Status Darurat Militer Korea Selatan Dicabut Setelah Enam Jam Diberlakukan

Kabinet Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol telah mencabut perintah darurat militer di negara itu, hanya beberapa jam setelah ia mengeluarkan dekret tersebut. Keputusan kabinet itu muncul setelah Yoon mencabut dekret pemberlakuan darurat militer yang berumur pendek pada Rabu (4/12/2024) dini hari waktu setempat.

Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat sebagai partai penguasa, Han Dong-hoon, meminta maaf kepada publik dalam sebuah pernyataan kepada wartawan pada Rabu pagi. Dia menyerukan agar menteri pertahanan negara itu dipecat karena telah menghasut presiden untuk mengeluarkan dekret tersebut.

“Presiden harus menjelaskan situasi tragis ini secara langsung dan menyeluruh,” ujar Han, seperti dikutip melalui CNN.

“Menteri pertahanan, yang merekomendasikan darurat militer ini, harus segera diberhentikan, dan semua yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban secara tegas,” sambungnya.

Yoon telah mengumumkan darurat militer dalam pidatonya yang mengejutkan pada tengah malam hari Selasa, 3 Desember 2024.  Yoon menuduh partai oposisi utama, Partai Demokrat bersimpati dengan Korea Utara dan melakukan kegiatan anti-negara. Tuduhan itu sehubungan dengan mosi Partai Demokrat, yang memiliki mayoritas di parlemen, untuk memakzulkan jaksa penuntut utama dan menolak proposal anggaran pemerintah.

Merespons hal itu, anggota parlemen bekerja cepat untuk memblokir keputusan darurat militer beberapa jam setelah deklarasi Yoon, dengan 190 dari 300 anggota parlemen memberikan suara untuk membatalkan tindakan tersebut.

Ketika ia mengumumkan darurat militer, Yoon telah melabeli tindakan oposisi sebagai “perilaku anti-negara yang jelas-jelas bertujuan untuk memicu pemberontakan.” Ia lebih lanjut mengklaim tindakan-tindakan ini telah melumpuhkan urusan negara dan mengubah Majelis Nasional (parlemen) menjadi sarang penjahat.

“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara… Dengan ini saya mengumumkan darurat militer,” kata Yoon dalam pidatonya.

Ia menggambarkan darurat militer sebagai tindakan yang diperlukan untuk membasmi pasukan anti-negara pro-Korea Utara. Dia membenarkan keputusan tersebut sebagai hal yang penting untuk melindungi kebebasan dan keselamatan rakyat, memastikan keberlanjutan negara, dan mewariskan negara yang stabil kepada generasi mendatang.

Dekret itu bahkan melarang semua kegiatan politik dan parlementer dan mengizinkan penangkapan tanpa surat perintah. Mengutip dokumen dekret yang sama, Reuters melaporkan bahwa “mogok kerja, penghentian kerja, dan unjuk rasa yang memicu kekacauan sosial” juga dilarang. Itu termasuk dokter yang terlibat dalam aksi mogok kerja; mereka telah diperintahkan oleh dekret tersebut untuk kembali bekerja dalam waktu 48 jam. Dekret darurat militer itu memicu tentara berusaha memasuki aula utama Majelis Nasional yang di dalamnya tengah diadakan pemungutan suara untuk membatalkan dekret tersebut.

Serukan Pengunduran Diri

Sejumlah anggota parlemen Korea Selatan menyerukan pengunduran diri Yoon dari kepala negara Korea Selatan. Partai Demokrat sebagai oposisi mengatakan, akan memulai proses pemakzulan terhadap Yoon jika ia tidak segera mengundurkan diri.

“Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan Konstitusi dan menginjak-injak demokrasi,” kata partai itu.

“Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela,” sambungnya.

Baca Juga:

Intelijen Korsel Sebut Korut Kerahkan Ribuan Pasukan Khusus untuk Bantu Rusia dalam Perang Ukraina

Sejumlah Sekolah di Korea Selatan Ditutup Akibat Kekurangan Siswa

Pemimpin Oposisi Korsel Ditikam Di Leher Saat Konferensi Pers