Suku Baduy dalam Pusaran Politik Indonesia

Desa Ciboleger, desa terakhir sekaligus pintu masuk sebelum menuju wilayah perkampungan Suku Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terlihat cerah dan tenang pada Sabtu, 13 April 2019 lalu. Tak terlihat atribut-atribut kampanye politik seperti baliho atau spanduk dari calon presiden maupun calon legislatif yang ikut dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Layaknya desa adat yang tenteram dan damai, wilayah Baduy memang jauh dari hiruk pikuk politik.

Setidaknya hanya ada satu spanduk bernuansa Pemilu 2019 yang terpampang tak jauh dari gerbang masuk menanjak menuju wilayah Baduy di terminal Ciboleger. Bukan spanduk kampanye, melainkan spanduk berisi informasi yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Isi spanduknya adalah foto kandidat capres-cawapres, gambar seluruh partai politik peserta Pemilu 2019, foto calon anggota DPD RI yang mewakili Provinsi Banten, serta ajakan kepada masyarakat untuk mencoblos ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 17 April.

Setelah melewati gerbang masuk dan mulai menanjak bukit melewati tiga kampung Baduy Luar seperti Desa Kadu Ketuk, Desa Marengo, dan Desa Balimbing, praktis tak ada sama sekali atribut-atribut kampanye, yang biasanya selalu memenuhi jalanan dan menjadi ‘sampah’ visual di banyak daerah di Indonesia. Tentu tak heran jika tak ada keriuhan dan hingar bingar politik di wilayah Baduy, karena di sana, adat istiadat dan budaya selalu dijunjung tinggi dari segalanya.

Ya, di tengah kemajuan teknologi dan kehidupan yang serba digital, Suku Baduy atau yang biasa juga disebut Urang Kanekes, tetap saja masih mempertahankan kearifan lokalnya, terutama Suku Baduy Dalam. Orang-orang Suku Baduy benar-benar memegang teguh budaya dan adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sudah sejak lama, bahkan sampai hari ini. Di tengah hutan dan di atas perbukitan, Suku Baduy hidup jauh dari kemewahan.

Adat Baduy Larang Orang Baduy Dekat dengan Politik

Orang Baduy memang lebih memilih menjalani kehidupan yang intim dan selaras dengan alam. Tentu kehidupan Baduy tak bisa disamakan dengan kehidupan di desa atau kota lain di Indonesia, yang sudah terpapar modernisasi dan bebas bersentuhan dengan dunia politik. Di Baduy, politik memang terlihat tak begitu penting-penting amat, meski tak juga diabaikan, orang-orang Suku Baduy berada di tengah-tengah.

“Di Baduy ini enggak terlalu seperti kehidupan di luar, karena sebetulnya di sini nih sama adat enggak boleh orang Baduy itu punya atau terlibat dalam partai politik,” kata Agus Bule, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Suku Baduy Ciboleger saat berbincang dengan Asumsi.co di Desa Gajeboh, desa Baduy Luar, Sabtu, 13 April 2019.

Orang Baduy memang benar-benar tak boleh bersentuhan dengan politik. Namun, bukan berarti mereka tak boleh juga berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Khusus orang-orang Suku Baduy Luar, karena kehidupannya sedikit terbuka, informasi-informasi seputar politik dan Pemilu 2019 pun tak bisa dihindari. “Enggak boleh sebetulnya [dekat dengan politik], tapi kan kalau Baduy Luar ini mereka sering keluar jadi punya kenalan lah, ya jadi mereka terima [informasi politik], cuma enggak seperti di luar misalnya harus memihak siapa-siapa,” ucap Agus.

Salah satu spanduk informasi Pemilu 2019 yang dipasang KPU Lebak di Desa Ciboleger di pintu masuk wilayah Baduy, Banten, Sabtu, 13 April 2019. Foto: Ramadhan/Asumsi.co

Di tahun politik, ketenangan di wilayah Baduy pun tetap terjaga meski sebagian besar masyarakat di berbagai wilayah Indonesia sangat antusias dan sibuk meramaikan Pemilu 2019. “Kita lihat aja sekarang ini kan, walaupun hari H pencoblosan sudah dekat, suasananya kan tenang sekali, enggak ada tempelan-tempelan spanduk kampanye di sini, enggak ada. Karena istilahnya orang Baduy itu tidak boleh terlalu dalam ikut berpolitik.”

