Bobroknya Penegakan Hukum Pelecehan Seksual di India

Perempuan korban pelecehan seksual di India kerap menanggung beban berlapis. Sudahlah menjadi korban, mereka kerap kali tak punya akses terhadap pemenuhan keadilan. Belum lagi pengucilan oleh keluarga dan upaya hukum yang mangkrak bertahun-tahun lamanya.

Polisi, rumah sakit, dan pengadilan kerap kali mempermalukan dan merendahkan martabat para korban. Keadilan pun jarang berpihak pada mereka. Akhirnya, tak sedikit perempuan India yang malah belajar mengabaikan pelecehan seksual di tempat kerja.

Bhanwari Devi. 1992. Dia seorang pekerja sosial dari keluarga kasta rendah, kumhar (pembuat tembikar/hasil kerajinan keramik), yang tinggal di Bhateri, sebuah desa di negara bagian Rajasthan, India.

Lima pria dari kasta Gurjar yang berkuasa dan makmur dari desa itu menyerang suami Bhanwari dengan tongkat sampai pingsan. Bhanwari berlari untuk membantu suaminya, memohon kepada para pelaku agar menunjukkan belas kasihan. Dua pelaku mencekal Bhanwari dan tiga orang lainnya bergantian memperkosanya.

Mereka marah karena Bhanwari berupaya menghentikan pernikahan anak dalam keluarga mereka; tepatnya, Bhanwari terlibat dalam kampanye pencegahan pernikahan anak, yang masih banyak dipraktikkan secara ilegal di India. Ia bekerja sebagai saathin (teman) untuk Program Pembangunan Wanita (WDP) pemerintah negara bagian sejak 1985.

Dalam pengaduannya kepada polisi, Bhanwari menyebutkan nama para pelaku: tiga bersaudara Ram Sukh Gujjar, Gyarsa Gujjar, Ram Karan Gujjar, paman mereka Badri Gujjar, ditambah dengan Shravan Sharma.

Para pelaku ditangkap dan diadili, tetapi mereka mendapatkan dukungan Member of the Legislative Assembly (MLA) alias anggota Dewan Perwakilan Rakyat setempat, Dhanraj Meena. Meena menyewa seorang pengacara bernama Purohit untuk membela para terdakwa.

Bhanwari pun tak mendapat keadilan. Pengadilan yang lebih rendah membebaskan terdakwa dan menghukum mereka dengan pelanggaran yang lebih ringan, di mana mereka hanya menjalani hukuman penjara selama sembilan bulan. Dalam putusan pada 15 November 1995, merujuk India Today, Pengadilan Distrik Jaipur menolak kasus tersebut dan membebaskan kelima terdakwa.

Payung Hukum untuk Melindungi Korban Pelecehan Seksual

Berkat desakan para aktivis hak-hak perempuan, pemerintah negara bagian memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Keputusan itu memicu kampanye keadilan nasional untuk Bhanwari. Namun, pada 2007, 15 tahun setelah insiden, Pengadilan Tinggi Rajasthan hanya menggelar satu kali sidang atas kasus tersebut dan dua terdakwa telah meninggal dunia.

“Saya tidak akan mundur. Saya marah dengan cara orang melecehkan dan mengorbankan perempuan India. Saya marah karena pemerintah tidur dan tidak berbuat apa-apa. Menurut saya penjahat itu harus digantung sampai mati,” kata Bhanwari pada 2013, 20 tahun setelah kejadian.

Kini, delapan tahun kemudian, proses banding masih menunggu keputusan di Pengadilan Tinggi negara bagian. Perlakuan polisi dan pembebasan terdakwa dari pengadilan menarik perhatian media nasional dan internasional, serta menjadi episode penting dalam gerakan hak-hak perempuan India.

Kemarahan publik dan aktivis juga membuka jalan bagi perlindungan hukum baru terhadap pelecehan seksual bagi jutaan wanita India.

