Rumah DP 0% Mulai Dibangun, Begini Reaksi Para Pejabat DKI

Setelah gelaran Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) selesai, hal yang paling ditunggu masyarakat adalah realisasi atas janji-janji yang disampaikan sang calon kepala daerah selama kampanye. Hal ini juga yang tengah dinanti oleh warga Jakarta, yang baru saja mengangkat gubernur dan wakil gubernur barunya pada Oktober tahun lalu. Nah, salah satu janji kampanye Anies-Sandi yang paling sering disebut-sebut adalah rencananya membangun rumah dengan DP 0 persen.

Terkait hal ini, Anies benar-benar berupaya memenuhi janjinya. Pada (18/1) lalu, Anies baru saja melakukan prosesi peletakkan baru pertama hunian yang diberi nama Klapa Village yang berada di Jl. H. Naman, Duren Sawit, Jakarta Timur.

“Program ini kita laksanakan untuk warga memiliki rumah ini, rusunami. Agar semua punya rumah. Ini penting untuk membereskan ketimpangan di Jakarta. Skemanya FLPP bisa dilakukan,” kata Anies dikutip merdeka.com pada (18/1) lalu.

Namun baru saja tahap awal pembangunan, rusun DP 0 persen yang akan dibangun 8 lantai itu menuai banyak kritikan. Salah satunya dari Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta fraksi Hanura, Ruslan Amsyari yang mengatakan bahwa rusun 0 persen itu tidak bisa dijual karena merupakan aset Pemprov DKI. Proses jual beli bisa dilakukan jika pembangunan rusun dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau swasta yang asetnya tidak tercatat sebagai milik Pemprov.

“Kalau nanti Rusun (yang dibangun Dinas Perumahan) itu dijual. Maka pembeli tidak bisa memiliki rusun itu secara penuh. Karena bangunan dan tanahnya itu menjadi aset Pemprov dan tidak bisa asal diperjualbelikan,” jelas Ruslan dikutip Tirto.id pada (31/1).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Cinta Mega, anggota Komisi C DPRD DKI Fraksi PDIP. Cinta mempertanyakan sah atau tidaknya tanah yang digunakan Anies dalam membangun rusun itu.

“Bagaimana azas legalitasnya, kalau itu (lahan dan anggaran) ada di Dinas Perumahan berarti itu pure (murni) yang menjalankan Pemprov,” tanya Cinta dilansir cnnindonesia.com pada (1/02).

Kepala Disperkim DKI Agustino Darmawan belum bisa menanggapi kritikan dari anggota DPRD DKI tersebut. Agustino berjanji akan membahas permasalahan legalitas tersebut pada Gubernur Anies.

“Saya mau bicara dulu sama Pak Gubernur,” jawab Agustinus.

Waduh, sudah proses dibangun kok baru mau dibicarain, Pak? Meskipun begitu, semoga Gubernur dan DPRD dapat solusi yang terbaik ya untuk menyejahterakan rakyatnya, Amin!