Lantaran tak boleh memihak kepada siapa-siapa dalam politik, maka orang Baduy pun mendukung siapa saja nantinya sosok yang terpilih sebagai pemimpin Indonesia di Pemilu 2019. “Karena kalau menurut orang Baduy itu, ada istilahnya lunang, lunang itu ngiluk kanu meunang, jadi siapa saja yang dapat [terpilih] kita mah ngikut saja. Pada intinya sekali lagi, orang Baduy sebetulnya enggak boleh turut campur terlalu dalam dengan urusan politik.”

“Jadi siapapun pemimpinnya, ya kita harus ikut pemimpin. Kita harus mendoakan saja yang terbaik kepada siapa pun pemimpinnya nanti yang terpilih.”

Suku Baduy Dalam Boleh Mencoblos di Pemilu 2019

Sekali lagi, orang Suku Baduy bukannya tak peduli dengan politik, hanya saja tak boleh terjun terlalu dalam di dunia yang penuh dengan intrik tersebut. Sedikit banyak, orang-orang Suku Baduy juga tau bahwa saat ini Indonesia bakal diramaikan dengan Pemilu 2019. Partisipasi politik tetap dipersilahkan kepada orang-orang Suku Baduy, tanpa paksaan sama sekali.

Agus mengungkapkan khusus untuk orang-orang Suku Baduy Dalam, yang tentunya kehidupannya lebih tertutup atau terisolasi dari dunia luar dan tak tersentuh modernisasi teknologi, ternyata mereka boleh menggunakan hak pilihnya atau mencoblos di Pemilu 2019 pada 17 April. Jika memang ingin menggunakan hak pilihnya, orang  Suku Baduy Dalam harus berjalan keluar dan pergi ke wilayah Baduy Luar, karena di wilayah Baduy Dalam tak boleh dibangun TPS.

“Jadi di Baduy Dalam itu, mereka bukannya enggak boleh berpolitik, ketika mereka punya hak suara dalam hatinya, mereka boleh ikut keluar dari sana dan menggunakan hak pilihnya, karena yang dibangun TPS itu ya hanya di Baduy Luar saja, ada 27 TPS dalam satu desa. Dalam kampungnya itu, Baduy Luar ada 62 kampung, nah itu ada 27 TPS di Pemilu 2019 ini menurut data yang kita dapat.”

Agus pun memaparkan soal data orang Baduy saat ini. Meski tak tau persis, Agus pun mengingat-ingat kembali jumlah orang Suku Baduy, termasuk yang sudah memiliki hak pilih di Pemilu 2019. “Kalau jumlah Baduy Luar dan Baduy Dalam itu saya kurang tau persisnya berapa ya. Tapi data semua itu ada kurang lebih kalau enggak salah 12.000 jiwa, 3.000 KK, dan hak pilihnya hampir 7.000.”

“Itu kalau 7.000 hanya Baduy Luar, kalau Baduy Dalam perkiraaan 1.500 hak pilih lah, tapi itu kan enggak semua dimasukan ke kategori pemilih, karena mereka yang punya hak suara ya silahkan ikut memilih, dan yang enggak punya hak suara ya enggak masalah juga.”

Agus Bule, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Suku Baduy Ciboleger, Sabtu, 13 April 2019. Foto: Ramadhan/Asumsi.co

Menurut Agus, tak ada paksaan sama sekali untuk memilih dan mencoblos di Pemilu 2019, tapi bagi siapa saja orang-orang Suku Baduy Dalam yang mau memilih, dipersilahkan datang ke TPS yang berada di Baduy Luar. Menurut Agus, sistem yang dijalani orang-orang Suku Baduy sama saja seperti orang-orang di luar wilayah Baduy dalam hal menggunakan hak pilihnya di pemilu yakni dengan tetap mendatangi TPS untuk mencoblos. 

“Jika ada orang Baduy Dalam yang punya hak suara, mereka boleh mencoblos, silahkan. Nanti, mereka minta ke orang atau panitia di TPS, pasti dikasih surat suara, dan nyoblos sesuai dengan keinginan masing-masing.”

