AS Marah Thailand Pulangkan Paksa Puluhan Warga Uighur ke China

Amerika Serikat (AS) marah atas keputusan Pemerintah Thailand memulangkan paksa atau deportasi puluhan warga Uighur ke China. Menteri Luar AS Marco Rubio sampai mengutuk deportasi tersebut.

“Kami kaget dengan tindakan ini, dan kami menyerukan kepada pihak berwenang China untuk memberi akses penuh guna memverifikasi kesejahteraan warga Uighur yang dipulangkan itu,” kata Rubio, seperti dikutip melalui VOA Indonesia, pada Jumat (28/2/2025).

Rubio mengkhawatirkan mereka tidak memiliki hak atas proses hukum yang adil serta menghadapi penganiayaan, kerja paksa, dan penyiksaan di China.

Dilansir melalui AP, dalam sidang konfirmasi Senat pada Januari, Rubio berjanji akan menekan Thailand agar tidak mendeportasi para Uighur. Negara itu merupakan mitra yang sangat kuat bagi AS dan sekutu historis yang kuat.

Rubio mengatakan bahwa tindakan ini berisiko melanggar perjanjian hak asasi manusia internasional dan berlawanan dengan tradisi panjang rakyat Thailand dalam melindungi kelompok yang paling rentan serta tidak sesuai dengan komitmen Thailand untuk melindungi hak asasi manusia.

Pemerintah Thailand mendeportasi 40 warga Uighur yang telah ditahan di Thailand selama lebih dari satu dekade, ke China. Hal itu dikonfirmasi pejabat Thailand dan China pada Kamis (27/2/2025).

Para warga Uighur sebelumnya telah mengajukan permohonan publik bulan lalu untuk menghentikan deportasi, dengan alasan bahwa mereka menghadapi kemungkinan pemenjaraan dan kematian di China.

Para anggota parlemen Thailand serta pejabat internasional telah mendesak pemerintah Thailand agar tidak mendeportasi mereka, dengan peringatan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Hal semisal juga diutarakan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk.

“Deportasi ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum dan standar hak asasi manusia internasional,” kata Volker Türk.

Türk menyayangkan langkah yang diambil otoritas Negeri Gajah Putih itu. Dia juga menyeru Beijing untuk mengumumkan keberadaan para warga Uighur itu dan memastikan mereka diperlakukan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

Sementara itu, pejabat kepolisian dan keamanan Thailand yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Phumtham Wechayachai menyatakan dalam konferensi pers di Bangkok bahwa China telah memberikan jaminan agar para pria Uighur tersebut tidak akan dihukum atau disakiti.

Mereka juga menyatakan bahwa seluruh tahanan secara sukarela kembali ke China setelah ditunjukkan terjemahan dari perjanjian tertulis China yang meminta pemulangan mereka serta menyatakan bahwa mereka akan diizinkan untuk hidup secara normal.

Baca Juga:

Pemerintah Thailand akan Legalkan Judi-Kasino untuk Tingkatkan Pendapatan Negara

Australia Kecewa Indonesia Ogah Bahas Uighur di PBB

Alasan RI Tolak Bahas Dugaan Pelanggaran HAM China ke Muslim Uighur di PBB