Berdasarkan petisi tahun 1997, Mahkamah Agung India di Vishaka, negara bagian Rajasthan, menetapkan “Pedoman Vishaka”, yang beramanat agar para majikan melindungi karyawan wanita dari pelecehan seksual di tempat kerja dan memberikan prosedur untuk resolusi, penyelesaian, atau penuntutan.

“Kesetaraan gender mencakup perlindungan dari pelecehan seksual dan hak untuk bekerja dengan bermartabat, yang merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal,” kata pengadilan tersebut. Namun, pedoman itu gagal secara eksplisit menangani pelecehan seksual terhadap perempuan di sektor informal— sebuah kelompok yang sekarang berjumlah sekitar 195 juta orang.

Pada 2013, India memberlakukan Undang-undang Pelecehan Seksual terhadap Wanita di Tempat Kerja. Dikenal sebagai UU Pencegahan Pelecehan Seksual atau Prevention Of Sexual Harassment (POSH), UU ini menjamin perlindungan terhadap semua pekerja formal dan informal di sektor publik maupun swasta, termasuk pekerja rumah tangga. UU POSH juga menjamin perlindungan terhadap perempuan dalam perjalanan.

UU tersebut merupakan langkah progresif yang penting bagi India. Namun, penegakan hukum oleh pemerintah tetap sukar diandalkan. Konon, jika penyerangan terhadap Bhanwari terjadi hari ini, kemungkinan besar ia tetap tak akan mendapatkan keadilan.

Penegakan Hukum yang Buruk

Human Rights Watch (HRW) merilis laporan pada Rabu (14/10), yang mengungkapkan bahwa kegagalan pemerintah India menegakkan hukum terhadap pelecehan seksual membuat jutaan wanita di tempat kerja terkena pelecehan tanpa pemulihan. Pemerintah dinilai harus segera memastikan kepatuhan terhadap UU POSH 2013.

Dalam laporan 56 halaman bertajuk “No #MeToo for Women Like Us’: Poor Enforcement of India’s Sexual Harassment Law” itu, HRW menemukan bahwa meski di satu sisi semakin banyak wanita di India berbicara menentang pelecehan seksual di tempat kerja—terutama setelah dipicu gerakan solidaritas global #MeToo pada 2017—ternyata masih banyak pekerja, terutama dari sektor informal, yang masih dibatasi stigma, ketakutan terhadap pembalasan dendam, dan hambatan institusional terhadap keadilan.

Lebih lanjut, HRW menilai pemerintah pusat dan daerah dinilai telah gagal mempromosikan, membentuk, dan memantau komite pengaduan—fitur utama dari UU POSH—untuk menerima pengaduan pelecehan seksual, melakukan penyelidikan, dan merekomendasikan tindakan terhadap pelaku kekerasan.

Berdasarkan UU POSH, setiap pemberi kerja diwajibkan untuk membentuk Komite Internal (IC) di setiap kantor dengan 10 karyawan atau lebih. Untuk perusahaan tanpa IC karena mereka memiliki kurang dari 10 karyawan, atau jika pengaduan terhadap majikan, atau untuk wanita yang bekerja di sektor informal, pejabat distrik atau kolektor pemerintah negara bagian diwajibkan untuk membentuk Komite Lokal (LC) di setiap distrik dan, jika diperlukan, di tingkat blok.

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengembangkan materi pelatihan dan pendidikan, menyelenggarakan program penyadaran, memantau penerapan UU, serta memelihara data jumlah kasus pelecehan seksual yang diajukan dan diselesaikan di tempat kerja.

HRW melakukan penelitian lapangan. Lebih dari 85 wawancara dilakukan di Tamil Nadu, Haryana, dan Delhi, melibatkan para perempuan yang bekerja di sektor formal dan informal, pengurus serikat pekerja, aktivis hak buruh dan perempuan, pengacara, dan akademisi.

