Dari Setan Gundul Hingga People Power, Warganet Urun Pendapat di Media Sosial

Sebagian besar warganet di Indonesia tampaknya masih tak lelah memperbincangkan politik pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Selama sepekan terakhir, dari Minggu, (5/5) sampai Minggu, (12/5), berbagai topik seputar hasil pesta demokrasi masih ramai menjadi sorotan. Media sosial seperti Twitter pun dipenuhi istilah-istilah unik, seperti “setan gundul,” yang pertama kali dicuitkan politisi Partai Demokrat Andi Arief, dan juga "people power," yang dipopulerkan oleh mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amien Rais.

Di luar perseteruan politik, ada juga isu-isu hangat yang menarik perhatian banyak orang dan bahkan jadi perdebatan. Apa saja itu? Berikut adalah rangkuman sejumlah topik yang populer di media sosial selama sepekan terakhir.

Setan Gundul

Istilah “setan gundul” muncul pertama kali dari kicauan politisi Partai Demokrat Andi Arief di Twitter, Senin, (6/5). Andi berkicau soal “setan gundul” yang ia anggap menjadi pemberi informasi sesat ke calon presiden Prabowo Subianto soal kemenangan dengan angka 62 persen di Pemilu 2019. Selain perkara angka, pembahasan soal setan gundul pun ramai jadi sorotan. 

Dalam cuitannya yang pertama pada Minggu, (5/5), Andi menyebut Partai Demokrat sebetulnya ingin menyelamatkan Prabowo dari kesesatan informasi yang menyatakan bahwa capres nomor urut 02 itu menang dengan angka 62 persen. Namun, dalam cuitan-cuitan berikutnya, Wasekjen Partai Demokrat itu menyebut ada "setan gundul" yang menjadi dalang dari informasi yang ia nilai sesat tersebut.

Andi mengatakan, sosok "setan gundul" itulah yang membuat gaduh dan memberikan masukan ke Prabowo bahwa paslon 02 sudah menang di Pemilu 2019. 

 

Aksi People Power

Istilah “people power” sebenarnya sudah muncul dua minggu sebelum hari pencoblosan di Pemilu 2019. Ucapan ini keluar dari mulut mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amien Rais, saat menggelar Aksi 313 di kompleks Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu, (31/3).

Saat itu, Amien menyerukan upaya mobilisasi massa jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan kecurangan pada Pemilu 2019. "Kalau sampai nanti terjadi kecurangan, sifatnya terukur, sistematis dan masif, ada bukti, itu kami enggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi), enggak ada gunanya, tapi kami langsung people power," kata Amien Rais. 

Istilah tersebut diangkat kembali oleh advokat sekaligus tokoh 212, Eggi Sudjana, pasca Pemilu 2019. Saat berorasi di depan kediaman Prabowo, (17/4) malam, ia menyerukan perlunya people power karena adanya dugaan kecurangan di Pemilu 2019 yang menyebabkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kalah dalam quick count atau hitung cepat.

Aksi “people power” pun akhirnya digelar pada Kamis, (9/5), di depan Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, meski dengan jumlah massa yang tak banyak. "Ini bukti nyata people power. Walaupun belum banyak, [tapi] inilah bentuk people power yang sesungguhnya, bukan people power untuk makar, takbir," kata Eggi saat berorasi. 

Hal ini akhirnya ramai diperbincangkan di Twitter. Warganet pendukung pasangan capres 01, 02, dan bahkan yang mengaku netral, ikut berkicau dengan versinya masing-masing.

Humor Rutin Bulan Puasa

Bulan suci Ramadan adalah ajang bagi warganet untuk melepas penat dengan berkelakar. Sejumlah candaan lawas yang dipopulerkan lewat tagar #JokePuasaLawas cukup bisa membantu melewati waktu berpuasa hingga tidak terasa. Meski banyak yang diulang dari tahun ke tahun, tapi humor-humor tersebut selalu saja lucu. 

 

Tentang Donasi Biaya Kuliah

Beberapa hari ini, lini masa Twitter ramai dengan perdebatan pro dan kontra soal membantu biaya kuliah seseorang. Awalnya, Gustika Jusuf Hatta lewat akun Twitter-nya @Gustika mengunggah tautan pengumpulan dana di kitabisa.com untuk temannya yang bernama Kay Jessica. Kay tengah dibelit masalah keuangan dan tidak bisa melunasi biaya kuliah S2 di Universitas Oxford, Inggris. 

“Kay terancam tidak selesai kuliah jika tidak segera membayar uang sekolahnya. Saya kenal baik dengan Kay, & ini merupakan pilihan terakhirnya dengan tenggat yang ada,” kicau Gustika, Kamis, (9/5).

Dalam tautan donasi https://www.kitabisa.com/bantukaygelaroxford, Kay dengan rinci bercerita tentang cita-citanya untuk meraih gelar hukum dari Universitas Oxford. Ia juga menyebut segala opsi yang telah diusahakan, dari mulai beasiswa parsial hingga menjalani sejumlah pekerjaan paruh waktu. Kondisi ayahnya yang sedang sakit keras pun akhirnya memaksa Kay untuk membuka crowdfunding

Tak dinyana, usaha penggalangan dana ini justru ramai didiskusikan. Warganet pun terbelah, ada yang pro dan kontra. Banyak yang berempati kepada Kay dan memberinya semangat agar bisa menuntaskan studinya. Namun, tak sedikit pula yang menyebut bahwa cara Kay mencari dana untuk membayar kuliah lewat donasi dianggap tak etis.

Hingga berita diturunkan, Kay telah berhasil mengumpulkan dana sejumlah Rp181,734,969. Ini melebihi target awal Kay, yaitu Rp178,576,669. Dalam tautan di kitabisa.com tersebut, Kay berjanji akan menjadi akademisi yang bisa berkontribusi untuk ilmu Hukum Internasional di kampus lamanya, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan juga Indonesia. 

 

Penolakan Pembangunan Pura di Bekasi

Warganet juga ramai membicarakan soal penolakan pembangunan rumah ibadah umat Hindu di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, sejak Selasa, (7/5). Rencananya, pura tersebut akan dibangun di sebuah lokasi hasil hibah dari tokoh Hindu yang sudah wafat, Anak Agung Oka Darmawan. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bekasi menyatakan, ada sekitar 7000 pemeluk agama Hindu di wilayah tersebut yang harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk mencapai pura terdekat. 

Menurut pemimpin demo penolakan, Haji Akbar Kemal, rencana pembangunan pura tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006. ADalam wawancaranya dengan BBC Indonesia, Akbar menyebut bahwa rencana pembangunan rumah ibadah harus disertai minimal 90 nama umat agama terkait dan juga persetujuan dari sedikitnya 60 warga lokal. Akbar berkata bahwa persyaratan ini tidak dipenuhi PHDI. 

PHDI telah menyanggah pernyataan dari Akbar dan bersikeras mereka telah memenuhi seluruh persyaratan. Pengurus PHDI wilayah Bekasi, I Made Pande Cakra, justru menyebut kelompok penolak pura bukan berasal dari warga kabupaten setempat. 

Aksi penolakan ini memicu kekesalan warganet yang merasakan adanya pelanggaran hak asasi manusia atas kebebasan beragama. Kisruh soal penolakan pura ini tentu menjadi desakan bagi pemerintah untuk memfasilitasi perbedaan pendapat ini. Selain itu, pemerintah juga harus menilai ulang regulasi pembangunan rumah ibadah di tanah air yang selama ini kerap memicu gesekan antara mayoritas dan minoritas.

 

Related Article