Survei Indikator: Isu Anggota Kepolisian Pengaruhi Kepercayaan Publik
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil
survei kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta kepercayaan publik
terhadap institusi negara di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih
berlangsung hingga saat ini.
Dalam survei tersebut, menunjukkan publik belum cukup puas
terhadap kinerja Jokowi dan jajarannya dalam menghadapi pandemi yang kini
memasuki babak baru, dengan hadirnya varian Omicron.
Tingkat Kepuasan Rendah: Direktur Eksekutif Indikator
Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, sampel penelitian sebanyak
2020 responden, dengan jumlah basis sebanyak 1220 orang.
Responden survei ini, kata dia tersebar proporsional di 34
provinsi di Indonesia, serta penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur.
Dalam survei nasional yang dilakukan pada 6 sampai 11
Desember 2021 ini, menunjukkan tingkat kepuasan yang rendah. Angkanya hanya
10,7 responden yang menilai puas dengan kinerja Jokowi menghadapi situasi
pandemi saat ini.
“Toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9
persen pada tingkat kepercayaan 95 persen,” ucapnya melalui konferensi
pers virtual, Minggu (9/1/2022).
Dominan Cukup Puas: Sementara itu, Burhanuddin menyatakan
capaian tertinggi berada pada responden yang menyatakan cukup puas dengan
kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dalam menangani pandemi COVID-19 sebesar
60,7 persen.
Ia menambahkan, sebanyak 25,2 responden menyatakan kurang
puas terhadap kinerja Jokowi. “2,4 persen responden tidak puas sama
sekali,” katanya.
Paling Dipercaya Publik: Sedangkan, institusi negara yang
meraih tingkat kepercayaan publik tertinggi disandang oleh Tentara Nasional
Indonesia (TNI) dengan meraih kepercayaan 27 persen responden.
Burhanuddin mengungkapkan lembaga kepresidenan berada pada
urutan kedua pada institusi negara yang mendapat kepercayaann publik.
“Presiden meraih kepercayaan publik sebesar 20 persen
responden, disusul Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sama-sama
meraih kepercayaan sebesar 14 persen responden, kemudian Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi yang sama-sama meraih 12 persen responden,” terangnya.
Paling Tak Dipercaya: Institusi berikutnya, kata
Burhanudidin, adalah pengadilan yang meraih tingkat kepercayaan sebesar 11
persen dan kejaksaan sebesar 9 persen responden.
MPR meraih kepercayaan sebesar 7 persen dari responden,
berikutnya DPR dan DPD yang hanya meraih kepercayaan publik sebesar 6 persen.
Adapun institusi negara yang mendapatkan kepercayaan paling
rendah alias paling tidak dipercaya publik adalah partai politik. “Hanya 5
persen responden yang menaruh kepercayaan pada partai politik,” ungkapnya.
Ketegasan Polri: Pada pemaparan survei kali ini, Burhanuddin
menyoroti ketegasan Polri terhadap penyimpangan anggotanya. Menurutnya, isu-isu
penyimpangan yang ada di tubuh Polri menyebabkan tingkat kepercayaan publik
tergolong rendah terhadap lembaga pimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu.
Ia mengingatkan, pada akhir tahun lalu banyak isu yang
menyeret nama baik instansi kepolisian. Misalnya, seperti kasus pemerkosaan
mahasiswi di Jawa Timur hingga bunuh diri yang melibatkan anggota Polri
berinisial RB.
“Kasus ini kan, sampai direspons Kapolri. Publik
melihatnya ketegasan Polri semakin baik dengan capaian 48,0 persen responden
yang menyatakannya,” ucapnya.
Sementara 3,0 persen responden menyatakan jauh semakin baik,
kemudian 26,8 persen tidak ada perubahan, selanjutnya 13,0 persen semakin
buruk, dan 1,1 persen responden menyatakan jauh semakin buruk.
“Artinya, dibanding setahun lalu ketegasan kepolisian
dalam menindak anggotanya yang melakukan penyimpangan dinilai semakin
baik,” tandasnya.
Baca Juga
