JK: BNPT Jangan Curigai Semua Pesantren
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla,
meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk tidak
menyamaratakan anggapan bahwa semua pondok pesantren terafiliasi dengan
jaringan terorisme.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu meminta BNPT segera
mengambil tindakan apabila menemukan pondok pesantren yang terbukti terpapar
paham radikal dan terorisme.
“Ya tentu kalau ada buktinya, silakan (BNPT) ambil
tindakan. Jangan kemudian hanya mengeluarkan isu, lalu semua pondok pesantren
seperti dicurigai semuanya,” kata JK seperti dilansir Antara.
Terhadap ratusan pondok pesantren yang diduga terpapar paham
radikal dan terorisme, JK meminta BNPT memanggil satu per satu lembaga
pendidikan Islam tersebut untuk dilakukan investigasi.
Buka Data: Apabila terdapat bukti kuat terkait dugaan
afiliasi paham radikal di pondok pesantren tersebut, JK mengimbau BNPT membuka
data itu.
“Ya perlu (terbuka), kalau memang ada bukti
(terafiliasi terorisme) itu; tapi harus yakin dan ada buktinya,” ujarnya
lagi.
Data tentang 198 pondok pesantren yang diduga terafiliasi
dengan jaringan terorisme tersebut diungkapkan oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy
Rafli Amar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di Jakarta,
Selasa (25/1).
Sementara itu, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad
Nurwakhid dalam keterangannya, Minggu (30/1), mengatakan data tersebut
merupakan bentuk peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk
meningkatkan kewaspadaan.
“Tentu hal ini perlu dijernihkan agar masyarakat tidak terbawa
narasi yang selalu mem-framing berbagai kebijakan untuk meningkatkan deteksi
dini dan kewaspadaan dalam pengertian yang negatif,” kata Ahmad.
Data BNPT: Data BNPT yang diungkap Boy Rafli Amar dalam RDP
dengan DPR tersebut juga bukan merupakan generalisasi BNPT terhadap semua
pondok pesantren, katanya pula.
“Sangat tidak benar dan tidak beralasan adanya narasi
tuduhan terhadap BNPT yang seolah-olah menggeneralisasi dan memberikan stigma
negatif terhadap pondok pesantren yang ada di Indonesia, apalagi menuduh data
tersebut sebagai bagian dari bentuk Islamofobia,” ujarnya. (JP)
Baca Juga
