post

Current Affairs

Guru di Prancis Dibunuh, Ribuan Orang Berdemo

Raka Ibrahim, 20 Oktober 2020

Puluhan ribu orang turun ke jalan untuk bersolidaritas dengan Samuel Paty, seorang guru SMP di Prancis yang dibunuh setelah menunjukkan kartun karikatur Nabi Muhammad dalam kelasnya.

Jum’at pekan lalu (16/10), Paty dibunuh oleh seorang pemuda bernama Abdullakh Anzorov di hadapan rumahnya di Conflans-Sainte-Honorine, tak jauh dari ibu kota Paris. Dalam bentrokan dengan polisi, Anzorov ditembak mati karena mencoba melawan penangkapan.

Pembunuhan terhadap Paty ditanggapi dengan luapan duka dari pemerintah Prancis, politisi berkuasa, hingga warga sipil di Perancis. Puluhan ribu demonstran berunjuk rasa di kota-kota seperti Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Marseille, Lille, dan Bordeaux untuk bersolidaritas dengan Paty.

Banyak dari mereka membawa spanduk bertuliskan “Je Suis Samuel” atau Saya Adalah Samuel--mirip slogan "Je Suis Charlie" yang bergema pascapembunuhan 12 awak redaksi majalah Charlie Hebdo oleh pelaku ekstremis.

Menteri Pendidikan Perancis, Jean-Michel Blanquer, menegaskan bahwa pemerintah “mendukung guru-guru kita” dan meminta setiap pihak “bersatu dan tidak tercerai-berai.”

Polemik ini bermula awal Oktober 2020, saat Paty memandu diskusi kelas tentang kebebasan berekspresi. Topik percakapan mengalir ke urusan Charlie Hebdo, majalah satire yang awak redaksinya dibantai karena menerbitkan kartun yang dinilai menghina Nabi Muhammad.

Menurut kesaksian sejumlah guru dan orang tua murid, saat itu juga Paty mengizinkan murid-murid berlatar belakang Muslim untuk keluar dari kelas atau berpaling, karena ia berencana menunjukkan karikatur Nabi Muhammad yang menyulut kontroversi tersebut.

Setelah diskusi itu, Paty menjadi sasaran ancaman melalui media sosial. Ayah salah seorang murid di sekolah tersebut memprotes sekolah dan bersikeras agar Paty dipecat. Dia pun melakukan dua hal fatal: membeberkan identitas Paty dan menyebarkan alamat lengkapnya di media sosial. Kedua, dalam pertemuannya dengan kepala sekolah, ia ditemani seorang tokoh masyarakat yang memiliki rekam jejak kedekatan dengan kelompok ekstremis.

Beberapa pekan kemudian, Anzorov tiba-tiba hadir di Conflans-Sainte-Honorine dan mencari-cari Paty. Setelah ketemu, ia membunuh Paty di tengah jalan, lantas mengunggah kabar pembunuhan itu ke media sosial. Koneksi Anzorov dengan orang tua murid masih diselidiki. Ia tinggal jauh dari Conflans, tak bersekolah di SMP tempat Paty mengajar, dan tak memiliki rekam jejak kedekatan dengan kelompok radikal. Dalam bentrok dengan polisi, Anzarov konon “menerjang ke arah polisi”, dan ditembak mati.

Persoalannya tentu lebih pelik ketimbang yang tampak di permukaan. Belakangan ini, persoalan kebebasan berekspresi dan ruang bagi warga Muslim dalam masyarakat Prancis sedang banyak diperdebatkan. Bulan lalu, pengadilan untuk pelaku pembunuhan awak Charlie Hebdo dimulai.

Menyambut pengadilan tersebut, majalah itu menerbitkan ulang kartun-kartun Nabi Muhammad yang menyulut pembantaian. Hasilnya mudah ditebak: seorang imigran Pakistan mendatangi bekas kantor Charlie Hebdo dengan pisau tukang jagal dan melukai dua orang.

