Isu Terkini

Survei Indikator: Isu Anggota Kepolisian Pengaruhi Kepercayaan Publik

Ray– Asumsi.co

featured image
ANTARA/Kornelis Kaha/aa

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta kepercayaan publik terhadap institusi negara di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.

Dalam survei tersebut, menunjukkan publik belum cukup puas terhadap kinerja Jokowi dan jajarannya dalam menghadapi pandemi yang kini memasuki babak baru, dengan hadirnya varian Omicron.

Tingkat Kepuasan Rendah: Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, sampel penelitian sebanyak 2020 responden, dengan jumlah basis sebanyak 1220 orang.

Responden survei ini, kata dia tersebar proporsional di 34 provinsi di Indonesia, serta penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur.

Dalam survei nasional yang dilakukan pada 6 sampai 11 Desember 2021 ini, menunjukkan tingkat kepuasan yang rendah. Angkanya hanya 10,7 responden yang menilai puas dengan kinerja Jokowi menghadapi situasi pandemi saat ini.

"Toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen," ucapnya melalui konferensi pers virtual, Minggu (9/1/2022).

Dominan Cukup Puas: Sementara itu, Burhanuddin menyatakan capaian tertinggi berada pada responden yang menyatakan cukup puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dalam menangani pandemi COVID-19 sebesar 60,7 persen.

Ia menambahkan, sebanyak 25,2 responden menyatakan kurang puas terhadap kinerja Jokowi. "2,4 persen responden tidak puas sama sekali," katanya.

Paling Dipercaya Publik: Sedangkan, institusi negara yang meraih tingkat kepercayaan publik tertinggi disandang oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan meraih kepercayaan 27 persen responden.

Burhanuddin mengungkapkan lembaga kepresidenan berada pada urutan kedua pada institusi negara yang mendapat kepercayaann publik.

"Presiden meraih kepercayaan publik sebesar 20 persen responden, disusul Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sama-sama meraih kepercayaan sebesar 14 persen responden, kemudian Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang sama-sama meraih 12 persen responden," terangnya.

Paling Tak Dipercaya: Institusi berikutnya, kata Burhanudidin, adalah pengadilan yang meraih tingkat kepercayaan sebesar 11 persen dan kejaksaan sebesar 9 persen responden.

MPR meraih kepercayaan sebesar 7 persen dari responden, berikutnya DPR dan DPD yang hanya meraih kepercayaan publik sebesar 6 persen.

Adapun institusi negara yang mendapatkan kepercayaan paling rendah alias paling tidak dipercaya publik adalah partai politik. "Hanya 5 persen responden yang menaruh kepercayaan pada partai politik," ungkapnya.

Ketegasan Polri: Pada pemaparan survei kali ini, Burhanuddin menyoroti ketegasan Polri terhadap penyimpangan anggotanya. Menurutnya, isu-isu penyimpangan yang ada di tubuh Polri menyebabkan tingkat kepercayaan publik tergolong rendah terhadap lembaga pimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu.

Ia mengingatkan, pada akhir tahun lalu banyak isu yang menyeret nama baik instansi kepolisian. Misalnya, seperti kasus pemerkosaan mahasiswi di Jawa Timur hingga bunuh diri yang melibatkan anggota Polri berinisial RB.

"Kasus ini kan, sampai direspons Kapolri. Publik melihatnya ketegasan Polri semakin baik dengan capaian 48,0 persen responden yang menyatakannya," ucapnya.

Sementara 3,0 persen responden menyatakan jauh semakin baik, kemudian 26,8 persen tidak ada perubahan, selanjutnya 13,0 persen semakin buruk, dan 1,1 persen responden menyatakan jauh semakin buruk.

"Artinya, dibanding setahun lalu ketegasan kepolisian dalam menindak anggotanya yang melakukan penyimpangan dinilai semakin baik," tandasnya.

Baca Juga

Share: Survei Indikator: Isu Anggota Kepolisian Pengaruhi Kepercayaan Publik