Anies Baswedan soal Situs STRP Down: Kapasitas 1 Juta Pendaftar, yang Masuk 17 Juta

Gubernur Anies Baswedan terus berupaya untuk mengatasi kasus Covid-19 yang terus meningkat di DKI Jakarta. Penutupan akses masuk jakarta juga sudah dilakukan Anies di sejumlah titik di Jakarta.

Namun rupanya, penutupan tersebut berdampak pada macetnya lalu lintas di tol dalam kota yang ingin masuk ke Jakarta, dan beberapa titik lainnya. Sehingga, Anies pun mengeluarkan kebijakan bahwa, setiap warga atau pekerja yang ingin masuk ke Jakarta, harus memiliki Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP).

“Langkah yang dilakukan kita untuk menanggulangi adalah dengan membuat sebuah sistem registrasi untuk pekerja sektor esensial dan sektor kritikal,” ucap Anies dalam jumpa pers yang dilakukan secara virtual, pada Senin (5/7) malam.

Namun sayangnya, situs untuk mendaftar STRP yakni jakevo.jakarta.go.id, sempat mengalami down. Sehingga, para pekerja sulit untuk mendapatkan akses surat registrasi tersebut.

“Nah, hari ini sistemnya masih uji coba. Perlu saya sampaikan bahwa, sistem tadi pagi sampai siang mengalami hang, sampai sore. Karena begini, kapasitas untuk menampung aplikasi adalah 1 juta pendaftar bersamaan, dan hari ini yang masuk 17 juta pendaftar. Kalau 17 juta pendaftar itu artinya, banyak orang yang sesungguhnya bukan (bukan) sektor esensial dan kritikal ikut mendaftar,” ujar Anies.

Baca Juga: Luhut Pandjaitan: 90% Penularan di Jakarta Itu Sudah Varian Delta | Asumsi​

Sementara untuk pegawai Aparat Sipil Negara (ASN), kata Anies, tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan STRP. Sebab, ASN cukup tunjukan kartu kepegawaiannya saja.

“Kami juga minta kepada ASN, untuk tidak perlu mengurus tanda registrasi. ASN cukup membawa bukti tanda kepegawaian, cukup membawa itu, tanpa perlu harus registrasi. Karena memang, pemerintahan bisa berkegiatan sebagai bagian dari sektor yang dikecualikan,” imbuhnya.

Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta Bertambah Jadi 72 Titik

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Hendro Pandowo mengatakan, penyekatan dalam rangka PPKM Darurat di wilayah Jakarta dan sekitarnya, saat ini berjumlah 72 titik.

Jumlah tersebut bertambah 9 titik, dari sebelumnya yang berjumlah 63 titik di daerah Jakarta dan sekitarnya.

“Penyekatan dilakukan di 72 titik penyekatan di Polda Metro Jaya, yaitu 5 di Gerbang Tol (GT), 9 di exit tol, 19 titik di batas kota, kemudian di 39 titik di jalur utama,” ucap Hendro.

Baca Juga: PPKM Darurat Masih Bikin Jakarta Macet, Efek Perusahaan Banyak yang Bandel? | Asumsi​

Hendro menuturkan, setiap titik tersebut telah diterjunkan personel gabungan dari Polri, TNI, serta pemda. Dengan jumlah personel berbeda pada tiap titiknya, yakni antara 30 hingga 50 orang. Namun, penyekatan itu masih menemukan sejumlah kendala.

“Memang ada beberapa kendala bahwa masih banyaknya masyarakat, penumpukan di setiap titik, terutama yang akan masuk ke Jakarta,” katanya. 

 Hendro menyampaikan, pihaknya tetap mengedepankan upaya preventif dan edukasi, dalam upaya penyekatan ini. Menurutnya, tindakan tegas akan menjadi upaya terakhir dilakukan pihak kepolisian, jika masih ada masyarakat yang sulit untuk dikendalikan.

 “Kemudian, mana kala terjadi penumpukan lalu lintas, maka kami melakukan diskresi, dibuka sehingga tidak terjadi penumpukan yang menimbulkan permasalahan baru,” tutur Hendro.