Gara-Gara COVID-19, Banyak Negara Menimbun Makanan. Itu Ide Buruk.

Bukan cuma kamu dan tetanggamu yang bisa menimbun makanan. Berbagai negara kini sibuk membatasi ekspor pangan untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19. Vietnam, misalnya, menangguhkan kontrak ekspor beras baru. Adapun Kazakhstan melarang ekspor gandum, wortel, gula, dan kentang. Tahan dulu leluconmu tentang Borat dan ekspor potassium--Kazakhstan adalah salah satu penyuplai tepung terigu terbesar di dunia.

Kondisi darurat serupa juga terjadi di Perancis. Pekan lalu (24/3), Menteri Ekonomi Bruno Le Maire menyerukan agar toko waralaba mengutamakan produk-produk lokal guna menopang kehidupan peternak dan petani Perancis. Le Maire menyebut tindakan ini sebagai “patriotisme ekonomi.” Sebagai bagian dari Uni Eropa, tindakan Perancis ini tentu tak wajar.

Laporan analis pasar Fitch Solutions memprediksi bahwa pasokan makanan dunia sebenarnya mencukupi di tahun 2020 dan 2021. Masalahnya, kini tak sedikit yang membusuk di ladang dan tak pernah sampai ke toko-toko, apalagi ke meja makanmu.

Virus COVID-19 tidak serta merta bikin padi layu dan sapi ternak bergelimpangan. Ia mengganggu rantai pasokan pangan global. Pikirkan perjalanan ruwet beras sampai ia jadi sepiring nasi di hadapanmu. Ia harus ditanam dan dipanen petani, diproses dan dibungkus di pabrik, kemudian diantar ke toko-toko. Proses ini menuntut pertalian erat produsen, pabrik, serta distributor, dan mensyaratkan adanya kehadiran langsung banyak sumber daya manusia. 

Ketika petani, pekerja pabrik, atau sopir harus menjalankan swakarantina, atau lockdown besar-besaran diberlakukan sehingga pergerakan antarkota dibatasi, proses rumit ini terganggu. Tak ada yang memanen padi, membungkus tomat, atau mengantarkan daging ke pasar. Kita seperti tikus yang mati sepelemparan batu dari lumbung padi.

Kondisi darurat ini sudah diperkirakan oleh Maximo Torrero Cullen, ekonom kepala Food and Agricultural Organization (FAO). Menurutnya, rantai pasokan makanan global akan mulai terganggu pada bulan April dan Mei 2020. Para produsen pangan global pun dihadapkan pada dilema. Kebijakan karantina massal jelas mempengaruhi sumber daya manusia mereka. Tapi di sisi lain, bila karantina tak diterapkan, penyebaran virus akan menggila dan dunia selangkah lebih dekat ke kiamat.

Ada faktor lain yang bikin runyam. FAO memprediksi bahwa pandemi bakal mengubah pola konsumsi pangan dunia. Permintaan pasar untuk bahan makanan pokok--seperti gandum dan beras--dan makanan yang tahan lama seperti makanan kaleng akan melonjak tajam. Di Italia, misalnya, permintaan pasar untuk tepung naik 80 persen, sementara permintaan untuk daging kaleng naik 60 persen.

Imbas dari tren ini adalah menurunnya permintaan pasar untuk bahan makanan yang tidak bertahan lama seperti sayuran, buah-buahan, dan daging segar. Menurunnya permintaan pasar ini berpadu padan dengan pembatasan ekspor-impor, tumbangnya pekerja dalam rantai pasokan pangan, dan sulitnya distribusi pangan segar ke publik. Walhasil, peternak dan petani kecil kena batunya.

Kondisi ini sudah bikin pahit hidup para petani asparagus di Perancis. Empat puluh persen produksi asparagus di Perancis diborong oleh industri restoran. Bila satu negara dilarang wara-wiri dan semua restoran diwajibkan tutup, mau dikemanakan sayuran sebanyak itu? Bagaimana pula mengantarnya ke luar negeri? Produsen di Perancis dan negara-negara Eropa lain ngeri bahwa skenario serupa akan terjadi dalam waktu dekat. Ladang-ladang dunia bakal dipenuhi sayuran yang tak bisa dipanen, diproses, didistribusikan, dan dijual. Mereka akan membusuk begitu saja.

