Ada Apa dengan Priyanka Chopra, Kashmir, dan PBB?

Priyanka Chopra, seorang aktris dan penyanyi asal India yang pernah memenangkan Miss World 2000, dikatai munafik oleh seorang pengunjung pada acara Beautycon di Los Angeles, Amerika Serikat.

Ayesha Malik, si pengunjung, mempertanyakan sikap Priyanka Chopra yang mendukung perang antara India dan Pakistan, sementara ia sendiri adalah seorang Goodwill Ambassador UNICEF.

Ketika pesawat tempur India melewati Kashmir Line of Control (25/02/19) untuk pertama kalinya sejak 1971 dan menjatuhkan bom ke Pakistan, Priyanka menulis pada akun Twitter-nya, “Jai Hind #IndianArmedForces,” yang artinya “kemenangan” atau “panjang umur” untuk pasukan bersenjata India.

Respons Priyanka kepada Ayesha juga tidak memuaskan. Priyanka menganggap Ayesha sedang “marah-marahdan memintanya untuk tidak menjerit-jerit. Padahal, mikrofon Ayesha direbut oleh seorang anggota staf Beautycon sebelum ia selesai bicara, membuatnya mesti berbicara lebih keras agar bisa didengar.

Priyanka tidak menampik dukungannya terhadap perang India melawan Pakistan. “Saya tidak terlalu suka peperangan, tapi saya patriotik,” ucapnya. Ia juga mengatakan bahwa ia punya banyak teman dari Pakistan, seperti orang homofobik membela diri ketika diprotes tentang sikapnya.

Priyanka Chopra terkenal akrab dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, yang seringkali berperilaku rasis terhadap muslim di negerinya, dan kini mencabut kebijakan daerah otonomi Kashmir. Ia diminta memberi restu dalam pernikahan Priyanka dan Nick Jonas.

Tindakan Priyanka terhadap Ayesha dan bagaimana ia secara vokal mendukung India untuk berperang mengundang kekecewaan banyak pihak. Armeena Khan, aktris dan humanitarian Kanada-Pakistan, membuat surat terbuka kepada direktur eksekutif UNICEF untuk mencabut status Priyanka sebagai duta UNICEF.

“Kerja sama dengan selebritas memang menguntungkan, tapi organisasi-organisasi mesti berhati-hati agar tidak mengorbankan prinsip-prinsip yang mereka anut,” ujar Armeena dan saudaranya, Fesi Khan, dalam surat terbuka. Keduanya juga menyatakan akan memutuskan afiliasi dengan UNICEF dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama jika UNICEF tidak menggubris tuntutan ini.

Selain publik, Menteri Federal HAM Pakistan Shireen Mazari juga meminta UNICEF untuk menurunkan Priyanka. Shireen mengutarakan kekecewaannya kepada UNICEF. “UNICEF seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih seseorang menempati posisi terhormat itu,” ujarnya.

Selebritas India lain yang ditunjuk sebagai pembawa bendera kampanye HeforShe oleh UN Women, Anupam Kher, ikut mendukung keputusan pemerintahan India. Di Twitter, ia berkata, “Kashmir Solution has begun *Indian Flag*,” ketika pemerintahan India mencabut status otonom Kashmir.

Pertimbangan PBB dalam memilih duta dan perwakilan kampanye jadi dipertanyakan. Petisi untuk menurunkan Priyanka dari jabatannya telah dibuat dan ditandangani sejak tweet Priyanka Chopra pertama kali muncul. Berdasarkan kabar dari The Jakarta Post, petisi ini telah ditandatangi oleh lebih dari 90 ribu orang sejak Maret lalu.

Namun, hingga kini, PBB belum memberikan komentar perihal tuntutan publik.

Sementara itu, berdasarkan peraturan PBB sendiri, status Goodwill Ambassador PBB atau lembaga-lembaga khusus di bawah PBB bisa dicabut jika orang tersebut gagal menjalankan perannya, atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip PBB.

Berdasarkan peraturan PBB, kriteria untuk menjadi Goodwill Ambassador PBB sendiri tak sekadar punya talenta di bidang kesenian, sains, literatur, hiburan, atau olahraga. Goodwill Ambassador juga mesti berintegritas dan mendukung prinsip dan tujuan PBB, punya kemampuan untuk mempromosikan PBB di skala internasional, dan berwawasan akan tujuan dan aktivitas PBB.

Apa yang Terjadi di Kashmir?

Perdana Menteri India, Narendra Modi, mencabut status otonomi Kashmir pada 5 Agustus 2019. Selama tujuh dekade sebelumnya, Kashmir punya wewenang sendiri untuk menentukan hukum, dan India hanya mengurus keuangan, pertahanan, komunikasi, dan urusan luar negeri.

Saat ini, India mengerahkan lebih dari 38 ribu pasukan bersenjata ke Kashmir, mengusir jurnalis asing dan wisatawan, dan menjadikan beberapa pemimpin setempat sebagai tahanan rumah.

Warga Kashmir tak lagi bisa mengakses layanan telepon dan internet, dikekang aturan jam malam, dan tidak diperbolehkan membesuk anggota keluarga di rumah sakit.

India dan Pakistan berebut Kashmir sejak merdeka dari penjajahan Inggris pada 1947. Militer India yang menduduki sejumlah wilayah Kashmir dituding telah melakukan penghilangan paksa, kekerasan seksual, dan penyiksaan. Hal ini dilakukan untuk merepresi tuntutan warga Kashmir yang menginginkan kemerdekaan.

Sementara itu, Pakistan dikritik karena diduga telah mensponsori militan-militan Muslim di Kashmir untuk menggempur India.

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menganggap PBB bertanggung jawab jika negerinya berperang dengan India. PBB, dengan demikian, telah gagal menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Kashmir.  

"Saya terus mengirimkan pesan kepada masyarakat internasional. PBB yang bertanggung jawab. Organisasi yang seharusnya bertugas mencegah perang, lembaga yang didirikan setelah Perang Dunia II, yang bertugas melindungi pihak-pihak yang lemah melawan yang kuat," ujar Imran Khan dalam pidatonya yang bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Pakistan, 14 Agustus 2019, dilansir oleh BBC.

Sebagai bentuk protes, Imran Khan juga merayakan Hari Kemerdekaan Pakistan di wilayah Kashmir. Ia juga telah mengusir duta besar India di Islamabad dan menarik perwakilan negaranya dari New Delhi. Ia pun melarang penayangan film Bollywood di bioskop-bioskop Pakistan dan menutup layanan transportasi dari Pakistan menuju India untuk sementara waktu.

Related Article