Hari Lahir Pancasila: Bagaimana Kalender Menciptakan Sebuah Bangsa

Hari ini kalender mengarahkan kita untuk merayakan Hari Lahir Pancasila. Ini tahun ketiga kita merayakannya sebagai hari libur nasional sejak Presiden Jokowi menetapkannya pada 2017.

Kita kerap menjalani “hari yang diliburkan” sebagai sesuatu yang alamiah dan terberi. Ia dialami tanpa dipertanyakan kenapa kita harus merayakannya. Padahal, ingatan, aktivitas, dan tubuh kita dilatih secara rutin tiap tahun untuk menginternalisasinya secara sukarela sebagai kenangan dan pengalaman kolektif yang natural.

Tentu, penentuan hari libur bukanlah sesuatu yang alamiah, juga bukan sesuatu yang diputuskan tanpa alasan dan motivasi. Penentuan hari libur digerakkan oleh kebutuhan tertentu, yang barangkali kini belum kita ketahui dengan pasti, namun kelak ia punya fungsi sebagai instrumen sosial dan budaya, termasuk politik. Satu yang pasti, penetapan hari libur melibatkan seleksi dan kurasi: pengalaman religius agama yang mana, penderitaan kelompok yang mana, kepahlawanan yang macam apa, ingatan siapa.

Hari libur—atau lebih tepatnya: kalender—adalah himpunan informasi yang memandu kita menjalani hari; mengkategorisasi hari menjadi saat kerja, istirahat, rekreasi, sembahyang, dan mengenang; mengarahkan kita tentang apa yang perlu dirayakan dan tidak perlu dirayakan; menuntun kita tentang apa yang mesti diingat dan dilupakan. Kalender, pendeknya, adalah the politics of remembering and forgetting.

Tiap negara-bangsa menyusun kalendernya masing-masing. Melalui kalender yang berbeda-beda itulah tiap masyarakat di dalamnya membangun pengetahuan dan pengalaman sosial yang berbeda-beda pula. Melalui kalender, sistem pengetahuan tertentu diinjeksikan kepada para penggunanya untuk bukan saja memahami siapa diri mereka, tapi juga untuk menuntun dan menuntut bagaimana anggota setiap negara-bangsa seharusnya menjadi.

Dengan kata lain, kalender berkontribusi dalam mendefinisikan dan membentuk identitas sebuah bangsa. Kalender memberi petunjuk tentang siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi bagian dari sebuah bangsa.

Dengan memahami fungsi kalender macam demikian, imajinasi kolektif apa yang diproyeksikan rezim Jokowi dengan menetapkan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur nasional?

Pertama, penetapan itu mengisyaratkan rezim ini butuh Pancasila dirayakan lebih serius oleh orang Indonesia—seolah ini semua tidak cukup: ritual merapal Pancasila selama puluhan tahun sejak kita mulai bisa bicara hingga ajal menjemput; penghakiman televisi lewat kuis atas mereka yang tidak hafal lima sila. Bagi pemerintah, sepertinya, segala ritus pendisiplinan pikiran warga itu tidaklah memadai.

Namun, belum bisa dipahami dengan terang mengapa rezim Jokowi memiliki kebutuhan semacam itu. Yang jelas, penetapan Hari Lahir Pancasila diteken Jokowi pada tahun kedua ia menjadi presiden lewat Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016 tentang “Hari Pancasila.” Kebijakan itu dijalankan setahun setelahnya lewat peliburan 1 Juni 2017 pertama kali sebagai Hari Lahir Pancasila, dua tahun sebelum Pemilu 2019 digelar.

Dalam pidatonya pada Hari Lahir Pancasila 2017, Jokowi menyatakan, “…ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi lain selain Pancasila […] harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila […] Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang anti-Pancasila.”

Sesudahnya, beberapa peristiwa susul-menyusul: kampanye “Saya Indonesia, Saya Pancasila”, pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada Juli 2017 dengan alasan organisasi ini bertentangan dengan Pancasila.

Sejak maju pada Pemilu 2014, Jokowi memang mendapat rivalitas dari kelompok konservatisme agama. Pada 2016, faksi politik berbasis agama tersebut mengejawantahkan kekuatannya lewat Aksi 212 di Jakarta dan berujung pada vonis pengadilan yang memenjarakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama pada Mei 2017.

Esai ini, tentu saja, tidak berpretensi untuk merangkai kausalitas antara penetapan Hari Lahir Pancasila dengan politik elektoral. Dengan bahan yang terbatas, membuat kesimpulan dari hubungan antara keduanya adalah analisis yang gegabah. Tapi, saya rasa tidak gegabah kalau menyatakan bahwa Pancasila adalah senjata sosial-politik yang penting dan ampuh. Sejarah kita memberi petunjuk yang jelas mengenainya.

Ratusan ribu orang dibantai pada 1965-1966 atas nama Pancasila. Ratusan orang dihabisi di Tanjung Priok pada 1984 atas nama Pancasila. Ratusan orang di Talangsari dibantai pada 1989 atas nama Pancasila. Di Majalengka, pada 1993, sebuah kelompok aliran keagamaan, Haur Koneng, menjadi korban kebrutalan Orde Baru, juga atas nama Pancasila.

Penggunaan Pancasila sebagai dasar pemberangusan, pendeknya, telah melahirkan daftar panjang korban: kelompok LGBT, orang Tionghoa, orang Papua, orang Aceh, hingga peserta-penyelenggara diskusi dengan topik yang secara semena-mena ditafsirkan sebagai anti-Pancasila. Eksploitasi atas Pancasila kerap digunakan oleh berbagai kepentingan kekuasaan, tak terkecuali penguasa saat ini.

Sejarah telah memperlihatkan bagaimana Pancasila pernah dan masih menjadi alat kekerasan, termasuk untuk menormalisasi kekerasan atas namanya. Pancasila di atas kertas, sehimpun prinsip mulia, jelas berbeda dari Pancasila di tangan kekuasaan. Pancasila yang tafsirnya didominasi oleh negara secara tunggal hanya menjadi omong kosong, di mana ritual dan seremoni atasnya menjadi lebih penting ketimbang muatannya. Ia sama kosongnya dengan argumen basi semacam “sebagai bangsa Timur”, “kepribadian bangsa”, atau kesimpulan diskusi favorit orang Indonesia: “kembali ke diri masing-masing”.

Esai ini tidak menganjurkan kita anti-Pancasila. Sebaliknya, esai ini mengajak kita merebut tafsir atas Pancasila dari elite kekuasaan. Dan kalau esai ini memberi Anda kesadaran baru dalam memahami kalender, anggap saja itu bonus yang menyenangkan.

Roy Thaniago, peneliti media, bekerja di Remotivi.