Ada skenario serupa yang bikin pening di Kanada. Menurut amatan Millie Munshi, editor rubrik agrikultur Bloomberg, para pemain industri kacang polong Kanada sedang kebakaran jenggot. Pasalnya, Cina membatasi pergerakan keluar-masuk wilayahnya, termasuk kapal-kapal yang tadinya membawa barang ekspor Cina ke Kanada. Masalahnya begini: industri kacang polong Kanada butuh kontainer untuk mengangkut barangnya ke seluruh dunia. Dan kontainer itu terjebak di Cina, di atas kapal-kapal yang tak boleh angkat sauh.

Nestapa para petani asparagus Perancis dan kacang polong Kanada adalah bukti sahih kenapa kebijakan negara-negara “menimbun” bahan pangan tak masuk akal. Saat ini, semua negara bergantung pada satu sama lain. Negara-negara tertentu bisa saja tak mampu memproduksi bahan pangan yang cukup untuk memberi makan rakyatnya sendiri, dan masih punya kelebihan untuk diperjualbelikan. Tentu itu wajar--sektor jasa yang kuat bisa menopang ekonomi mereka. Namun, jika semua negara menimbun bahan pangannya sendiri, negara-negara seperti inilah yang bakal apes duluan.

Analisis dari Fitch Solutions menyatakan bahwa kebijakan “proteksionisme pangan” bakal mengganggu suplai pangan dunia, dan berujung pada kenaikan ekstrem harga bahan pangan tertentu. Skenario semacam ini bakal mengancam negara-negara yang banyak mengimpor bahan pangan seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan, serta negara dengan mata uang yang lemah seperti India dan Indonesia.

Adapun pembatasan akses terhadap makanan bakal menghabisi negara-negara berpenghasilan rendah yang masih mengandalkan impor untuk kebutuhan pangan atau bahan bakar. Misalnya negara-negara Afrika Sub-Sahara dan negara-negara Asia Selatan. 

Belum lagi, mereka bakal kena getah dari melambannya pertumbuhan ekonomi global. International Food Policy Research Institute (IPFRI) memprediksi bahwa untuk setiap 1 persen penurunan ekonomi global, kemiskinan global akan meningkat antara 1,9 sampai 3 persen--mempengaruhi antara 14-22 juta orang, terutama di Afrika. Negara yang melarat, tentu saja, tak punya cukup uang untuk menyejahterakan rakyatnya di tengah pandemi, apalagi mengkonstruksi infrastruktur kesehatan yang memadai.

Indonesia sendiri berusaha keras untuk meminimalisir dampak dari guncangan rantai pasokan pangan. Beberapa pekan lalu (16/3), Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan bahwa perkiraan ketersediaan bahan pangan pokok utama seperti beras, jagung, daging sapi/kerbau, gula, dan bawang putih “dijamin cukup” untuk memenuhi kebutuhan. Pemerintah memperkirakan bahwa panen raya beras akan terjadi pada bulan Maret-Mei 2020, sehingga pada akhir Mei kita akan punya cadangan beras sebesar 7,7 juta ton.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto pun menyatakan bahwa ketersediaan bahan pangan utama dipastikan aman sampai Agustus 2020. “Sebagian besar pemenuhan pangan tersebut dipasok dari produksi dalam negeri, hanya komoditas bawang putih, daging sapi/kerbau, dan gula pasir yang pemenuhannya sebagian masih melalui impor,” kata Mendag kepada Kontan, Jumat (13/3).

Untuk mengamankan pasokan tersebut, pemerintah mempercepat proses penerbitan rekomendasi impor. Per 10 Maret 2020, Kementerian Pertanian menerbitkan 37 surat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), termasuk impor bawang putih sebanyak 196,5 ribu ton. Kementerian Pertanian pun baru-baru ini menandatangani MoU dengan supplier dan produsen pangan untuk memenuhi pasokan pangan dan menjaga stabilitas harga.

Tentu perlu waktu untuk melihat apakah tindakan-tindakan ini cukup untuk menjamin ketahanan pangan Indonesia. Sebab, bila tidak, sebentar lagi kepanjangan 4S5S perlu direvisi jadi 4 Sehat 5 Seadanya.

Related Article