Kasus COVID-19 Indonesia Capai 2 Juta, Lockdown Bisa Jadi Solusi Darurat

Kasus COVID-19 di Indonesia kini menyentuh 2 juta kasus. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terjadi lonjakan kasus terkonfirmasi positif hingga 147.228 per hari ini, Senin (21/6/2021). Sementara, tercatat 294 orang meninggal dunia sehingga total kasus kematian sebanyak 54.956. Kemudian, tercatat ada 9.233 kasus sembuh dalam 24 jam dan total akumulasi secara keseluruhan mencapai 1.801.761.

DKI Jakarta masih mencatatkan rekor penambahan kasus kematian tertinggi. Data BNPB menyebut terjadi penambahan 74 kasus hari ini. Dengan demikian, jumlah kematian akibat COVID-19 di DKI Jakarta mencapai 7.842 kasus. Kemudian, disusul oleh Jawa Timur 50 kasus, Jawa Tengah 38 kasus, Jawa Barat 28 kasus, dan Lampung 18 kasus.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Provinsi Jawa Barat menambah 2.400 tempat tidur di rumah sakit untuk penanganan pasien COVID-19 sebagai antisipasi jika terjadi lonjakan pasien positif.

“Sekarang di 382 rumah sakit di Jabar sedang mengalami lonjakan jumlah pasien, bahkan tempat tidur untuk COVID-19 sudah mendekati 100 persen,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dilansir Antara.

Ridwan menyebut tidak semua rumah sakit mengalami lonjakan pasien. Ia mencontohkan dari 500 tempat tidur, untuk COVID-nya 20 persen atau 100 tempat tidur. 

“Kalau 100 ini terpakai semua, baru 100 persen. Jadi, bukan 100 persen dari 500,” katanya.

Sedangkan Pemrov DKI Jakarta melalui Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan melakukan kebijakan rem darurat, tetapi masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

“Semua kita diskusikan bersama pemerintah pusat, nanti kita tunggu keputusan pemerintah pusat ya,” kata Riza dilansir Detik.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak Lagi, Yakin Masih Mau Work From Bali? | Asumsi

Bagaimana Bila Lockdown Diterapkan?

Menurut  Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira dengan asumsi kebijakan pembatasan sosial lebih ketat maka ekonomi akan mengalami pelemahan konsumsi rumah tangga yang tajam. Proyeksi di kuartal ke II tahun 2021 maksimal tumbuh 2-4% tidak setinggi proyeksi pemerintah yang 8% itu. 

“Lebaran seakan jadi momen pemulihan daya beli, tapi karena risiko kesehatan naik maka faktor musiman Lebaran jadi tidak banyak membantu. Sementara kuartal ke III dengan asumsi kondisi COVID-19 masih sama maka proyeksi pertumbuhan berisiko negatif. Jadi overall sepanjang tahun ekonomi masih dilanda ketidakpastian, bisa keluar dari pertumbuhan negatif sudah sangat bersyukur. Artinya, proyeksi moderat ada di level 2% pada 2021,” katanya saat dihubungi Asumsi.co.

Menurutnya, dibanding tahun lalu tidak sedalam -2,07% karena masih dibantu kuartal II tahun ini positif. Pelaku usaha harus mewaspadai kontraksi tajam dari sekarang. Kuartal ke III situasi makin kompleks karena mulai naiknya tekanan dari eksternal, yakni normalisasi kebijakan moneter bank sentral AS. 

“Rupiah cenderung melemah. Sementara harga minyak dunia yang naik memicu penyesuaian harga BBM non subsidi dan tarif listrik. Selain itu kuartal ke-III tidak ada momen kenaikan konsumsi, beda dengan kuartal ke-II yang bertepatan dengan lebaran saat konsumsi biasanya lebih tinggi dari periode lain,” katanya.

Ia melanjutkan, masyarakat dan pengusaha harus jaga cashflow dan dana darurat. Optimisme perlu diganti dengan taktik yang realistis. Pascalebaran masyarakat akan antisipasi dengan banyak berhemat dan mengendalikan belanja untuk menghadapi pengetatan mobilitas. 

“Simpanan bank makin gemuk, tapi ekonomi macet. Bank juga bingung mau salurkan pinjaman karena risiko usaha naik. Tadinya kan masyarakat mulai optimis belanja, tapi kondisi ledakan kasus pascalebaran menurunkan kembali kepercayaan konsumen. Dampak ke sektor seperti restoran, perhotelan dan sektor pendukung pariwisata tampaknya akan mengalami resesi yang berkepanjangan,” ujarnya.

Sampai akhir tahun, kata Bhima, ekonomi masih minus pertumbuhannya. Transportasi juga berpengaruh baik darat, laut dan udara. Dia memproyeksikan akan terdapat gelombang penutupan usaha dan penundaan pembayaran utang perusahaan transportasi yang naik signifikan tahun ini.

“Apakah lockdown solusinya? Kita terlambat untuk putuskan lockdown di awal, tapi lebih baik terlambat dibanding tidak sama sekali. Pemerintah juga sering mengadu narasi antara pilihan kesehatan dan ekonomi, padahal coba-coba pelonggaran untuk pemulihan ekonomi misalnya pembukaan tempat wisata secara prematur justru blunder bagi ekonomi sendiri. Sebaiknya segera diputuskan saja, kalau mau lockdown ya secara nasional, tidak bisa satu provinsi memutuskan lockdown, tidak akan efektif,” katanya.

Baca juga: Semoga Tak Ada Ulang Tahun Kedua Kawal COVID-19

Untuk itu, Bhima menyarankan untuk persiapan dari sisi anggaran harus fokuskan semua ke belanja kesehatan dan perlindungan sosial. Alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2021 mengalami penurunan 31,2% dibanding realisasi tahun 2020. Lockdown harus disertai dengan kenaikan bansos setidaknya 10-20% lebih tinggi dari realisasi di 2020. 

“Anggarannya dari mana?Pemerintah stop dulu semua belanja infrastruktur, perlu ada realokasi ekstrem selama masa lockdown. Belanja-belanja yang sifatnya tidak urgent seperti belanja perjalanan dinas work from Bali itu batalkan segera. Estimasinya dengan anggaran infrastruktur Rp413 triliun yang dihemat saja akan banyak support untuk lakukan lockdown,” katanya.

Pemerintah, kata dia, harus mendengar saran dari ahli kesehatan. Sekali lockdown efektif maka ekonomi akan tumbuh solid, tidak semu seperti sekarang. Seakan tingkat kepercayaan konsumen naik, tapi setelah ledakan kasus COVID-19 berisiko turun lagi. Jangan sampai Indonesia mengulang lagi di titik nol. 

“Saya yakin pelaku usaha mau men-supportlockdown dengan catatan ada kompensasi yang layak dari pemerintah dan efektif pengawasan di lapangan atau tidak ada diskriminatif. kompensasi itu muncul apabila anggaran pemerintah bisa direalokasikan segera. Kan sudah ada modal UU No.2 /2020 untuk geser anggaran secara cepat,” katanya.​