Meski tampak sepi dan jauh dari hingar bingar Pemilu 2019, Agus mengungkapkan setidaknya ada beberapa caleg yang datang ke wilayah Baduy untuk mengenalkan diri. “Tapi banyak juga caleg-caleg yang datang ke sini, bahkan waktu minggu kemarin saya lihat ada yang datang ke sini, yang ngajak-ngajak orang Baduy buat milih dan berpartisipasi di Pemilu 2019.”

Namun, lanjut Agus, sosok-sosok caleg yang datang ke wilayah Baduy itu tak terlalu menekankan harus memilih siapa, hanya berupa ajakan untuk memilih, menggunakan hak pilih, dan berpartisipasi saja. “Soalnya walaupun mereka diarahkan, pemilu sekarang kan agak rumit ya dengan banyak kertas suara, banyak pilihan, sedangkan mereka yang berumur 40 tahun ke atas itu enggak bisa baca gitu, jadinya susah.”

Sekali lagi, Agus mengatakan bahwa adat Suku Baduy melarang semua orang Baduy untuk memihak kepada salah satu paslon. Bagi orang Baduy, tak ada keberpihakan, apalagi paksaan untuk memilih. Menurut Agus, pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang akan didukung penuh oleh orang Suku Baduy.

“Kembali ke adat, bahwa adat itu tidak harus menekan kita harus kemana dan memilih siapa. Jadi enggak diarahkan dari tokoh adat untuk kemana dan mendukung siapa, enggak ada. Tentunya itu suatu pelanggaran ketika mereka harus mengarahkan orang-orang Suku Baduy untuk berpihak ke salah satu calon, karena bagi mereka orang adat, siapa pun nanti pemimpinnya, pasti tetap akan kita dukung.”

Cerita Unik Presiden Jokowi dan Prabowo

Selain soal kondisi politik Pemilu 2019 di wilayah Suku Baduy, Agus pun menceritakan kisah menarik dari kunjungan Presiden RI Joko Widodo dan capres Prabowo Subianto dalam waktu yang berbeda. Kunjungan keduanya meninggalkan cerita masing-masing bagi Suku Baduy. Misalnya saja saat rencana Jokowi berkunjung pada 2014 lalu, saat beliau baru terpilih sebagai Presiden RI. 

“Tahun 2014 itu, Presiden Jokowi kan pernah mau ke sini, cuma maunya menginap di Baduy Dalam. Nah, karena Baduy Dalam itu kan enggak boleh ada listrik, enggak boleh ada fasilitas, jadi orang Baduy Dalam itu khawatir walaupun presidennya oke, tapi takutnya pendamping-pendampingnya atau paspampresnya bawa fasilitas gitu buat presiden,” kata Agus.

Dua orang bocah Suku Baduy Dalam saat melintasi wilayah Baduy Luar di Desa Gajeboh, Sabtu, 13 April 2019. Foto: Ramadhan/Asumsi.co

Lalu, lanjut Agus, akhirnya Jokowi ditawarkan untuk menginap di Baduy Luar. Sayangnya, presiden tak mau jika menginap di Baduy Luar, sehingga akhirnya batal menginap. “Jadi daripada merusak adat nanti, misalnya paspampresnya bawa genset, kasur, dan fasilitas lainnya, lebih baik mereka ditawarkan untuk menginap di Baduy Luar saja.”

Tak hanya Jokowi, ada juga Prabowo yang baru-baru ini berkunjung ke wilayah Baduy. Menurut Agus, kedatangan Prabowo itu bukanlah kunjungan resmi, tapi hanya untuk berfoto-foto saja dengan orang Baduy Dalam di wilayah perbatasan Baduy Luar.

“Beliau (Prabowo) datang bukan untuk kampanye karena enggak boleh kampanye. Selain pertama memang bukan waktunya, kedua tujuannya itu memang hanya untuk berfoto dengan orang Baduy Dalam saja.”

“Tim suksesnya juga distop hanya sampai terminal Ciboleger sana. Yang masuk itu hanya Pak Prabowo dengan orang-orang tertentu saja, karena takutnya disorot kampanye atau gimana. Jadi itu memang hanya keperluan untuk berfoto saja, bukan kampanye.”

Related Article