Blunder Prabowo Saat Debat: Emang Jawa Tengah Lebih Gede dari Malaysia?

Haduh.

Mungkin buat sebagian kalian yang ngeh, pada debat perdana capres-cawapres yang dilaksanakan Kamis, 17 Januari 2019 malam, Prabowo melontarkan fakta yang agak… salah. Enggak agak sih sebenarnya. Salah banget malah. Ini urusan angka yang mutlak soalnya.

Dalam debat tersebut, Prabowo melontarkan fakta kalau Jawa Tengah lebih besar dari Malaysia. Ucapan ini keluar ketika ia menyebutkan pendapatan Ganjar Pranowo yang hanya sebesar Rp8 juta, padahal mengurus Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia. “Sebagai contoh, bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya Rp8 juta? Kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar,” ungkap Prabowo dalam debat capres-cawapres perdana di Gedung Bidakara.

Sontak, kesalahan ini langsung disambut warganet. Di Twitter, warganet membicarakan kesalahan fakta yang diucapkan Prabowo tersebut. Akun Twitter @PulungPulung mencuitkan satu gambar perbandingan antara Jawa Tengah dan Malaysia. Dalam cuitan tersebut, tertulis luas wilayah Jawa Tengah yang hanya sekitar sepersepuluh Malaysia.

GET YOUR FACT STRAIGHT, PRABOWO! Jateng is NOT bigger than Malaysia. #DebatPilpres2019 pic.twitter.com/egeOpLtRgZ— Halimah (@PulungPulung) January 17, 2019

Tidak hanya berdasarkan cuitan warganet, fakta yang tertera pun ternyata demikian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas wilayah Jawa Tengah di tahun 2017 sebesar 32.544,12 km persegi. Sedangkan berdasarkan Britannica, luas wilayah Malaysia Timur dan Barat ditotal berjumlah sebesar 330.223 km persegi, hampir 10 kali lipatnya luas Jawa Tengah.

Prabowo Bingung Jawab Pertanyaan Tentang Caleg Gerindra Mantan Napi Korupsi

Selain blunder di atas, ketika calon presiden dari nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) bertanya tentang calon legislatif Gerindra yang korupsi, lagi-lagi Prabowo nampak kesulitan. Ia nampak bingung menjawab apa yang ditanyakan capres Jokowi. “menurut ICW, partai yang Bapak pimpin banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu, berkas caleg itu yang tanda tangan adalah ketua umumnya. Berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana Bapak menjelaskan ini?” tanya Jokowi kepada Prabowo di debat perdana capres-cawapres.

Prabowo pun menjawab tanpa jawaban yang jelas. Ia mengungkapkan kalau dirinya tidak menyetujui calon legislatif mantan napi korupsi. Padahal, seperti apa yang dijelaskan Jokowi, ketua umum lah yang menandatangani surat persetujuan calon legislatif tersebut. “Baik itu mungkin ICW, tapi saya sendiri belum dapat itu laporan itu, dan benar-benar sangat subjektif. Saya tidak setuju itu,” ungkap Prabowo. Ia pun melanjutkan, “kalau ada bukti, silakan laporkan kepada kami.”

Kemudian, untuk mengklarifikasi, Jokowi pun mengulang kembali pertanyaannya. Ia menyatakan bahwa data dari ICW itu bukan dugaan, tetapi memang benar adanya. “Maaf Pak Prabowo, jadi yang saya maksud tadi adalah mantan koruptor, atau mantan napi korupsi yang Bapak calonkan sebagai caleg. Itu ada, ICW memberikan data itu jelas sekali. Ada enam yang bapak calonkan,” tutur Jokowi. Ia pun melanjutkan, “jadi saya tidak menuduh partai Bapak korupsi. Ini mantan koruptor, mantan korupsi.”

Prabowo pun menutup perdebatan ini dengan mengembalikan pilihan ke rakyat. Ia merasa bahwa selama sudah dihukum dan hukumnya mengizinkan, tidak ada salahnya untuk mantan napi korupsi tersebut mencalonkan diri. Sampai sini,ucapan Prabowo nampak tidak bermasalah. Masalahnya, ia menutup jawabannya ini dengan kata-kata “mungkin korupsinya enggak seberapa”. Berikut jawaban Prabowo. “Ini kan demokrasi, Pak. Kita umumkan saja ke rakyat, kalau rakyat enggak mau milih ya enggak akan dipilih, kan begitu? Yang jelas kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum, kalau memang hukum mengizinkan kalau dia dianggap masih bisa, dan rakyat menghendaki dia, karena dia punya kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya enggak seberapa,” tutur Prabowo.

Kata-kata “enggak seberapa” untuk korupsi nampaknya harus dipikirkan kembali, yah. Korupsi adalah virus yang merusak suatu bangsa. Ini enggak boleh diremehkan. Selama korupsi masih dianggap “enggak seberapa”, nampaknya sulit untuk memajukan bangsa Indonesia tercinta ini.