Akhirnya, Penanganan COVID-19 Kita Tidak Kalah Dari Sinetron

Bahkan saat dirundung gelap, kemanusiaan akan selalu menemukan jalan untuk menyintas. Kata-kata bijaksana inilah yang terpatri dalam dada tatkala melihat seorang netizen memamerkan kerja briliannya: himpunan cuplikan adegan sinetron dalam beberapa hari terakhir yang menyisipkan edukasi terkait COVID-19.

Dari cuplikan sinetron Istri Kedua yang tayang di SCTV, seorang istri menolak menggenggam tangan suaminya yang baru pulang kerja sebelum sang suami mencuci tangan. Sebuah hand sanitizer ia keluarkan entah dari mana, sebelum keduanya berjabat tangan dengan akrab. 

Dalam Kisah Cinta Anak Tiri, sepasang kekasih yang dimadu asmara batal indehoi ke luar rumah akibat wabah. Setelah bercengkerama di pintu sambil pakai masker, keduanya mencuci tangan dengan romantis. Favorit saya tentu saja dari sinetron Anak Langit, ketika sepasang kekasih yang hendak reuni di lorong RS dihentikan oleh kawan mereka. “Stop!” teriaknya, menghampiri mereka berdua dengan tegas. “Pakai antiseptik dulu.”

Luar biasa. Batok kepala saya dibikin menganga, rahang saya jatuh bergelimpangan, kaki saya gemetar seolah ingin copot. Lupakan Nadiem, inilah karya anak bangsa sesungguhnya.

Namun, hati saya miris. Benar, adegan di sinetron adalah cara efektif untuk menjangkau masyarakat awam terkait krisis COVID-19. Hanya saja, sinetron-sinetron tersebut tayang saat penanganan pemerintah terhadap wabah tersebut sedang buruk-buruknya.

Wabah COVID-19 terus bertambah parah. Dalam konferensi pers teranyar hari ini (19/3), jubir pemerintah Dr. Achmad Yurianto menyampaikan bahwa jumlah kasus positif COVID-19 bertambah jadi total 309 kasus. 25 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 15 orang telah sembuh. Berdasarkan data terbaru, persentase kematian akibat COVID-19 di Indonesia mendekati delapan persen--terburuk di dunia.

Kondisi ini bukan akibat nasib malang atau kecelakaan. Penelusuran Tempo membeberkan buruknya koordinasi lintas sektoral yang diprakarsai Menkes Terawan Agus Putranto. Ketimbang menjabarkan situasi terkini dan rencana pemerintah secara runtut, pejabat tinggi justru sibuk merekomendasikan makanan penangkal Corona seperti jamu, susu kuda liar, dan tauge. Tak heran bila strategi komunikasi pemerintah yang tertutup dan simpang siur disebut “amatiran” oleh The Jakarta Post.

Terkini, dr. Yurianto tersandung skandal yang bikin tepok jidat. Ia kena sentil karena pernyataan kontroversialnya dalam podcast Dedi Corbuzier. Menanggapi tudingan bahwa sebagian RS menolak menangani pasien COVID-19, Dr. Yurianto berkilah bahwa itu karena RS sekarang dikelola selayaknya bisnis. RS saat ini ibarat hotel, tuturnya, sementara para perawat adalah “room boy” yang melayani. Bukan kelakar baik saat tes COVID-19 belum tersedia secara luas, stok masker menipis, dan masyarakat khawatir terhadap dampak ekonomi dari lockdown besar-besaran.

Lebih cemerlang lagi, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah pun masih tarik ulur. Pemkot Surakarta, Pemprov Bali, hingga Pemprov DKI Jakarta berbondong-bondong menuding pemerintah pusat tak transparan dan lamban mendistribusikan informasi terkini. Tanggapan pusat pun berubah-ubah. Pada 15 Maret, Presiden Joko Widodo menyatakan kepala daerah berhak menyatakan status darurat di wilayahnya masing-masing. Sehari kemudian (16/3), Mendagri Tito Karnavian malah balik kanan menyatakan daerah wajib konsultasi dulu ke pusat. 

