Instagram Luncurkan Fitur Pengguna Bisa Batasi Paparan Konten Politik

Meta meluncurkan fitur pembatasan konten politik pada platform Instagram dan Threads sejak Februari 2024. Melalui blog Instagram, Meta mengumumkan bahwa fitur itu secara default aktif pada aplikasi Instagram dan Threads yang paling mutakhir. Namun pengguna dapat menonaktifkannya secara manual lewat pengaturan tertentu.

“Kami juga tidak ingin secara proaktif merekomendasikan konten politik dari akun yang tidak Anda ikuti. Oleh karena itu, kami memperluas pendekatan yang ada terhadap cara kami menangani konten politik – kami tidak akan secara proaktif merekomendasikan konten tentang politik di platform rekomendasi di Instagram dan Threads,” tulis keterangan Meta pada blog Instagram.

Kendati dibatasi, Meta memastikan bahwa fitur itu tidak membuat pengguna yang memang sengaja mengikuti akun-akun bermuatan politik melewatkan postingan akun-akun tersebut. Meta hanya tidak secara proaktif merekomendasikan postingan bermuatan politik atau sensitif dari akun yang tidak diikuti pengguna.

Pembatasan ini diterapkan pada fitur Jelajahi, Reel, Rekomendasi In-Feed, dan Pengguna yang Disarankan. Meta juga tercatat terus mengurangi konten politik di platform Facebook-nya sejak tahun 2021 .

Melansir Time, keputusan Meta ini mendapat kecaman dari sejumlah pihak. Mereka menuduh perusahaan tersebut melakukan sensor di tengah tahun pemilu global yang penting.

“Ini tidak baik,” tulis pengacara hak-hak sipil Scott Hechinger di X (sebelumnya Twitter).

“Instagram sekarang mencoba untuk menekan konten politik hanya beberapa bulan sebelum pemilihan presiden berikutnya. Mengapa Meta berusaha menyensor proses demokrasi?” tanya Senator Partai Republik, Marsha Blackburn dari Tennessee.

CEO Meta Mark Zuckerberg saat melakukan panggilan pendapatan pada Januari 2021 silam mengatakan, pihaknya mendengar bahwa pengguna menginginkan untuk mengurangi dosis paparan konten politik.

“Salah satu masukan utama yang kami dengar dari komunitas kami saat ini adalah bahwa orang-orang tidak menginginkan politik dan berjuang untuk mengambil alih pengalaman mereka di layanan kami,” kata Zuckerberg.

Definisi Meta tentang konten politik sendiri tidak jelas. Seorang juru bicara Meta mengatakan kepada CNN, definisi mereka terhadap konten politik adalah adalah konten yang kemungkinan besar berisi topik yang berkaitan dengan pemerintahan atau pemilu; misalnya, postingan tentang undang-undang, pemilu, atau topik sosial.

“Isu-isu global ini bersifat kompleks dan dinamis, yang berarti definisi ini akan terus berkembang seiring dengan keterlibatan kami dengan masyarakat dan komunitas yang menggunakan platform kami dan pakar eksternal untuk menyempurnakan pendekatan kami,” ujarnya.

Kekhawatiran terhadap Kebijakan Meta

Pengurangan konten “politik” oleh Meta di Instagram hanya menambah kekhawatiran yang ada tentang praktik moderasi konten yang tampaknya samar-samar. Beberapa pengguna mengklaim bahwa perusahaan tersebut secara aktif memberangus aksi sipil di tengah meluasnya tuduhan mengenai tindakan keras terhadap suara-suara pro-Palestina. Karena platform media sosial itu telah banyak digunakan untuk berbagi informasi dan advokasi kecamuk agresi Israel di Gaza.

Dalam laporan bulan Desember, Human Rights Watch (HRW) menuduh bahwa kebijakan moderasi konten Meta telah semakin membungkam suara-suara yang mendukung Palestina di Instagram dan Facebook.

“Sensor yang dilakukan Meta terhadap konten yang mendukung Palestina menambah penghinaan pada saat kekejaman dan penindasan yang tak terkatakan telah menghambat ekspresi warga Palestina,” kata Penjabat Direktur Asosiasi Teknologi dan Hak Asasi Manusia HRW, Deborah Brown.

Menurut organisasi itu, media sosial adalah platform penting bagi masyarakat untuk memberikan kesaksian dan berbicara menentang pelanggaran, sementara sensor Meta semakin menghapuskan adanya fakta penderitaan warga Palestina.

Belum lagi soal investigasi outlet berita teknologi The Markup mengenai “shadowbanning.” Kondisi itu ketika pengguna mengaku diam-diam diturunkan pangkatnya oleh sebuah platform, seperti Instagram sejak pecahnya perang Israel-Hamas.

“Menemukan bahwa Instagram banyak menurunkan gambar-gambar perang yang tidak bersifat grafis, menghapus teks dan menyembunyikan komentar tanpa pemberitahuan, menyembunyikan hashtag, dan membatasi kemampuan pengguna untuk mengajukan banding atas keputusan moderasi,” sebut laporan tersebut.