Dalam laporannya, HRW mengungkapkan dari pedagang kaki lima dan pekerja pabrik hingga pembantu rumah tangga, 95 persen (195 juta) perempuan India bekerja di sektor informal dan banyak yang dieksploitasi secara rutin meskipun UU melarang.

Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak tidak menanggapi permintaan komentar yang berulang kali. Situasi ini memicu peluncuran kotak keluhan online untuk pelecehan seksual di tempat kerja pada tahun 2017, yang menerima sekitar 600 keluhan dalam dua tahun pertama.

Terkait #MeToo, kampanye gerakan tersebut berdampak bagus di mana muncul pengaduan pelecehan seksual oleh jurnalis terkemuka, bintang film, dan eksekutif di seluruh India. Sayangnya, di sisi lain, gerakan itu hanya berdampak kecil bagi daerah pedesaan terpencil di mana kejahatan seks merajalela.

“Gerakan #MeToo membantu menyoroti kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, tetapi pengalaman jutaan perempuan di sektor informal India tetap tidak terlihat,” kata Meenakshi Ganguly, Direktur HRW Asia Selatan.

“India memiliki UU progresif untuk melindungi wanita dari pelecehan seksual oleh bos, kolega, dan klien, tetapi gagal mengambil langkah-langkah dasar untuk menegakkan UU ini,” katanya.

Pelaporan kejahatan seksual meningkat di India setelah pemerkosaan geng yang fatal terhadap seorang siswa di bus pada tahun 2012, dengan penerapan hukuman yang lebih keras, termasuk UU tahun 2013 untuk memerangi pelecehan seksual di tempat kerja.

Meskipun UU POSH mengamanatkan pengusaha dengan setidaknya 10 pekerja untuk membentuk komite pengaduan (IC) yang dipimpin oleh perempuan dengan kewenangan untuk mendenda atau memecat mereka yang dinyatakan bersalah atas pelecehan, sebagian besar tetap menganggap hal itu sebagai gagasan di atas kertas, demikian temuan peneliti lokal.

Hanya sekitar 30 persen dari 655 distrik yang disurvei mengatakan mereka telah membentuk komite, menemukan studi 2018 oleh Martha Farrell Foundation, kelompok hak-hak perempuan, dan Penelitian Partisipatif di Asia (PRIA India), pusat penelitian yang mengadvokasi kesetaraan gender.

“Penerapan UU tersebut telah gagal di sektor informal,” kata Anagha Sarpotdar, ketua komite pengaduan di Mumbai, kota terpadat di India, menambahkan bahwa kurangnya kesadaran tentang sistem menyebabkan beberapa laporan.

Shalini, misalnya, dilecehkan secara seksual selama berbulan-bulan oleh seorang penjaga keamanan kompleks apartemen di Gurgaon, Haryana, di mana ia bekerja sebagai pekerja rumah tangga paruh waktu, mengatakan perempuan dalam posisinya terlalu takut untuk berbicara.

“Dia mengaku mencintai saya. Dia menunggu di lift di akhir shift saya dan ketika saya sendirian di lift, dia melontarkan pernyataan yang tidak senonoh,” kata Shalini.

Shalini menyebut bahwa si penjaga keamanan itu pernah juga merampas uang dari tangannya dan memintanya untuk pergi bersamanya. “Hari itu, saya menangis tanpa henti ketika pulang ke rumah dan memberi tahu suami saya bahwa saya ingin kembali ke desa,” ujarnya.

“Jika majikan saya tahu, kemungkinan besar mereka akan menyalahkan saya. Itu sebabnya saya diam saja,” kata Shalini. “Bagi wanita seperti saya, apa itu #MeToo? Kemiskinan dan stigma berarti kita tidak pernah bisa bersuara. Tidak ada tempat yang aman untuk perempuan seperti kita. Tidak di tempat kerja kita, tidak di rumah kita, dan tidak di jalan yang kita ambil.”