Ada yang Lebih Mendesak Ketimbang Kursus Tawaran Kartu Prakerja

Gelombang kedua pendaftaran program Kartu Prakerja telah dibuka pada hari ini, Selasa (21/4). Namun, program yang dialihfungsikan guna merespons krisis COVID-19 ini menuai kontroversi. Sederet masalah Kartu Prakerja teridentifikasi sejak awal: tidak sebandingnya jumlah pendaftar dan kuota yang tersedia membuat orang-orang kesulitan mendaftar; sistem verifikasi yang memungkinkan terjadi kecurangan; serta fungsinya yang diragukan sebagai jaring pengaman sosial semasa pandemi.

Selain bantuan dana, Kartu Prakerja mencakup program pelatihan. Untuk itu, pemerintah menggandeng delapan platform digital sebagai mitra: Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.

Keraguan para pakar terhadap Kartu Prakerja sebagai jaring pengaman berdasar. Lebih dari seperempat dari total anggaran kartu ini akan masuk ke kantong mitra-mitra tersebut. Pemerintah menganggarkan Rp20 triliun dengan rincian biaya pelatihan Rp5,6 triliun; dana insentif Rp13,45 triliun; dana survei Rp840 miliar; dan dana PMO Rp100 juta.

Catatan penting lain: meski diluncurkan di tengah pandemi, pelatihan-pelatihan Kartu Prakerja tidak melibatkan satu pun mitra yang bergerak di bidang kesehatan.

Di Singapura, para pekerja pariwisata yang terpukul dampak ekonomi COVID-19 diarahkan sebagai tenaga pembantu di bidang pelayanan kesehatan. Sebagaimana diberitakan Straits Times, Singapore Airlines (SIA) akan mengerahkan setidaknya 300 awak kabin untuk merawat pasien di berbagai rumah sakit. Salah satunya di rumah sakit Khoo Teck Puat (KTPH), yang menampung 30 awak kabin.

Tenaga bantuan ini akan ditugaskan di bangsal berisiko rendah. Mereka mendukung tim perawat dengan melakukan prosedur pemberian perawatan dasar, perawatan gizi, dan manajemen layanan pasien. Pasien di bangsal tersebut meliputi pasien penyakit kronis, gangguan jantung, dan kondisi bedah akut.

Mereka akan menjalani pelatihan selama lima hari untuk mempelajari terminologi medis dasar, pemantauan tanda-tanda vital, pemberian asupan gizi, serta penggantian posisi dan ambulasi pasien.Mereka akan bertugas setidaknya selama tiga bulan. Setelahnya, mereka diberi pilihan untuk memperpanjang masa bakti hingga tiga bulan berikutnya.

Kepala perawat KTPH Shirley Heng menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, ini merupakan kesempatan yang baik bagi perawat KTPH untuk bertukar pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan dengan para pekerja SIA, yang merupakan profesional di bidang pelayanan. Selain itu, bagi Heng, kolaborasi dengan SIA akan memperbesar permintaan tenaga kerja, karena tenaga medis terserap untuk merawat pasien COVID-19.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menegaskan bahwa Indonesia bisa saja menerapkan kolaborasi seperti SIA dan KTPH dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. “Kalau Presiden mau, sih, bisa-bisa saja. Namun, harus bikin peraturan baru. Karena [Kartu Prakerja] sudah ada aturannya, kan?” ujar Agus.

Ia melanjutkan: “Uangnya ada, nggak? Kan harus melatih dulu. Mereka di pariwisata dan [tiba-tiba] harus mengurus orang sakit, ya, harus dilatih dulu. Kalau di Singapura, di sekolah sudah dilatih P3K, kita kan nggak,” kata Agus.

Pemerintah menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk menambah mitra. Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, mengatakan, “Program ini masih bayi, baru berumur empat hari. Kami mulai dengan depan mitra platform dulu,” kata Panji kepada Kompas.com, Rabu (15/4).

Menimbang kondisi tenaga medis di garda depan yang kian kewalahan, alih-alih mengalirkan dana ke mitra yang tawarannya tak mendesak, mungkinkah pemerintah mengalirkan dana untuk meringankan beban fasilitas-fasilitas kesehatan?