Simpang siur urusan lockdown pun bikin hati berdebar-debar. Pemerintah pusat bersikeras bahwa lockdown bahkan tak masuk opsi sama sekali, tetapi Pemda dan Pemkot sudah inisiatif sendiri menerapkan kebijakan yang menyerupai lockdown. Pemkot Malang mengumumkan bahwa arus keluar-masuk kota akan dibatasi. Perwakilan Pemprov DKI Jakarta dilaporkan menghadiri pertemuan dengan perwakilan pebisnis lokal untuk mendiskusikan skenario lockdown. Selagi pusat dan daerah sibuk tarik tambang, tak heran bila rakyat yang frustrasi justru mendapat informasi mendasar tentang COVID-19 dari sinetron.

Namun, sinetron apapun mesti berakhir. Kemarin (18/3), dr. Yurianto menyampaikan kabar menggembirakan. Ia memastikan bahwa pemerintah Indonesia akan mendatangkan peralatan tes COVID-19 drive through dari Korea Selatan "secepatnya" dan "sebanyak mungkin." Hari ini (19/3), presiden Jokowi mengiyakan rencana tersebut. Ketimbang ikut-ikutan lockdown, Indonesia justru ingin meniru metode Korea Selatan yang dinilai sukses meredam virus COVID-19 melalui deteksi dini dan tes besar-besaran.

Itikad baik ini pun nampak dari peluncuran situs Covid19.go.id, situs yang direncanakan menjadi acuan utama publik tentang krisis COVID-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun memuji posisi pemerintah pusat yang agak melunak beberapa hari terakhir. Awalnya, ia sempat kesulitan melacak kasus positif COVID-19 di wilayahnya lantaran datanya tak dibagikan oleh pusat. Kini ia merasa koordinasi daerah dengan pusat berjalan dengan lebih baik.

Wajar saja bila Jokowi berpaling pada Korsel untuk memetakan siasat penanggulangan yang terbaik. Korsel, Singapura, dan Taiwan saat ini dianggap sebagai negara demokratis yang paling sukses meredam penyebaran virus COVID-19. Melalui perpaduan teknologi, transparansi ke publik, dan kebijakan kesehatan yang matang, mereka mampu menghalau wabah ini dengan baik.

Menurut Foreign Policy, ketiga negara tersebut telah mempersiapkan strategi menghadapi wabah sejak jauh-jauh hari. Mereka belajar dari penanganan mereka yang buruk terhadap wabah SARS pada tahun 2003. Korsel, misalnya, langsung menetapkan strategi komunikasi massa yang jelas dan tegas. Sejak awal krisis, pemerintah melakukan briefing publik dua kali sehari, dan informasi serta kebijakan terkini terkait COVID-19 dijabarkan secara seksama.

Mereka fokus untuk melakukan tes sebanyak-banyaknya supaya penyakit tersebut dapat dideteksi sejak dini, dan pasien positif bisa terisolasi sebelum bergerak ke mana-mana. Kota Daergu dan Gyeongsan diidentifikasi sebagai dua titik persebaran virus paling utama, dan sumber daya medis dititikberatkan pada kedua wilayah tersebut. Itulah alasan mengapa pada awal krisis, angka kasus positif di Korsel melonjak tinggi dengan cepat. Sederhana saja, mereka negara yang paling siap untuk melakukan tes COVID-19 dengan cepat dan dalam skala besar.

Pemerintah Korsel tak terburu-buru melakukan lockdown. Tak lama setelah krisis pertama diumumkan, pemerintah meluncurkan aplikasi yang dapat diunduh di smartphone. Dalam aplikasi tersebut terkandung panduan karantina mandiri yang menghubungkan pasien dengan pekerja medis terdekat, serta sistem pemantauan yang memastikan warga menaati perintah karantina.

Kebijakan serupa pun dilakukan untuk orang yang baru pulang dari Cina, negara yang pertama terkena wabah. Korsel tidak melarang orang yang datang dari Cina, tetapi mewajibkan mereka semua mengunduh aplikasi Self Diagnosis. Melalui aplikasi tersebut, mereka wajib mengirimkan informasi kondisi harian.

Paduan antara teknologi dan inisiatif warga juga dilakukan oleh Taiwan. Meski mereka negara tetangga Cina, kasus COVID-19 di Taiwan amat rendah dan cepat ditangani. Awal Januari 2020, pemerintah Taiwan lekas mendirikan Central Epidemic Command Center yang mengkoordinasi upaya penanganan COVID-19 lintas sektoral. Gugus kerja tersebut langsung merilis 124 rencana kerja yang harus dilaksanakan segera untuk menanggulangi wabah — termasuk isolasi diri, identifikasi kasus positif sejak dini, serta strategi pendidikan publik.

