Dukungan Kementerian PUPR pada Peningkatan Kualitas Hidup dan SDM Indonesia

Dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terus dilakukan melalui berbagai program.

Salah satunya adalah menjalankan program infrastruktur sanitasi, khususnya di lembaga pendidikan keagamaan (LPK) dan juga pondok pesantren.

Penyediaan Fasilitas Kesehatan

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti mengatakan bicara mengenai sanitasi erat kaitannya dengan limbah dan sampah. Lebih jauh lagi, sanitasi berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan.

“Kalau kita tidak memperhatikan hal tersebut (sanitasi), tentu kita bisa sakit. Lingkungan kita juga jadi rusak. Di lembaga pendidikan keagamaan pun juga harus hidupnya bersih juga,” ujarnya dalam tayangan video perbincangan antara Asumsi dengan Kementerian PUPR.

Oleh sebab itu, pemerintah selama ini selalu mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menjaga hidup bersih dan sehat. Terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini yang harus sering mencuci tangan.

Maka menurutnya, di berbagai tempat lembaga pendidikan juga harus sering-sering cuci tangan. “Cuci tangan harus ada, kita juga harus mandi sering-sering. Kemudian juga harus (tempat) mencuci,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Kementerian PUPR menginginkan di setiap tempat pendidikan, termasuk LPK dan pondok pesantren yang perlu disediakan tempat cuci tangan hingga fasilitas mandi, cuci, dan kakus.

“Makanya, kementerian agama juga meminta dibuatkan. Banyak sekali, kemarin itu arahan dari Pak Wapres itu banyak lho ada sekitar 20.000 di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Adapun arahan dari Wakil Presiden Maruf Amin perlunya dibuatkan fasilitas kebersihan semacam ini ditargetkan maksimalisasi programnya sampai tahun 2024.

“Itu banyak sekali (pembangunan fasilitas kebersihan) dan bukan hanya di kota-kota besar, sampai ke daerah pelosok. Negara kan, harus hadir untuk semuanya. Sampai yang terisolir. Terluar, itu mesti kita harus dijangkau juga karena itu harus kita perhatikan,” ungkapnya.

Bantu Pertumbuhan Ekonomi

Diana mengungkapkan kalau selama ini, pihaknya senantiasa melaksanakan pengecekan terlebih dahulu ke berbagai pondok pesantren sebelum Kementerian PUPR membangun fasilitas kebersihan di sana.

Selain itu, ia mengatakan selama ini Kementerian PUPR juga kerap memanfaatkan berbagai material yang tersedia di lokasi pembangunan sebagai bahan baku untuk proyeknya. Melibatkan pekerja bangunan dari daerah setempat juga selalu dilakukan.

“Berarti kita harus memfokuskan, memprioritaskan dengan material yang ada di sana. Pekerjanya pun juga pekerja harus di sana. Kita harus desain yang tentunya lebih bagus jangan asal seadanya saja. Jadi tetap harus yang memadai,” tuturnya.

Melalui langkah ini, ia menyebutkan bisa memberikan pertumbuhan ekonomi serta mensejahterakan masyarakat di daerah hingga pelosok. Sebab satu-satunya pekerjaan yang terus berjalan roda ekonominya di masa pandemi adalah proyek infrastruktur.

“Infrastruktur harus jalan terus, tapi memang kita harus memperhatikan protokol kesehatan yang harus tetap ada. Jadi tetap jalan tapi kita harus misalnya, cuci tangan tetap harus ada, pakai masker. Terus juga memperhatikan kerjanya jangan kerumunan, jaga jarak seperti itu,” jelas dia.

Menurutnya, pembangunan fasilitas kebersihan di LPK dan pondok pesantren merupakan hal yang tak bisa dianggap sepele. Pasalnya, selama ini dirinya menyayangkan masih banyak tempat pendidikan yang fasilitas kebersihannya kurang memadai.

“Sebenarnya ya ini kan, anak-anak kita di sekolah itu kadang tempat cuci tangannya juga kurang. Ini pondok pesantren juga harus kita perhatikan. Kalau kita lihat mohon maaf, saya sudah keliling pondok pesantren juga masih harus kita perhatikan karena untuk mandinya, cucinya, itu kadang kurang bersih kemudian juga seadanya,” terangnya.

