KPK Belum Dilibatkan Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dilibatkan dalam pengawasan program makan siang dan susu gratis. Padahal, program makan siang dan susu gratis sudah mulai didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
“Kami belum melirik situ, kebetulan saya kemarin enggak hadir di rapat kabinet itu,” ujar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango, Selasa (27/2/2024), dilansir dari Antara.
Kata dia, pengawasan terhadap segala kebijakan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah merupakan salah satu fungsi KPK.
“Segala kebijakan itu tetap menjadi bagian yang kita lakukan (pengawasan), apakah sudah pas atau KPK perlu menyampaikan rekomendasi-rekomendasi barangkali dalam upaya perbaikan dan sebagainya,” tutur Nawawi.
Program makan siang dan susu gratis merupakan gagasan dari paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam dokumen visi-misinya, program makan siang gratis bertujuan mengatasi masalah stunting. Program tersebut akan menyasar siswa pra-sekolah, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan pesantren.
Selain itu, ada bantuan gizi yang akan disalurkan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia. Bantuan gizi tersebut untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Program itu menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029.
Diketahui, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar perancangan APBN kali ini semakin dipertajam, sehingga mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental.
“APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia,” ujar Sri Mulyani, Selasa (13/2).
