Idrus Marham Mundur, Pengamat: Elektabilitas Jokowi Tak Akan Goyang

Idrus Marham memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Tak hanya itu saja, politisi kelahiran Sempang, Sulawesi Selatan pada 14 Agustus 1962 itu juga mundur dari kepengurusan Partai Golkar, Jumat, 24 Agustus 2018. 

"Saya sudah kirimkan surat ke Ketum DPP Partai Golkar Pak Airlangga (Hartarto), intinya, hal yang sama," kata Idrus di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, hari ini.

Idrus sendiri mundur dari jabatannya lantaran terlibat dalam kasus hukum dugaan korupsi PLTU Riau-1 dengan tersangka politikus Golkar Eny Saragih. Idrus beberapa kali dipanggil sebagai saksi dalam kasus itu.

Pengunduran diri Idrus sendiri dari kursi Menteri Sosial dan Golkar tak lepas dari upayanya untuk menyelamatkan marwah Partai Golkar yang berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Idrus mengaku juga siap mundur sebagai kader Golkar bila masalah hukumnya mengganggu partai.

"Saya menyampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan organisasi. Pengunduran diri dari kepengurusan DPP Golkar. Bila dianggap mengganggu, mundur sebagai anggota juga tidak masalah," katanya.

Lalu, apakah dampak yang akan terjadi setelah Idrus memutuskan mundur dari kursi Menteri Sosial dan Partai Golkar? Apakah elektabilitas Jokowi akan terganggu? Pengamat Politik Bakir Ihsan memberikan pendapatnya kepada Asumsi.co soal dampak yang akan terjadi pasca mundurnya Idrus.

Elektabilitas Jokowi Tak Akan Goyang

"Pertama kalau kita bicara kontestasi politik baik di tingkat lokal maupun nasional, kecenderungannya faktor personal itu masih lebih dominan. Artinya apa, Jokowi sebagai person, ia muncul bukan karena partainya, bukan karena ia PDIP, tapi lebih sebagai Jokowi-nya," kata Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan siang ini kepada Asumsi.co.

Bakir mengatakan bahwa ada konsekuensi yang memang harus ditanggung dari keberadaan partai politk yang belum sepenuhnya melembaga atau terinstitusionalisasi secara baik. Sehingga masyarakat akan melihatnya lebih kepada siapa yang dicalonkan atau siapa yang dimunculkan sebagai calon.

"Artinya apa, suatu kasus yang ada pada partai politik itu tidak akan terlalu banyak dampaknya terhadap elektabilitas Jokowi, dalam hal ini Golkar yang jadi bagian dari partai koalisi pendukung Jokowi, karena orang akan melihat apa yang dikerjakan oleh Jokowi dan kemampuan yang sudah dikeluarkannya selama ini," ujarnya.

Bakir pun membeberkan alasan mengapa elektabilitas Jokowi tak akan goyang meski ada kader dari partai pengusungnya terkena kasus korupsi. Menurut Bakir, partai hanya berfungsi sebagai medium bagi seseorang untuk maju sebagai capres. Artinya, perhatian dan penilaian akan tetap tertuju kepada sosok Jokowi, bukan partai.

"Bahwa partai-partai ini kan kasarnya, kalau boleh ekstremnya, hanya sebagai pintu masuk untuk menjadi capres karena tanpa partai politik kan tidak bisa. Jadi partai-partai tersebut hanya sebagai pendukung, tidak terlalu banyak dampaknya terhadap elektabilitas Jokowi."

Apakah Lawan Politik akan Memanfaatkan Celah?

Mundurnya Idrus dari jabatan Menteri Sosial dan Partai Golkar tentu bisa menjadi celah yang bisa saja dimanfaatkan lawan politik atau dalam hal ini koalisi sebelah. Namun, menurut Bakir, kesempatan lawan politik untuk menjatuhkan koalisi Jokowi tak akan maksimal dan cenderung tak berpengaruh besar.

Hal itu tak lepas dari banyaknya partai-partai besar sejauh ini , baik di koalisi Jokowi maupun Praobowo, yang memang tak terlepas dari dugaan kasus korupsi. Sehingga isu korupsi menjadi isu yang kurang seksi untuk dimainkan dengan tujuan menjatuhkan lawan politik.

"Dari sisi lawan politik, kasus dugaan korupsi yang menimpa Idrus Marham tentu bisa diolah ya oleh lawan politik, tapi kan faktanya tidak ada partai politik yang punya kursi legislatif baik di nasional maupun lokal ataupun kader-kadernya yang di eksekutif baik gubernur maupun bupati betul-betul terbebas dari korupsi," kata Bakir.

"Artinya isu korupsi itu menjadi isu yang kurang pas dimunculkan oleh partai koalisi di sebelahnya, misalnya kayak Gerindra, PKS, atau PAN, yang kader-kadernya juga terlibat dalam kasus korupsi, sehingga isu ini tidak bisa dimainkan karena sama-sama menjadi kartu truf mereka, kecuali ada partai yang kadernya betul-betul terbebas dari kasus korupsi, tapi faktanya kan tidak ada, kecuali partai-partai baru yang tidak punya kursi dan itu pun masih perlu dibuktikan nantinya."

Perlu Usaha Bangkitkan Lagi Kepercayaan Masyarakat

Bakir menegaskan bahwa mundurnya Idrus dari kursi Menteri Sosial dan Golkar sendiri harusnya bagus supaya tidak membebani partai lebih berat lagi. Apalagi karena partai selama ini terbebani oleh persoalan kepercayaan masyarakat terutama dalam hal kasus korupsi.

Sehingga, lanjut Bakir, kalau ada anggota partai yang terlibat korupsi maka harusnya mundur agar tidak membebani partai. Untuk selanjutnya, Partai Golkar bisa membangun kepercayaan masyarakat kembali.

"Sebenarnya ini, seperti aturan KPU yang melarang mantan koruptor mencalonkan diri sebagai caleg itu merupakan sebuah langkah bagus untuk didukung. Untuk kemudian membuktikan bahwa partai-partai itu benar-benar serius untuk membebaskan diri dari lilitan kasus korupsi," ujar Bakir.

"Bicara koalisi, karena persoalan korupsi ini merupakan problem di semua partai, maka secara moral seharusnya menjadi ganjalan bagi Jokowi sendiri yang selama ini berkomitmen untuk memberantas korupsi.

Sekali lagi, Bakir menegaskan bahwa Golkar memang perlu langkah yang kuat untuk kemudian membangun lagi kepercayaan masyarakat, meski masyarakat sebenarnya lebih melihat kepada sosok Jokowi-nya bukan partainya.

"Tapi faktanya orang-orang sekitar partai-partai pendukungnya terlibat kasus korupsi, kemudian masyarakat bisa saja mengkhawatirkan soal menguatnya sekelompok orang yang nantinya bila Jokowi terpilih, akan dikelilingi orang-orang yang secara moral dan etika kurang bagus."

"Jadi memang harus bekerja lebih keras lagi untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi sendiri dan partai-partai pendukungnya."

Sekadar informasi, Idrus Marham sendiri merupakan Sekjen Golkar di era Ketum Setya Novanto. Setelah Airlangga naik jabatan menjadi ketum, Idrus dipilih menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, yang maju di Pilgub Jatim 2018. Lalu, di masa kepemimpinan Airlangga, Idrus menjabat sebagai Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan Golkar.

Related Article