Bank Dunia Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen mewanti-wanti program makan siang gratis yang akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Ia menilai program makan siang gratis yang digagas paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka perlu direncanakan dengan matang, terutama dari segi anggaran.

Menurut Kahkonen, pemerintah Indonesia harus terlebih dahulu memastikan bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian, pemerintah Indonesia perlu membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

“Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan,” ujar Kahkonen, Selasa, (27/2/2024), dilansir dari Antara.

Hingga saat ini, kata dia, Bank Dunia masih menunggu rincian program makan siang gratis yang disusun pemerintah Indonesia.

“Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3% dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tutur Kahkonen.

Rincian program makan siang dan susu gratis sudah didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Dalam dokumen visi misi Prabowo-Gibran, program makan siang gratis bertujuan mengatasi stunting. Program itu akan menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Selain itu, bantuan gizi juga bakal disalurkan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia. Bantuan gizi tersebut untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029.

Diketahui, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan APBN 2025. Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar perancangan APBN kali ini semakin dipertajam. Ia berharap APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental.

“APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia,” ujar Sri Mulyani, Selasa (13/2/2024).