Isu Terkini

Monopoli Kekuasaan Hingga Biaya Politik Tinggi Jadi Celah Kepala Daerah Berperilaku Koruptif

Ray– Asumsi.co

featured image
antarafoto

Terjaringnya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan mencuri perhatian publik.

KPK pun menetapkan pria yang akrab disapa Bang Pepen inisebagai tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi.

Awal tahun 2022 yang kembali dibuka dengan kasus korupsi yang melibatkan Rahmat Effendi ini mengundang tanya publik soal masih saja ada kepala daerah yang terjerat perkara ini.

Hal yang menarik untuk mengungkap celah yang menjadi peluang kepala daerah memilih untuk bersikap koruptif, meski telah bersumpah menjaga amanah dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin warganya.

Monopoli Kekuasaan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada sejumlah faktor yang bisa disebut menjadi penyebab kepala daerah melakukan korupsi.

Hal ini berdasarkan analisa  laporan tahunan KPK terkait dengan kegiatan lembaga antirasuah tersebut dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi sepanjang tahun 2012 hingga 2015.

Dalam rentang waktu tersebut, terdapat 71 perkara tindak pidana korupsi (TPK) di instansi pemerintah provinsi, sementara itu di Kabupaten/Kota terdapat 107 perkara TPK yang melibatkan kepala daerah baik gubernur, walikota atau bupati dan atau wakilnya sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2015.

Berdasarkan diskusi dan anaisa BPKP bersama tim peneliti KPK, diketahui faktor pertama yang bisa dibilang menjadi penyebab kepala daerah melakukan korupsi, yakni adanya monopoli kekuasaan.

"Kepala daerah memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengelolaan anggaran APBD, perekrutan pejabat daerah, pemberian ijin sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa dan pembuatan peraturan kepala daerah, dan adanya dinasti kekuasaan," tulis situs BPKP.

Hal ini, diyakini menyebabkan terbukanya celah bagi kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi melalui suap dan gratifikasi. Monopoli kekuasaan ini, akhinya memunculkan diskresi kebijakan.

Pejabat publik, terutama kepala daerah diketahui memiliki hak diskresi yang melekat pada diri mereka. Hak ini melekat pada mereka karena tidak semua kebijakan tercakup dalam peraturan yang ada di daerah setempat.

"Sehingga diperlukan kebijakan untuk memutuskan sesuatu, sehingga apa yang ditarget itu bisa terpenuhi tanpa harus menunggu adanya aturan yang tersedia," lanjut sumber yang sama.

Namun yang menjadi masalah, diskresi ini dipahami secara sangat luas. Padahal diskresi memiliki jangkauan yang sangat terbatas. Hak ini bisa digunakan kepala daerah ketika tidak ada aturan main yang diperlukan dalam situasi yang sangat mendesak.

Masalah Akuntabilitas

Lemahnya akuntabilitas, menurut laporan BPKP juga berpotensi menyebabkan hadirnya perilaku kolusi eksekutif dan legislatif dalam membuat kebijakan yang koruptif.

Minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, pengelolaan aset, serta pengadaan barang dan jasa dinilai menjadi pemicu akuntabilitas tak berjalan dengan baik.

"Sehingga menyebabkan kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian beberapa faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi lainnya antara lain karena biaya pemilukada langsung yang mahal, kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kurang pahamnya peraturan, dan pemahaman terhadap konsep budaya yang salah," lanjut BPKP.

Berdasarkan faktor-faktor ini, maka perlu dilakukan pencegahan dan pengawasan yang efektif yaitu dengan meningkatkan pembinaan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat pemerintah daerah.

BPKP pun memastikan, sebagai Pembina SPIP telah melakukan sosialisasi dan pembinaan sistem ini bekerjasama dengan KPK. Selain itu, lembaga ini juga melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum.

"Kerja sama dilakukan dalam lingkup pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi, namun hasilnya belum optimal, sehingga harus di tingkatkan di waktu yang akan datang," ungkap BPKP.

Biaya Politik Tinggi

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menyayangkan kembalinya terjadi korupsi jual beli jabatan, serta pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kepada daerah.

Ia menduga ada hal yang memicu kepala daerah tergoda menerima uang suap. Seperti untuk mengumpulkan modal politik pilkada di masa yang akan datang, menebus utangnya dalam pilkada sebelumnya.

"Atau mengumpulkan materi untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya dan pada akhirnya, praktik jual beli jabatan merusak birokrasi," katanya melalui pesan singkat kepada Asumsi.co, Minggu (9/1/2022).

Egi menambahkan, praktik korupsi memang biasa terjadi di dalam lingkungan birokrasi yang akhirnya menghadirkan pola pikir dan perilaku yang memberikan uang paling besar, maka dialah yang akan menang.

"Birokrasi yang tidak melandaskan pada sistem meritokrasi maka akan menyebabkan pihak-pihak yang mengisi jabatan bukanlah orang-nu orang terbaik. Tujuan akhir birokrasi untuk kebaikan publik lalu tidak akan terwujud," ujarnya.

Dirinya mengamini pemilihan umum yang membutuhkan biaya politik tinggi dan juga memicu keinginan kepala daerah untuk korupsi supaya bisa terpilih kembali di periode berikutnya.

"Sehingga kepala daerah harus melakukan praktik koruptif agar bisa digunakan untuk memberi mahar pada parpol, vote-buying, hingga kampanye dalam pilkada," pungkasnya.

Baca Juga

Share: Monopoli Kekuasaan Hingga Biaya Politik Tinggi Jadi Celah Kepala Daerah Berperilaku Koruptif