Pentingnya Merawat Infrastruktur

Lebih lanjut, Diana mengungkapkan pernah melihat lokasi salah satu pesantren Jawa Tengah yang kamar mandinya bau, kotor, dan tidak terawat.

Padahal menurutnya menjaga kebersihan merupakan nilai agama yang penting untuk diimplementasikan di dalam lingkungan pendidikan baik keagamaan atau pada umumnya.

“Kebersihan itu kan, sebagian dari iman. Terus ternyata di situ karena bau kemudian juga mungkin tidak ada pemeliharaan jadi berlumut dan sebagainya sehingga kotor. Kita kan geli juga ya dengan kayak gitu,” ucapnya.

Ia juga menitipkan saat pemerintah pusat sudah membantu membangun fasilitas kebersihan di daerah, seperti di lingkungan pendidikan maka tugas selanjutnya adalah menjaga dan merawatnya sebaik mungkin.

“Siapa yang jaga? Ya mungkin kalau di pondok pesantren, santri-santrinya kalau di sekolah siswanya yang harus juga memperhatikan, melakukan pembersihan, pemeliharaan terhadap tempat tempat yang kita gunakan untuk mandi, cuci, dan kakus dan tempat wudhu. Kalau bagus dan bersih kan, enak,” imbuhnya.

Dirinya menuturkan, membangun fasilitas kebersihan di LPK merupakan salah satu dari beberapa kegiatan yang melibatkan peranan masyarakat.

Adapun program sanitasi lain yang selama ini dijalankan Kementerian PUPR ada seperti pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk kawasan perkotsan hingga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

“Banyak masyarakat pasti membutuhkan itu semua. Untuk limbah ada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Terpadu. Semuanya yang dibuang, kita yang urusin,” ucapnya.

Diana menerangkan maksimalisasi pembangunan sanitasi untuk LPK mulai dijalankan di tahun 2020 sebagai uji coba dengan mekanisme swakelola atau penunjukkan langsung. Ditargetkan hingga tahun 2024 ada 20.000 infrastruktur sanitasi yang dibangun.

“Tahun 2021 ini kita ada cukup banyak. Ada 5.000 (infrastruktur sanitasi). Setiap tahun 5.000. Sampai 2024, sehingga kita bisa mencapai 20.000. Bukan hanya untuk pondok pesantren saja, tapi kan kalau pondok pesantren kan untuk Islam. Kayak untuk Buddha, juga ada yang meminta juga,” tandasnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya kerja sama pemerintah pusat dengan daerah dalam menjaga dan merawat berbagai infrastruktur yang telah dibangun.

“Kita tugasnya membangun, daerah melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan orang-orang di daerah. Kita serah terimakan ke daerah baru nanti pelaksanaannya, pemanfaatannya oleh daerah. Mudah-mudahan itu semua dijaga oleh daerah. Jangan dirusak lagi, jangan dibuat mangkrak lagi,” ujarnya.

Diana juga mengungkapkan peranan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang selama ini kerap melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh proyek infrastruktur di daerah yang melibatkan peranan pemerintah pusat.

Bahkan, ia mengatakan Menteri Basuki juga selama ini memiliki program yang dinamakan OPOR yakni Operasionalisasi dan Rehabilitasi yang tujuannya merehabilitasi infrastruktur yang telah dibangun, namun sudah tak bermanfaat.

“Pak Menteri hebat harus kalau menurut saya. Kan, harus dilakukan pengecekan tapi kalau semuanya nanti (dicek), wah ini PUPR PR-nya tambah banyak. Pak Menteri ada kegiatan OPOR ini, jadi bangunan yang sudah digangun PUPR yang tidak bermanfaat kita harus melakukan pengecekan lagi jangan sampai kita meninggalkan suatu yang mangkrak,” ujarnya.

​

Baca Juga:

​Pentingnya Prakonsepsi untuk Cegah Stunting

​Dalih Kesehatan, Pemerintah Naikkan Tarif Cukai Rokok Tahun Depan​

Penggunaan Air Tanah Akan Dilarang, Pemprov DKI Diminta Sediakan Saluran Air Bersih Lain​​