Darurat Situasi Politik, Masyayikh Se-Jabar, Banten, dan DKI Jakarta Serukan Resolusi Ulama Untuk Selamatkan Bangsa!

Mencermati perkembangan situasi politik saat ini, Masyayikh se-Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta menyerukan 9 poin resolusi ulama untuk menyelamatkan bangsa di Pondok Pesantren Khas Kempek, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu (10/2/2024).

Darurat situasi politik ini, Masyayikh menyerukan kepada seluruh tokoh agama dan pemimpin umat untuk menjadi teladan moral serta berpolitik dan membimbing umatnya untuk mewujudkan pemilu damai dan bermartabat dengan menghindari provokasi berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Selain itu, mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia untuk memanjatkan doa agar proses pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan bermartabat serta menghasilkan pemimpin visioner yang adil, amanah dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat.

KH. Mustofa Aqil Siradj Pemimpin Pondok Pesantren Al-Ghadir Kempek Cirebon mengatakan, para ulama bersepakat bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus sesuai dengan kebutuhan agama, bangsa, dan masa depan NKRI.

Dibutuhkan pemimpin yang mengayomi seluruh rakyat, dan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi pada kemaslahatan umat.

“Adanya penekanan sudah banyak dirasakan oleh ulama, ini seakan-akan ketidaknetralan, penggiringan, dan penekanan,” kata Kiai Musthofa.

Kiai Musthofa menyampaikan kepada pemilih untuk memilih capres-cawapres yang tegas, menegakkan hukum, berkomitmen pada rakyat dan berjiwa nasionalis serta religius.

“Silahkan, paslon ada 3 yang memberi kriteria adil hukum tidak korupsi siapa, mereka sudah tahu semua,” jelas Kiai Musthofa.

Senada, KH. Husein Muhammad menyepakati untuk menggunakan hak politiknya dengan memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak bukan karena ada intimidasi, paksaan, dan iming-iming materi.

“Kami para ulama sudah ada pilihan, tidak pernah melanggar HAM, korupsi, dan orang yang berkomitmen menegakkan hukum. Saya kira orang bisa menilai jejak langkah hidupnya tidak pernah terlibat dalam situasi itu,” ujar KH. Husein Muhammad yang akrab disapa Buya Husein.

Buya Husein mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengawal dan memastikan Pemilu 2024 berjalan secara adil dan jujur dalam menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat di mata rakyat.

“Jadi resolusi ini ingin menegaskan kembali komitmen sistem demokrasi dengan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pertemuan kiai ini turut dihadiri oleh KH. Abdul Muin Abdurrahim, KH. Ushfuri Anshor, KH. Rohmat, KH. Ahmad Mustarsyidin, KH. Abdul Manan Ghani, KH. Abdul Muhit, KH. Ubaidillah Ruhiyat, KH. Yusuf Karim, KH. Taufikurrahman, KH. Muhammad Faqih, KH. M. Takiyudin Bashri, KH. Zamzami Amin, KH. Zamzami Yusuf, KH. Moh. Farid NZ, KH. Ruhyat Hasby, KH. Ahmad Syaekhu, KH. R. Amin Muhyiddin, KH. Encep Subandi, KH. Arif Fachruddin, KH. Nurul Huda, KH Abdul Mujib, KH. Jumhur, KH. Miftah Faqih, dan KH. Junjun Junaedi.