Taiwan mengintegrasikan data asuransi kesehatan nasional mereka dengan data imigrasi dan menganalisis kemungkinan kasus positif COVID-19 di negaranya. Melalui data ini, seseorang yang tes COVID-19 langsung ketahuan rekam jejak bepergian dan pergerakannya, sehingga pekerja medis mudah memetakan siapa saja yang berisiko terpapar virus.

Menteri Digital (iya, Taiwan punya Menteri Digital, dan dia seorang transgender. Kurang keren apa coba?) mereka, Audrey Tang, juga bekerjasama dengan masyarakat sipil untuk membuat peta daring yang menunjukkan toko-toko mana saja yang masih menjual masker. Informasi tersebut dihimpun dari publik, catatan stok dari toko, serta data fasilitas kesehatan pemerintah.

Singapura lebih garang lagi. Menurut pemaparan Dale Fisher, ketua Infection Control di National University Hospital of Singapore, pemerintah Singapura memberlakukan perintah isolasi diri dengan tegas. Semisal kamu menunjukkan gejala COVID-19 dan harus dikarantina, kamu tidak boleh balik ke rumah. Pemerintah Singapura tahu karantina diri sendiri di rumah, saat kamu dekat dengan keluarga dan fasilitas belum tentu memadai, amat sulit dilakukan. 

Maka, orang dengan gejala ringan sekalipun dirawat di rumah sakit. Infrastruktur rumah sakit mereka pun siap, karena dibangun secara berangsur sejak krisis SARS di tahun 2003.

Semisal kamu positif COVID-19, Singapura juga punya tim penelusuran kontak yang melacak siapa saja yang kira-kira pernah berinteraksi langsung denganmu. Mereka akan didatangi secara langsung, dan diminta tes segera. Jika seseorang tidak menunjukkan gejala apapun dan boleh rawat jalan, mereka dikirim SMS beberapa kali sehari dengan tautan yang harus mereka klik untuk mengirim lokasi ponsel mereka ke pemerintah. Semisal kamu melanggar perintah karantina atau isolasi diri, kamu dianggap melanggar hukum.

Tentu, kita tidak mesti meniru metode mereka mentah-mentah. Teknik ala Singapura, misalnya, juga dikritik sebab dianggap melanggar hak warga atas privasi informasi. Penggunaan big data seperti di Taiwan juga mudah disulap jadi sistem pengawasan massal yang rentan disalahgunakan untuk represi politik.

Namun, satu hal yang patut menjadi catatan adalah mereka tidak memulai dari nol. Singapura, Taiwan, maupun Korea Selatan belajar dari pengalaman mereka babak belur menghadapi SARS, hampir dua dekade lalu. Protokol menghadapi wabah sudah siap, infrastruktur sudah dibangun secara berangsur, dan masyarakatnya siap menghadapi bencana. 

The New York Times, misalnya, menyebut bahwa memori kolektif warga Singapura tentang bencana wabah SARS membuat mereka enteng saja menerima langkah-langkah tegas pemerintah untuk menangani COVID-19. Pemerintah maupun masyarakat sipilnya telah terdidik dan siap menghadapi bencana.

Kita sudah mengambil langkah yang positif. Inisiatif pemerintah pusat membuat COVID19.go.id patut diacungi jempol, tapi telat dua bulan. Namun, upaya serupa dari Pemda Jawa Barat yang telah membuat aplikasi COVID-19 menunjukkan bahwa kita mulai belajar menggunakan teknologi untuk mengedukasi warga tentang wabah. Misalkan Ebiet G. Ade benar dan Indonesia sungguh merupakan tanah yang "selalu terjadi bencana", seharusnya wabah COVID-19 ini jadi kesempatan bagi kita untuk introspeksi diri. 

Penanganan wabah tidak boleh diserahkan kepada pejabat-pejabat yang lebih hobi berkelakar ketimbang menjabarkan rencana aksi yang runtut. Persiapan sudah harus direncanakan sejak jauh-jauh hari, dan publik harus diedukasi melalui informasi yang jelas, menyeluruh, dan mudah dicerna. Semisal tak bisa lewat aplikasi, minimal lewat sinetron yang mengundang gelak tawa.

Related Article