Meski pemerintah berusaha menegaskan pesan persatuan dan perdamaian, amarah di Prancis terhadap warga Muslim telah memuncak. Koran seperti Le Point terang-terangan meminta pembacanya untuk “memilih: antara kita atau mereka” di editorialnya. Politisi Christian Jacob mengimbau pemerintah untuk “tidak sekadar berkelakar” dan bersungguh-sungguh menyudahi “masalah Islamisme”. Sementara politisi sayap kanan ekstrem Marine Le Pen menyatakan, “Islam radikal sudah hadir di sekolah-sekolah kita.”

Korban sesungguhnya adalah minoritas Muslim di Prancis. Rektor masjid Lyon dan tokoh masyarakat Kamel Kabtane mengkritik serangan tersebut, menyatakan bahwa “sang teroris menggunakan agama untuk menebar ketakutan dan merebut kekuasaan.” Sementara rektor masjid Bordeaux, Tareq Oubrou, mengutuk penyerangan tersebut namun mengakhiri dengan berkata “kami semua juga terdampak--sebagai warga negara, maupun sebagai Muslim.”

Minoritas Muslim di Perancis memang menghadapi diskriminasi berkepanjangan. Meski Prancis tidak mencatat jumlah penduduk dari ras dan agama tertentu di sensusnya, diperkirakan setidaknya 10 persen populasi Perancis berasal dari latar belakang Muslim. Hampir semuanya pindah ke Perancis puluhan tahun lalu dari negara-negara jajahan mereka seperti Aljazair, Mali, Maroko, Tunisia, dan Senegal, untuk “menggantikan” angkatan kerja muda Perancis yang habis pasca Perang Dunia.

Sejak dahulu kala, persoalan rasisme, kelas, dan diskriminasi agama di Perancis memang tidak terpisahkan. Sejarah kolonialisme di kampung halaman pun bercampur dengan sejarah pembantaian di masa kini. Pada 17 Oktober 1961, misalnya, ribuan warga Arab-Perancis turun ke jalan di Paris untuk mendukung kemerdekaan Aljazair. Saat hendak menyeberangi jembatan sungai Seine, mereka ditembaki polisi dengan peluru tajam. Diperkirakan, setidaknya 200 orang meninggal dalam hari naas tersebut.

Diskriminasi terhadap warga Muslim berlanjut hingga kini. Meski pemerintah bersikeras mereka setara, kenyataannya tidak. Studi dari Pantheon-Sorbonne University (2018) menunjukkan bahwa pelamar kerja yang beragama Islam lebih sulit mendapatkan kerja dan ditawarkan gaji lebih kecil ketimbang pelamar Kristen. Studi terpisah dari French Institute of Public Opinion (IFOP) pada 2018 mendapati bahwa 42% warga Muslim di Perancis pernah mengalami diskriminasi berbasis agama--umumnya saat wawancara kerja dan saat mencari tempat tinggal.

“Ada jutaan warga Muslim yang terpinggirkan, diperlakukan semena-mena, dan tak dibiarkan mengembangkan institusi keagamaan yang bisa memberikan mereka jawaban. Itu sasaran mudah untuk ekstremis,” ucap Yasser Louati, seorang aktivis anti-diskriminasi asal Prancis.

“Para teroris tinggal bilang: Prancis menjajah negaramu, mempermalukan leluhurmu, menghancurkan kampung halamanmu, sekarang mereka pun membenci kamu. Nah, kamu mau tetap berusaha jadi kayak mereka, atau kamu mau balas dendam?” Sialnya, menurut Louati, banyak anak muda Muslim Prancis terhasut dengan argumen-argumen semacam ini. Argumen yang, di atas kertas, masuk akal untuk mereka.

Kini, Prancis ada di ambang krisis. Seolah ancaman pandemi belum cukup, situasi antaretnis dan antaragama di negara tersebut kembali memburuk.