menyerobot” mobil tes Polymerase Chain Reaction (PCR) COVID-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menurutnya diperuntukkan bagi Surabaya. Dia bahkan merasa upayanya disabotase.

Di sisi lain, Ketua Rumpun Logistik Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur mengklaim tidak ada pengalihan. Menurutnya, sejak awal mobil tersebut tidak ditujukan untuk Surabaya, melainkan Tulungagung dan Lamongan.

Sedangkan menurut Khofifah, dua mobil tes PCR bantuan BNPB itu memang dihibahkan untuk Provinsi Jawa Timur. Ia mengungkapkan bahwa Surabaya sudah mendapat dua unit mobil serupa dari Badan Intelijen Negara (BIN).

“Kalau yang ke Lamongan memang jadwalnya begitu. Sudah dua hari di Surabaya. Dan empat lab juga sudah di Surabaya. Mobil BIN juga di Surabaya. Sangat cukup. Yang lain jauh dari lab, sama urgent-nya,” kata Khofifah kepada Tempo.

Perselisihan dua pejabat ini bukan kali pertama. Sebelum ini, keduanya pernah cekcok gara-gara Khofifah menilai Risma tidak becus menanggulangi penyebaran COVID-19 yang terjadi di pabrik PT H.M Sampoerna, Surabaya. Ia menganggap Pemkot Surabaya lamban dalam merespons penyebaran wabah di antara karyawan pabrik PT. H.M Sampoerna tersebut.

Pengamat komunikasi politik Universitas Airlangga Suko Widodo menilai perselisihan Risma-Khofifah bukanlah urusan yang layak menjadi konsumsi publik. Menurutnya, pemimpin seharusnya mempunyai etika untuk tidak berkeluh kesah kepada rakyat tentang masalah yang dihadapinya saat menyelesaikan persoalan tertentu.

“Komunikasi yang sifatnya emosional kurang tepat digunakan dalam menghadapi permasalahan. Karena enggak semua pesan-pesan oleh pejabat negara itu semua harus dilempar ke publik,” kata Suko kepada CNNIndonesia.com

“Rakyat sedang membutuhkan pertolongan, jadi perkara kesulitan-kesulitan pemimpin harusnya enggak perlu disampaikan ke publik. Rakyat butuh hasil nyatanya saja,” tambahnya.

Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi setelah DKI Jakarta dengan jumlah positif sebanyak 5.135 orang, dengan jumlah korban meninggal sebanyak 418 dan sembuh sebanyak 699 orang. Kota dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi, terdapat di Surabaya, sebanyak 2748 kasus.