Hong Kong Berencana Pecat 10 Ribu PNS Demi Efisiensi Anggaran
Otoritas Hong Kong di China berencana memecat 10 ribu pegawai negeri sebagai upaya mengendalikan defisit anggaran yang meningkat. Sedianya rencana itu bakal dilakukan pada April 2027 mendatang.
Sekretaris Keuangan Hong Kong, Paul Chan mengatakan, langkah itu ditempuh guna memulihkan keseimbangan fiskal di Daerah Administratif Khusus atau DAK China itu.
“Langkah ini memberikan jalur yang jelas menuju tujuan pemulihan keseimbangan fiskal dalam akun operasional, secara terencana dan progresif,” kata Paul Chan, seperti dikutip melalui CNA, pada Kamis (27/2/2025).
Ia menambahkan bahwa program konsolidasi fiskal yang “diperkuat” ini akan mengurangi total pengeluaran publik sebesar 7 persen hingga tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2028.
“Pemotongan anggaran ini bertujuan untuk menciptakan landasan fiskal yang berkelanjutan bagi pembangunan masa depan,” katanya.
Hal ini dilakukan setelah pendapatan dari penjualan tanah turun tajam, sehingga menyebabkan defisit mencapai HK$87,2 miliar, hampir dua kali lipat dari perkiraan sebelumnya sebesar HK$48,1 miliar.
Selain itu, kota ini juga berencana mendorong pengembangan kecerdasan buatan (AI) guna menghadapi tantangan dari ketidakpastian ekonomi global, ketegangan geopolitik, dan lemahnya pasar properti. Kota ini telah mengalokasikan HK$1 miliar untuk pendirian lembaga penelitian dan pengembangan AI.
Sebagai ekonomi kecil dan terbuka, Hong Kong rentan terhadap tekanan eksternal, termasuk perlambatan ekonomi China dan ketegangan antara China dan AS. Presiden Donald Trump semakin meningkatkan tekanan terhadap Beijing dalam hal perdagangan, teknologi, dan geopolitik.
Awal tahun ini, AS memberlakukan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap barang-barang dari China dan Hong Kong. Pemerintah Hong Kong mengecam langkah tersebut, dengan menyatakan bahwa Washington mengabaikan status Hong Kong sebagai wilayah pabean yang terpisah.
Setelah China memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang kuat di Hong Kong pada tahun 2020, sejumlah pejabat—termasuk pemimpin saat ini, John Lee—dikenai sanksi, dan kota ini kehilangan status khususnya sebagai entitas perdagangan terpisah.
Baca Juga:
Hong Kong Bakal Larang Ngevape di Ruang Publik pada 2026
Aktivis Demokrasi Hong Kong Joshua Wong Divonis 4 Tahun 8 Bulan Atas Tuduhan Subversi
