featured

Instagram.com/smindrawati

Bisnis

23 Jun 2021

COVID-19 Melonjak Drastis, Sri Mulyani Pesimistis Ekonomi Bisa Tumbuh 8,3%

Indiana Malia

Ancaman resesi kini telah di depan mata. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengaku pesimistis proyeksi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8,3 persen pada kuartal II-2021. Hal itu disebabkan angka kasus COVID-19 yang melonjak drastis dalam sepekan terakhir.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan kasus COVID-19 di Pulau Jawa akan memberi konsekuensi terhadap pemulihan ekonomi nasional. Sebab, Pulau Jawa berkontribusi terbesar terhadap perekonomian. Hal itu akan memengaruhi outlook dari pemerintah.

"Kuartal II yang disampaikan minggu lalu 7,1 sampai dengan 8,3 persen. Seiring dengan kenaikan COVID-19, mungkin upper end-nya akan lebih rendah," kata Sri Mulyani dilansir dari Liputan6.

Kasus COVID-19 di Indonesia kini menyentuh 2 juta kasus. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terjadi lonjakan kasus terkonfirmasi positif hingga 13.668 per Selasa (22/6/2021). Sementara pada Senin, tercatat 147.228 orang terinfeksi virus corona.



Menurut Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira, anggaran pemerintah saat ini harus difokuskan semua ke belanja kesehatan dan perlindungan sosial. Alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2021 menurun 31,2% dibanding realisasi tahun 2020. Apabila dilakukan Lockdown, kata dia, harus disertai dengan kenaikan bansos setidaknya 10-20% lebih tinggi dari realisasi di 2020. 


"Anggarannya dari mana? Pemerintah stop dulu semua belanja infrastruktur, perlu ada realokasi ekstrem selama masa lockdown. Belanja-belanja yang sifatnya tidak urgent seperti belanja perjalanan dinas work from Bali itu batalkan segera. Estimasinya dengan anggaran infrastruktur Rp413 triliun yang dihemat saja akan banyak support untuk lakukan lockdown," katanya saat dihubungi Asumsi.co.

Pemerintah, kata dia, harus mendengar saran dari ahli kesehatan. Sekali lockdown efektif maka ekonomi akan tumbuh solid, tidak semu seperti sekarang. Seakan tingkat kepercayaan konsumen naik, tapi setelah ledakan kasus COVID-19 berisiko turun lagi. Jangan sampai Indonesia mengulang lagi di titik nol. 

"Saya yakin pelaku usaha mau men-supportlockdown dengan catatan ada kompensasi yang layak dari pemerintah dan efektif pengawasan di lapangan atau tidak ada diskriminatif. kompensasi itu muncul apabila anggaran pemerintah bisa direalokasikan segera. Kan sudah ada modal UU No.2 /2020 untuk geser anggaran secara cepat," katanya.​

Baca juga: Kasus COVID-19 Pecah Rekor, Indonesia Terancam Resesi Lagi? | Asumsi

Sementara, Ekonom Fadhil Hasan meminta pemerintah untuk tidak ragu menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara menyeluruh dan mempercepat vaksinasi. “Demi pemulihan kesehatan publik, pemerintah sebaiknya menerapkan kembali PSBB sekaligus mempercepat vaksinasi," ujar Fadhil dalam keterangan tertulis yang diterima Asumsi.co, Senin (21/6/2021). 

Fadhil mengkhawatirkan lonjakan kasus COVID-19 ulah varian delta dan kematian akan mengancam pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Akibatnya, ekonomi terancam akan kembali ke zona resesi.  “COVID-19 varian Delta ini seperti kotak pandora, bila kita menyikapinya biasa-biasa saja dan akhirnya terbuka, ancaman resisi dapat terjadi di sepanjang 2021," ungkapnya.

Untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19, kata dia, pemerintah perlu segera menerapkan kembali PSBB di daerah zona merah sebelum fasilitas kesehatan ambruk dan keadaan semakin tidak terkontrol. Selain itu, program 3T juga perlu kembali dilaksanakan secara serius, dan protokol kesehatan yang ketat perlu diberlakukan dengan sanksi yang lebih tegas. 

“Pemberlakuan PSBB di daerah zona merah perlu dilaksanakan dengan menutup sementara berbagai kegiatan masyarakat yang mengundang kerumunan massa seperti pernikahan, kegiatan ibadah, tempat hiburan dan pariwisata, mall, dan lain-lain. PSBB juga harus dilaksanakan dengan lebih efektif dan tegas lagi," kata dia.

Share: COVID-19 Melonjak Drastis, Sri Mulyani Pesimistis Ekonomi Bisa Tumbuh 8,3%