Isu Terkini

Penggunaan Air Tanah Akan Dilarang, Pemprov DKI Diminta Sediakan Saluran Air Bersih Lain

Ricardo– Asumsi.co

featured image
Ilustrasi. Foto: Pixabay

Warga DKI Jakarta bakal dilarang menggunakan air tanah untuk kebutuhan keseharian. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, konsumsi air tanah oleh warga membuat penurunan daratan Jakarta lebih cepat terjadi.

"Kami harus menghentikan penggunaan air tanah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Tentu untuk menjaga agar penurunan tanah di Jakarta tak terjadi kembali," kata Diana seperti dikutip Antara, Rabu (6/10/2021).

Walhi Ingin Transisi Kebijakan Diperhatikan

Direktur Eksekutif Walhi Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan, Jakarta memang menghadapi laju penurunan permukaan tanah yang sangat cepat. Bahkan, di beberapa titik di Jakarta, laju penurunan permukaan tanahnya ada yang mencapai 20cm lebih. Namun, yang juga menjadi problem adalah, adanya pencemaran air tanah yang dalam kategori cukup memprihatinkan.

"Di beberapa titik itu mencapai 20cm lebih pertahunnya (penurunan permukaan tanah). Selain itu, kita dihadapi oleh pencemaran air tanah jakarta yang juga sudah dalam tahap yang cukup mengerikan karena di beberapa titik itu terdapat kategori tercemar berat ya," katanya kepada Asumsi.co, Rabu (6/10/2021).

Maka, lanjut Tubagus, solusinya apabila pelarangan penggunaan air tanah ini diberlakukan adalah, dengan memperluas cakupan sanitasi air PAM ke seluruh pelosok warga DKI Jakarta. Sebab, kata dia, saat ini ketersediaan fasilitas air PAM di DKI baru mencapai 64%.

"Nah di satu sisi, sambungan air oleh PDAM ini baru mencapai 64%, artinya masih ada 36% warga DKI yang tidak terfasilitasi cakupan air bersih. Apakah kebijakan ini dibutuhkan, ya sangat dibutuhkan. Tapi proses transisinya yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pertama upaya transisi ini harus dibarengi, kalau tidak berbarengan ini akan sulit," jelas Tubagus.

Menurutnya, pelarangan penggunaan air tanah harus diikuti dengan kebijakan di lapangan. Misalnya, dengan menertibkan seluruh gedung baik swasta maupun milik pemerintah di DKI Jakarta, yang menggunakan air tanah untuk beralih menggunakan air saluran terpusat.

Kebijakan itu juga harus diperkuat dengan data wilayah mana saja di DKI Jakarta yang belum tercakup aliran PDAM.

"Dari sisi data harus diperkuat. Mana saja gedung-gedung swasta dan pemerintahan atau pelaku bisnis apapun di area Jakarta yang menggunakan air tanah. Maka mereka harus dilakukan prosedur transisi, di mana mereka harus beralih menggunakan air saluran terpusat seperti PDAM, tidak lagi air tanah. Kemudian misalnya data terkait wilayah, mana saja yang sejauh ini belum mencakup fasilitas PDAM. Maka sambungan air bersih harus segera dilengkapi hingga seluruh DKI Jakarta," jelasnya.

"Kemudian prosedur ini juga harus didahulukan kepada masyarakat, di mana wilayah mereka telah tercemar permukaan airnya. Dan juga wilayah yang mengalami penurunan air tanah secara signifikan," imbuhnya.

Rehabilitasi Air Sungai dan Danau Juga Penting

Menurut Tubagus, rencana kebijakan ini juga harus diikuti dengan semangat untuk memulihkan sumber air permukaan seperti danau dan sungai. Karena itu merupakan sumber alternatif terkait penggunaan air tanah bagi kota-kota modern seperti Jakarta.

"Berbarengan dengan itu, sumber air permukaan itu juga harus dipulihkan karena air permukaan itu adalah alternatif. Dulu menjadi hal utama, penggunaan air danau, sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi tetap upaya pemulihan harus dilakukan," jelasnya.

Meski demikian, Tubagus menegaskan bahwa pemerintah harus perkuat data dalam proses transisi kebijakan penggunaan air ini.

"Sejauh ini belum ada yang memuat di wilayah mana di DKI yang penyerapan air tanahnya itu paling besar, yang menyebabkan permukaan tanah itu paling signifikan dimana? dimuali dari situ dulu mestinya pemerintah. Dari stu kemiudian dicari gedung mana saja atau bisnis mana saja yang menggunakan air tanah secara besar-besaran. Data ini harus diperbaiki, supaya kita punya neraca air yang baik dan presisi," tutupnya.

Penyebab Penurunan Permukaan Tanah

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya, mengatakan, persoalan penurunan air tanah secara signifikan di Jakarta akibat pembangunan ekonomi yang berlebihan. Tata kelola pembangunan yang tidak mempertimbangkan faktor lingkungan, menjadi sebab utama mengapa ancaman DKI Jakarta tenggelam pada 2045 sangat nyata.

"Meski sudah terlambat, tapi kebijakan ini harus ditempuh dan menjadi sebuah keharusan ya. Ini akibat dari pembangunan ekonomi yang tidak memasukan faktor lingkungan ke dalam skala prioritas," ucap Tata kepada Asumsi.co saat dihubungi terpisah.

Selain itu, Tata juga meminta pemerintah untuk mengutamakan kebutuhan penduduk DKI dengan memaksimalkan pelayanan dan cakupan saluran air bersih atau PDAM secara menyeluruh.

"Secara konseptual ini arah yang baik dan harus ditempuh. Tapi di sisi lain pemerintah tidak siap dengan pelayanan airnya untuk warga. Pelayanan PDAM misalnya, kita ketahui sejauh ini belum tercukupi 100% wilayah Jakarta. Artinya, masih ada warga DKI yang tidak bisa menikmati pelayanan ini. Sehingga pemerintah harus dimulai dari sini dulu, sebelum memutuskan untuk melarang penggunaan air tanah. Kota-kota modern mestinya penyaluran airnya harus terpusat," ujar Tata.

Share: Penggunaan Air Tanah Akan Dilarang, Pemprov DKI Diminta Sediakan Saluran Air Bersih Lain