Mau Buka Pariwisata? Selesaikan Dulu Pandeminya!

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan pemerintah akan mengeluarkan stimulus pariwisata pada kuartal ketiga tahun ini. Stimulus tersebut adalah upaya pemerintah untuk memperluas konsumsi bagi kelas menengah ke atas--yang terdiri dari diskon tiket pesawat ke destinasi tertentu hingga insentif pajak bagi hotel atau restoran. 

“Di kuartal ketiga 2020, orang sudah nggak sabar untuk jalan-jalan karena sudah bosan di rumah,” kata Febrio dalam diskusi daring di Jakarta (13/5), dikutip dari Tempo.co.

Ekonom dan peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan langkah pemerintah untuk mengeluarkan stimulus ini kontradiktif dengan situasi COVID-19 di Indonesia saat ini. “Ini kan masalahnya terkait dengan krisis kesehatan. Sehingga indikator utamanya, ya, terkait dengan penanganan COVID-19. Indonesia kan nggak lockdown. PSBB pun terlambat dan tidak menyeluruh di semua kota. Kalau mau serius buka pariwisata, selesaikan dulu masalah pandeminya,” kata Bhima kepada Asumsi.co (14/5).

Sektor pariwisata Indonesia memang terdampak keras oleh pandemi. Namun, menurut Bhima, tidak ada alasan kokoh untuk buru-buru membuka pariwisata, sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada sektor ini. “Sektor pariwisata tuh menyumbang 10% dari tenaga kerja. Jadi, sebenarnya tidak terlalu besar juga. Pariwisata memang menyumbang devisa, tapi secara keseluruhan masih kalah dibandingkan bidang manufaktur, pertanian, dan perdagangan. Motor kita nomor satu adalah industri manufaktur yang menyumbang 20% PDB.”

Bhima mengafirmasi bahwa membuka sektor pariwisata terburu-buru malah justru akan mencederai kondisi ekonomi Indonesia. Sebab, hingga kini, Indonesia belum melewati puncak pandemi. Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 masih meningkat setiap harinya. Pemerintah yang tidak membuka data epidemi pun membuat para ahli epidemiologi kesulitan memprediksi akhir dari pandemi. “Kasihan kalau pengusahanya sudah bersemangat untuk membuka, misalnya, tapi turis yang datang belum tentu banyak karena mereka memilih berkunjung ke negara yang mengatasi pandemi dengan benar,” lanjut Bhima.

Kesiapan Indonesia untuk menerima turis pun masih dipertanyakan, termasuk penanganan kesehatan dan keamanan di bandara. Selama PSBB, diketahui bandara di Indonesia tetap beroperasi. Hari ini, begitu pembatasan penerbangan kian longgar, orang berdesak-desakan di Bandara Soekarno-Hatta. Protokol jaga jarak pun tidak diimplementasikan. 

“Untuk menyongsong the new normal ini kan mesti ada penanganan kesehatan di bandara, pengetatan keamanan, pelaporan bagi warga negara asing yang datang. Harus ada prosedur-prosedur ketat seperti itu. Kita masih belum. Justru turisnya bisa bawa virus dan akan memakan biaya kesehatan yang lebih besar lagi untuk kita.”

Bukankah Banyak Negara yang juga Mulai Menarik Wisatawan?

Sejumlah negara memang telah mulai membuka kembali sektor pariwisata mereka. Cina yang tak lagi menerapkan lockdown mulai membuka lagi akses perjalanan domestik. Kapasitas penerbangan domestik dan hotel pun beranjak penuh lagi. Taiwan sedang mempertimbangkan membuka kembali akses pariwisata bagi wisatawan-wisatawan yang berasal dari negara berisiko rendah. Wisatawan dari negara dengan jumlah kasus COVID-19 tinggi juga bisa masuk--tetapi mereka mesti dikarantina dahulu selama 7-14 hari untuk meminimalisir risiko penularan.

Selain Cina dan Taiwan, negara-negara yang pemasukannya banyak bergantung pada sektor pariwisata juga berencana untuk meramaikan kembali sektor ini. 15% PDB (Produk Domestik Bruto) Italia, misalnya, disumbangkan dari sektor pariwisata--atau sebesar 720 miliar euro setiap tahunnya. Sektor ini juga mempekerjakan sekitar 4,2 juta orang. 

Walaupun sektor ini diperkirakan tidak akan kembali pulih seperti semula hingga 2023, Italia yang mulai melonggarkan lockdown-nya pada 18 Mei mendatang juga akan perlahan-lahan membuka kembali sektor pariwisata. Pemerintah daerah Sardinia, misalnya, hendak menyediakan liburan yang aman dengan mensyaratkan pendatang-pendatang yang hendak masuk ke kotanya memiliki “paspor kesehatan”. Dokumen ini membuktikan bahwa sang pendatang negatif COVID-19--dan hasil tesnya mesti baru dikeluarkan seminggu sebelum kedatangan turis. 

Selain Italia, sekitar 14% PDB Thailand juga bersumber dari pariwisata. Pandemi telah membuat setidaknya 1 juta pekerja pariwisata kehilangan pekerjaan. Thailand berencana menarik wisatawan dengan memperketat protokol kesehatan di tempat-tempat pariwisata seperti dengan meningkatkan kebersihan di tempat penginapan, transportasi, dan objek-objek wisata. Lokasi-lokasi yang telah memenuhi standar kesehatan dan keamanan akan mendapatkan sertifikat dari pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan. 

Namun, satu hal yang jadi perhatian utama: lain dari Indonesia, kasus aktif COVID-19 di Cina, Taiwan, Italia, dan Thailand telah menurun.

Cina sudah tidak mencatat kasus baru COVID-19. Jumlah kasus aktifnya pun hanya sebanyak 104 hari ini (13/5). Begitu pula dengan Thailand yang jumlah kasus baru hari ini sebesar 117--berkurang drastis dari 9 April lalu yang sebesar 1451 kasus. Jumlah kematian akibat COVID-19 di negara tersebut pun sebesar 56 orang--jauh lebih rendah dari Indonesia. 

Sistem kesehatan dan keamanan negara-negara tersebut juga tergolong lebih mumpuni. “Taiwan, Cina, dan Vietnam punya fasilitas kesehatan yang relatif lebih bagus. Protokol kesehatan dan keamanan di bandara pun lebih ketat. Kalau Indonesia mau mengarah ke sana, ya, rapid test-nya harus diperbanyak dahulu. Tempat-tempat kedatangan turis juga mesti dilengkapi thermo scanner, masker, dan hand sanitizer. Itu pun dengan asumsi bahwa pandeminya sudah berakhir--atau paling nggak sudah menurun,” kata Bhima.   

Related Article